Daerah ›› Kemensos-UKIM Tandatangani MoU Maluku Dijatahi 10 Desa Sejahtera Mandiri

Kemensos-UKIM Tandatangani MoU


Ambon - Kementerian Sosial RI bersama de­ngan Universitas Kristen Indonesia Malu­ku (UKIM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)  tentang model pengembangan Desa Sejahtera Mandiri.  Penandatanganan MoU yang dipusatkan di aula UKIM Ambon , Kamis (9/2) tersebut dilakukan oleh Menteri Sosial Indar Parawansa dan Rektor UKIM Ambon Cornelis Adolf Alyona.

Usai penandatanganan MoU tersebut kepada wartawan Manteri Sosial Indar Parawansa menjelaskan, Target Kemensos pada tahun 2019 nanti sebanyak 5 ribu desa di seluruh Indonesia sudah harus menjadi desa sejahtera mandiri termasuk di Maluku.,

“Untuk tahun ini Maluku akan dapat jatah 10 desa. Kemensos akan men­suport percepatan pembangunan di desa tersebut hingga jadi desa sejah­tera mandiri,” ungkap Menteri Sosial.

Untuk itu mewujudkan ini, kata Men­teri Sosial, maka pempus menunjuk sejumlah perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah guna membantu pen­dataan pada desa yang akan dijadikan sebagai desa sejahtera mendiri.

Untuk nantinya lewat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UKIM yang turun ke desa setempat harus mendata secara baik jumlah penduduk miskinya, jumlah rumah yang tidak layak huni serta jumlah anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin, apakah mereka miliki KIS atau tidak. 

“UKIM merupakan perguruan tinggi ke 16 yang tandatangani MoU dengan Kemensos dan diharapkan akan men­jadi mitra stategis guna menyiapkan 10 desa di Maluku yang akan dijadikan desa sejahtera mandiri,” harapnya.

Ditempat yang sama  Rektor UKIM Cornelis Adolf Alyona menjelaskan, UKIM ditentukan dari beberapa per­guruan tinggi sebagai mitra Kemensos dalam rangka mendata desa-desa di Maluku yang akan dijadikan sebagai desa mandiri sejahtera. “Dipilihnya UKIM dari sekian perguruan tinggi setelah diundang oleh Kemensos dalam hal ini Dirjen Pem­berdayaan Sosial untuk mengikuti ke­giatan di Semarang pada 1-3 Februari lalu,” ujarnya.

Sedangkan Sekkot Ambon AG Latu­heru menambahkan dari data yang di miliki pemerintah saat ini ada ku­rang lebih 900 rumah keluarga yang ti­dak layak huni dan 700 anak terlantar. “Kehadiran mereka menjadi indikator kemiskinan oleh pemerintah yang sampai saat ini belum dapat teratasi,” jelas Latuheru.

Dengan program ini sendiri, tambah Sekkot, maka Pemkot Ambon merasah sangat bermanfaat bagi pembangunan desa. “Dengan penandatanganan kerjasama ini pemkot berharap apa yang akan dilakukan nantinya benar-benar bermanfaat untuk peningkatan masyarakat Maluku dan Ambon pada khususnya,” cetusnya. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon