Visi ›› Kebijakan yang Tak Pro Rakyat

Kebijakan yang Tak Pro Rakyat


Pemerintah sejak 1 April 2016, resmi menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

untuk premium dari harga sebelumnya 6.950 menjadi 6.450 dan solar dari 5.650 menjadi 5.150, namun untuk minyak tanah tidak mengalami perubahan dengan tetap Rp 2500 per liter.

Keputusan Pemerintah Pusat adalah sebuah kebijakan tepat dan pro rakyat, yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk menurunkan harga tarif angkutan umum. Apalagi Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar tarif angkutan umum juga diwajibkan turun.

Pemerintah sebelumnya pada 5 Januari 2016 menurunkan harga BBM untuk Premium Rp 6.950 dari Rp 7.150/liter dan solar Rp 5.950/liter. Namun penurunannya belum berdampak pada turunnya harga tarif angkutan umum di Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon terkesan diam dan tidak menyikapi instruksi Presiden untuk menurunkan tarif angkot, kendati sejumlah elemen masyarakat baik praktisi, DPRD Kota maupun akademisi mengkritik sikap Walikota Ambon yang enggan berpihak pada rakyat, namun kritikan tersebut tak digubris.

Entah apa penyebab keraguan dan pertimbangan Walikota, sehingga belum juga menurunkan tarif angkot, tetapi yang pasti, ceritan rakyat mestinya menjadi sebuah pertimbangan penting sang pemimpin rakyat di Kota manise ini.

Walikota Ambon, seharusnya tanggap dan peka terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, apalagi penurunan BBM yang sudah terjadi dua kali dalam tahun 2016 ini, belum diikuti dengan sebuah langkah dan kebijakan yang pro rakyat.

Sikap diam dan kerasnya Walikota untuk tidak menurunkan tarif angkot justru, menunjukan seorang pemimpin yang tak pro rakyat, serta tidak memikirkan nasib masyarakat.

Kita tentu saja berharap, walikota melihat kenyataan dilapangan bahwa masyarakat sangat mengharapkan agar tarif angkot itu turun. Sekalipun menurut Walikota itu sulit, karena mempertimbangkan berbagai hal, tetapi seharusnya kesulitan tersebut bisa dicari solusi terbaik dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Bahwa kepentingan rakyatlah yang harus diutamakan dan bukan kepentingan pengusaha.

Dengan belum menurunkan tarif angkot, secara tidak langsung Walikota berpihak pada pengusaha.

Situasi ini, tentu saja tidak diharapkan oleh publik. Publik berharap, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dapat mempertimbangkan kembali sikap kerasnya yang menolak menurunkan tarif angkot. Karena tugas pemerintah untuk melindungi rakyatnya dan bukan sebaliknya menyengserakan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang tak pro rakyat. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon