Pemerintahan ›› Kementerian Desa Minta Persetujuan DPRD Maluku Bangun Balai Pelatihan Masyarakat

Kementerian Desa Minta Persetujuan DPRD Maluku


Ambon - Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi berencana merealisasi pembentukan UPT Balai Latihan Masyarakat di Provinsi Maluku. Untuk merealisasi hal itu, staf Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi berkunjung ke DPRD Maluku untuk meminta persetujuan DPRD Maluku.

Pantauan Siwalima, perwakilan Kementerian Desa PDT dan Trans­migrasi yakni Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo), Jajang Abdullah bersama staf, dite­mani Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Trasnmigrasi Maluku, Ahdar Sopalattu tiba di kantor DPRD Maluku sekitar Pukul 10.30 Wit.

Mereka lalu bertemu dengan Sek­retaris DPRD Maluku, Roy Manuhuttu. Rapat tersebut terkait meminta persetujuan dari Ketua DPRD Maluku untuk membentuk Balai Pelatihan Masyarakat di Maluku.

Sekretaris Badan Penelitian Peng­embangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo), Jajang Abdullah usai rapat kepada wartawan mengatakan, kehadirannya di DPRD Maluku untuk menindaklanjuti per­setujuan atau rekomendasi Gubernur dan DPRD Maluku  terkait pem­bentukan Balai Latihan Masyarakat. Sebab, sebelum balai tersebut dibentuk, harus mendapat persetujuan dari ketua DPRD provinsi setempat.

“Kita mau membuat Balai Latihan Mas­yarakat di Ambon. Yang mana pada tanggal 26 Januari lalu, para gubernur sudah setujui pembentukan balai itu.Se­hinggabersamaan dengan itu, kita harus minta persetujuan dewan. Alhamdulilah respon Sekwan Maluku cukup bagus,” kata Jajang kepada wartawan di gedung DPRD Maluku, Selasa (18/4).

Diakuinya, pembentukan balai tersebut dalam rangka peningkatan SDM di desa-desa melalui balai latihan masyarakat.Tetapi sebelum itu kata Jajang, pihaknya akan menyiapkan dua peraturan menteri untuk dipakai dalam balai tersebut.

Sedangkan Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Maluku, Ahdar Sopalattu mengatakan, tahun 2016 lalu, program pembentukan balai lati­han masyarakat ini, awalnya dipusat­kan di Makassar. Tetapi, mengingat Provinsi Maluku yang letak geogra­fisnya cukup sulit, maka perlu dibentuk balai tersebut di Ambon selaku ibu kota Provinsi Maluku. “Kita usul tahun lalu dan alhamdulilah, pak Jajang respon usulan kita ini,” ujar Sopalatu.

Menurutnya, kehadiran Balai Latihan Masyarakat dimaksud tujuannya untuk pelatihan masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan pelatihan sesuai potensi daerah yang ada di desa-desa.

“Pelatihan di balai ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah di berbagai desa di Maluku, “jelasnya.

Tidak hanya itu, masyarakat juga akan diberikan bantuan setelah men­jalani proses pelatihan. Nantinya tambah Sopalatu, tinggal masyarakat mengelola potensi yang ada berikut bantuan dari kementerian sesuai kebutuhan dan potensi di daerah. (S-46)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon