Daerah ›› Kejati Enggan Beberkan Kasus PNS Fiktif Malteng Beralasan Masih Proses Penyelidikan

Kejati Enggan Beberkan Kasus PNS Fiktif Malteng


Ambon - Hampir satu tahun kasus dugaan PNS fiktif tahun 2007-2009 Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku oleh empat LSM masing-masing LIRA Maluku, Yan Sariwating; Gerakan Anti Korupsi (GAK), Fredi Tamaela; Laskar Anti Korupsi Indonesia Perjuangan (LAKIP), DE Leuwol dan Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPNRI), Kaharudin Natus, namun hingga kini belum juga ada kejelasan dalam penanganannya.

Kejati Maluku melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas (Kasipenkum) Kejati Maluku, I Nyoman Sandy  yang dikonfirmasi wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (8/1) mengatakan, kasus ini masih dalam proses penyelidikan sehingga tidak bisa lebih terbuka kepada publik.

“Tujuh saksi telah kita panggil untuk dimintai keterangannya, namun kita tidak bisa terlalu terbuka karena kita masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah saksi dalam kasus dugaan PNS fiktif tahun 2007-2009 di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) kembali dipanggil oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Mereka dipanggil untuk pemeriksaan tahap penyelidikan.

“Sudah. Kita panggil untuk diperiksa minggu depan. Karena beberapa waktu lalu sudah kita periksa sekitar lima orang saksi. Dan ini dilanjutkan lagi,” jelas Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) M Natsir Hamzah yang dikonfirmasi Siwalima, Kamis (25/10).

Ditanyakan soal nama-nama saksi yang dipanggil, Aspidsus mengaku tidak mengingatnya.

Kepada wartawan usai melaporkan kasus ini, Direktur LIRA Maluku, Yan Sariwating mengatakan, dugaan korupsi yang dilaporkan senilai Rp 143.405.543.055,- yang diterima langsung oleh Kajati Maluku, Efendi Harahap di ruang kerjanya.

Sariwating mengungkapkan, banyak terjadi kejanggalan dalam pengunaan keuangan negara pada pada Tahun 2007 dalam bentuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) per SKPD meliputi gaji, tunjangan dan kekurangan gaji sesuai realisasi APBD Tahun 2007 sebesar Rp 232.199.866.142. Sementara jumlah pembayaran gaji sesuai daftar rekapitulasi gaji pegawai daerah Kabupaten Malteng yang sudah dibayar Tahun 2007 sebesar Rp 195.893.867.200.

Untuk Tahun 2008, penggunaan keuangan negara dalam bentuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai per SKPD meliputi gaji, tunjangan dan kekurangan gaji sesuai dengan realisasi APBD Tahun 2008 senilai Rp 286.845.609.046. Sedangkan jumlah pembayaran gaji sesuai daftar rekapitulasi gaji pegawai daerah Kabupaten Malteng yang sudah dibayar Tahun 2008 sebesar Rp 222.578.733.930.

Selanjutnya, untuk Tahun 2009 pengunaan keuangan negara dalam bentuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai per SKPD meliputi gaji, tunjangan dan kekurangan gaji sesuai realisasi APBD Tahun 2009 sebesar Rp 334.168.954.030. Ironisnya, jumlah pembayaran gaji sesuai daftar rekapitulasi gaji pegawai daerah kabupaten Malteng yang sudah dibayar Tahun 2009 sebesar Rp 291.336.285.033.

Hal ini terasa janggal. Pasalnya, menurut Sariwating, jumlah PNS Malteng pada akhir tahun 2009 sesuai surat Sekda Malteng Nomor: 800/338 tanggal 11 Juli 2009 perihal konfirmasi data PNS Malteng yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI di Jakarta adalah 11.448 orang.

Sementara jumlah PNS di Kabupaten Malteng sesuai daftar rekapitulasi gaji PNS Malteng yang sudah dibayar pada Desember Tahun 2009 hanya 10.134 orang.

“Berdasarkan uraian itu ternyata pada setiap tahun anggaran terjadi penyalagunaan keuangan negara. Patut diduga selama tiga tahun telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan,” tandas Sariwating. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon