Hukum ›› Kejati Akan Pantau Penanganan PNS Fiktif Malteng

Kejati Akan Pantau Penanganan PNS Fiktif Malteng


Ambon - Penanganan kasus dugaan PNS fiktif di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Masohi, namun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tetap memantau penanganannya.

Hal ini ditegaskan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Maluku, Abdul Azis kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (19/3).

Asintel juga mengatakan, setiap tahapan penanganan kasus ini juga harus dilaporkan ke kejati. “Kita sudah serahkan ke Kejari Malteng. Karena lokasinya di Malteng jadi untuk efisiensi kita serahkan ke sana namun kita pantau terus. Hasilnya harus melaporkan ke kita,” jelasnya.

Kepala Kejati Maluku, Efendi Harahap juga telah melayangkan surat secara resmi kepada Kejari Masohi untuk segera menuntaskan kasus tersebut.

“Surat ke sana kan resmi dan ditan­datangani langsung oleh Ka­jati. Nanti disanalah yang tangani, tetap kita di sini akan pantau terus karena Kejari Masohi itu perpan­jangan tangan dari kejati,” ujar Asintel.

Untuk diketahui, PNS fiktif di Kabupaten Malteng ini dilaporkan empat LSM di Maluku, pada Senin (6/2) lalu.

Keempat LSM tersebut masing-masing Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Yan Sariwating; Gerakan Anti Korupsi (GAK), Fredi Tamaela; Laskar Anti Korupsi Indonesia Perjuangan (LAKIP), D E Leuwol, dan Lembaga Pemantau Penye­lenggara Negara RI (LP­PNRI), Kaharudin Natus.

Kepada wartawan usai melapor­kan kasus ini, Direktur LIRA Ma­luku, Yan Sariwating mengatakan, dugaan korupsi yang dilaporkan senilai Rp 143.405.543.055,- yang diterima langsung oleh Kajati Maluku, Efendi Harahap di ruang kerjanya.

Sariwating mengungkapkan, banyak terjadi kejanggalan dalam pengunaan keuangan negara pada pada Tahun 2007 dalam bentuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) per SKPD meliputi gaji, tunjangan dan kekurangan gaji sesuai realisasi APBD Tahun 2007 sebesar Rp 232.199.866.142. Semen­tara jumlah pembayaran gaji sesuai daftar rekapitulasi gaji pegawai daerah Kabupaten Malteng yang sudah dibayar Tahun 2007 sebesar Rp 195.893.867.200.

Untuk Tahun 2008, penggunaan keuangan negara dalam bentuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai per SKPD meliputi gaji, tunjangan dan kekurangan gaji sesuai dengan realisasi APBD Tahun 2008 senilai Rp 286.845.­609.046. Sedangkan jumlah pemba­yaran gaji sesuai daftar rekapitulasi gaji pegawai daerah Kabupaten Malteng yang sudah dibayar Tahun 2008 sebesar Rp 222.578.733.930.

Selanjutnya, untuk Tahun 2009 pengunaan keuangan negara dalam bentuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai per SKPD meliputi gaji, tunjangan dan kekurangan gaji sesuai realisasi APBD Tahun 2009 sebesar Rp 334.168.954.030. Iro­nisnya, jumlah pembayaran gaji sesuai daftar rekapitulasi gaji pegawai daerah kabupaten Malteng yang sudah dibayar Tahun 2009 sebesar Rp 291.336.285.033.

Hal ini terasa janggal. Pasalnya, menurut Sariwating, jumlah PNS Malteng pada akhir tahun 2009 sesuai surat Sekda Malteng Nomor: 800/338 tanggal 11 Juli 2009 perihal konfirmasi data PNS Malteng yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Depar­temen Keuangan RI di Jakarta adalah 11.448 orang.

Sementara jumlah PNS di Ka­bupaten Malteng sesuai daftar rekapitulasi gaji PNS Malteng yang sudah dibayar pada Desember Tahun 2009 hanya 10.134 orang.

“Berdasarkan uraian itu ternyata pada setiap tahun anggaran terjadi penyalagunaan keuangan negara. Patut diduga selama tiga tahun telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan,” tandas Sariwating. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon