Hukum ›› Kejari akan Periksa Tersangka Kasus Korupsi Dana Pengungsi Hatu

Kejari akan Periksa Tersangka Kasus Korupsi Dana Pengungsi Hatu


Ambon - Dalam waktu dekat penyidik Kejaksaan Negeri (kejari) Ambon akan memeriksa tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan bangunan rumah (BBR) dan uang pemulangan pengungsi tahun 2009 di Negeri Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Hal ini disampaikan Kepala Seksi (kasi) Pidana Khusus (Pidsus) kejari Ambon, Arri Wokas kepada Siwalima di kantor Kejari Ambon, Kamis (16/9).

Dalam kasus dugaan korupsi uang BBR Desa Hattu, Kejari Ambon telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Raja Hatu Markus Hehalatu, mantan Raja Hatu Arnisius Risamasu dan satu orang warga Hatu, Betty Ferdinandus/Lehary.

Menurutnya, penahanan terhadap tersangka atas perintah pimpinan sehingga penyidik hanya menunggu saja.

"Dalam waktu dekat kita akan periksa. Kemungkinan bisa ditahan yang penting ada perintah pimpinan saja," ungkapnya.

Wokas menjelaskan saat ini tenaga jaksa pada Kejari Ambon sangat terbatas sehingga agenda pemeriksaan belum secepatnya dilakukan. Namun demikian proses terhadap penuntasan kasus ini tetap akan dilakukan secepatnya sesuai dengan ketentuan harus secepatnya diselesaikan.

Hanya saja pihaknya juga masih mengalami kesulitan pembuktian uang yang diberikan. Karena sebagian masyarakat juga mengaku terima uang bahkan ada pula yang mengakui memberikan ke Betty Ferdinandus/Lehary yang sudah dijadikan tersangka.

Dikatakan, peranan Ferdinandus/Lehary dalam proyek ini sebagai koordinator atau selaku penghubung dengan masyarakat dalam pengurusan KTP palsu atas kerjasama dengan kepala desa.

Wokas juga mengatakan, rencana konfrontir staf Dinsos Maluku dengan kontraktor CV Tanah Hitam, dan Camat Leihitu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Rencana konfrontir pekan depan hanya saja masih kendala untuk pemanggilan camat sementara untuk kontraktor sudah siap," terangnya.

Dana BBR untuk Negeri Hatu senilai Rp 1 miliar lebih yang diperuntukkan bagi 103 KK, namun dalam pemberian bantuannya tidak sesuai dengan ketentuan di lapangan.

Untuk pembagian BBR, Dinkesos Maluku harusnya membagikan material bangunan dengan melibatkan pihak ketiga. Namun hal itu tidak dilakukan. Bantuan yang diberikan justru dalam bentuk uang cas, yang nilainya hanya mencapai Rp 6 juta per KK. Padahal, BBR yang harusnya diterima warga nilainya Rp 10 juta per KK. Padahal, BBR yang harusnya diterima warga nilainya Rp 10 juta per KK. Uang pemulangan senilai Rp 2 juta lebih juga tidak berikan kepada pengungsi. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon