Hukum ›› Kejari Ambon Dinilai tak Serius Tangani Kasus UUDP

Kejari Ambon Dinilai tak Serius Tangani Kasus UUDP


Ambon - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon Daniel Palapia dinilai tak serius untuk menangani dugaan korupsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2006 senilai Rp 15 miliar di Sekretariat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Ketidakseriusan Kajari Ambon itu, ditunjukkan dengan belum juga dikirimnya surat permohonan izin ke presiden untuk memeriksa sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Maluku.

"Kami menduga, Kajari Ambon tak serius untuk menuntaskan kasus UUDP ini karena surat permohonan izin ke Presiden belum juga dikirim," tandas Wakil Ketua Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Maluku (Garda Pemal), Muhammad Karim Saleh kepada Siwalima Minggu (17/1).

Dirinya juga mengungkapkan keheranannya mengapa Kajari belum juga mengirimkan surat tersebut, padahal sudah ada petunjuk dari pihak Kejati Maluku untuk surat tersebut dapat dilengkapi dengan resume yang menjelaskan kedudukan kasus tersebut serta mereka yang akan diperiksa dengan status masing-masing.

"Mantan Kajati Pa Soedibyo kan pernah meminta Kajari lengkapi dengan resume dan itu sama sekali tidak dilakukan oleh Kajari. Dengan cara seperti ini, maka diduga Kajari Ambon bisa dikatakan tidak serius untuk menuntaskan kasus ini," tukasnya.

Sejumlah anggota DPRD Maluku periode 2004-2009 diperiksa, Kejari Ambon telah mengagendakan pemeriksaan sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Maluku. Namun agenda tersebut, tak berjalan lantaran surat permohonan izin ke presiden untuk memeriksa para pejabat itu, belum juga dikirim.

Semula surat permohonan izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah disiapkan oleh Kejari Ambon. Namun surat itu, kemudian diperbaiki oleh Kejati Maluku, karena surat tersebut dinilai belum lengkap.

Mantan Kepala Kejati (kajati) Maluku, Soedibyo kepada Siwalima, Sabtu (12/12) lalu menjelaskan, untuk mengirim surat izin kepada Presiden harus disertai dengan resume yang menjelaskan terhadap kedudukan kasus tersebut serta oknum-oknum yang terlibat didalamnya sesuai status mereka masing-masing.

"Orang mengirim surat izin kepada Presiden harus ada resume, sudah jelas tersangkanya siapa, orang yang dipangil statusnya seperti apa saksi atau tersangka," terang kajati
Salah satu sumber Siwalima juga di Kejati Maluku mengatakan, Kajati telah meminta Kejari Ambon untuk melengkapi surat itu, dengan menjelaskan kedudukan kasus dugaan korupsi dana UUDP dalam sebuah resume, namun hingga kini resume tersebut belum juga dibuat.

"Memang sampai sekarang belum ada resume," ujar sumber , Sabtu (9/1) lalu.

Padahal, resume itu telah dimintakan oleh kajati cukup lama. Namun hingga kini tidak ada alasan yang disampaikan oleh Kejari Ambon, kenapa hal itu saja tidak bisa dipenuhi.

"Bagaimana surat izinnya mau dikirim ke presiden, sementara belum dilengkapi dengan resume. Mereka (Kejari Ambon-red) kan yang periksa dan yang menentukan itu orang yang periksa," tandas sumber tersebut.

Jika resume yang diminta telah diberikan, maka surat izin pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat pemprov, termasuk 12 anggota DPRD Maluku saat ini, yang dinilai tahu masalah dana UDP tersebut akan secepatnya dikirim ke presiden.

Untuk diketahui, saat dilakukan pemeriksaan Juni 2007 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku menemukan dugaan penyimpangan UUDP pada Sekretariat Daerah Maluku Tahun 2006 senilai Rp 15 miliar lebih.

Dana tersebut bermasalah, karena seharusnya dana itu dikembalikan ke kas daerah, namun ternyata dibagikan ke 18 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Maluku, termasuk DPRD Maluku. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon