Hukum ›› Kejati Maluku Diminta tak Umbar Janji Ekspos Korupsi Modem PLN

Kejati Maluku Diminta tak Umbar Janji


Ambon - Kejati Maluku diminta untuk tak mengumbar janji melakukan ekspos kasus dugaan korupsi proyek pe­nga­daan modem Support AMR daya 23 KV dan 33 KV di PT.PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara  tahun 2016 senilai Rp 1.122.000.000.

“Kasus ini sudah lama ditangani Kejati dan belum lagi ditingkatkan ke penyidikan padahal sudah ada dugaan korupsi yang dikantongi jaksa. Kami minta agar janji untuk dilakukan jangan hanya diumbar saja namun tak dite­pati,” tandas Praktisi Hukum Henry Lu­sikoy, kepada Siwalima, di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Kamis (18/5).

Ia meminta agar jaksa transparan dalam menangani kasus ini. “Jaksa harus transparan, karena jika jaksa menutup perkembangan kasus ini, dikuatirkan akan ditutup diam-diam.

“Kekuatiran itu tentunya bisa terjadi jika jaksa tidak transparan karena memang selama ini ada kasus-kasus yang secara diam-diam dihentikan oleh jaksa dengan alasan tak cukup kuat bukti yang dikan­tongi,” katanya.

Senada dengan itu, Aliansi Ge­rakan Anti Korupsi (AGAS) Maluku, Jonathan Pesurnay meminta agar jaksa tidak main-main dalam mela­kukan penyelidikan kasus modem PLN ini.

“Ini anggaran milyaran rupiah yang telah dikucurkan untuk pelak­sanaan proyek ini sehingga jaksa harus serius untuk menanganinya,” tandas Pesur­nay, kepada Siwalima, Kamis (18/5).

Ia berharap janji jaksa untuk me­lakukan ekspos itu ditepati sehingga publik melihat ada keseriusan kejati untuk menuntaskan kasus ini. Untuk diketahui, Kejati Maluku berjanji segera mengekspos kasus dugaan korupsi proyek pengadaan modem Support AMR daya 23 KV dan 33 KV di PT.PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara  ta­hun 2016 senilai Rp 1.122.000.000.

Menurut Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Samy Sapulette ke­pada wartawan di ruang pers Kejati Maluku, Rabu (17/5), untuk kasus modem PLN masih dalam tahap pe­nyelidikan. Tim penyelidik juga ma­sih bekerja, meski tidak ada pemeriksaan.

“Untuk kasus PLN, kita sementara susun hasil penyelidikannya. Sete­lah ini hasil penyelidikan itu dila­por­kan kepada pimpinan dan pimpinan tentunya akan disposisi. Setelah disposisi biasanya akan dilakukan ekspos atau gelar dulu barulah akan di ketahui langkah selanjutnya seperti apa,” jelas Sapulette.

Saat ditanyakan soal agenda pe­me­riksaan, Sapulette belum menje­laskan kapan agenda pemeriksaan ini mulai disusun. “Masih penye­lidikan dan silah­kan mengikuti saja. Semua kasus ma­sih berproses,’ ujar Sapulette.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon