Politik ›› Keberadaan Sekda Cs dan SA Dibawa ke KASN Jelang Suksesi Maluku

Keberadaan Sekda Cs dan SA Dibawa ke KASN


Bawaslu Maluku membawa kasus keberadaan sejumlah pe-ja­bat pem-prov dengan calon guber-nur petahana, Said Assagaff ke Komisi Apa-ratur Sipil Ne-gara (KASN). 

Para pejabat pemprov yang se­lama ini dikenal dekat dengan SA, sapaan Assagaff itu, diantaranya Sekda Maluku Ha­min bin Tha-hir, staf ahli gu-bernur bidang politik, hukum dan pemerin-tahan Husen Mara-sabessy, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan  Saleh Thio, dan Kepala Dinas PU Ismail Usemahu.

Mereka bersama dengan SA dan pengurus partai pengusung di Rumah Kopi Lela, Kota Ambon pada Kamis (29/3) lalu.

Kasus ini ditindaklanjuti ke KASN berdasarkan hasil kajian Bawaslu Maluku atas laporan Reinaldo Pattiasina nomor 04/TM/PG/Prov/31.00/V/2018.

Komisioner Bawaslu Maluku Bidang Devisi SDM dan Organi­sasi, Astuty Usman yang dikonfir­masi mengatakan, kasus ini telah dilimpahkan ke KASN, sehingga KASN yang akan menindaklanjuti.

“Kita sudah limpahkan ke KASN, jadi sekarang tinggal KASN yang tindaklanjuti,” kata Usman kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Kamis (7/6)

Dikatakan, Bawaslu telah menye­rahkan kasus tersebut ke KASN be­berapa waktu lalu di Kantor KASN, Jakarta, sehingga kewenangannya ada di KASN. “Sekitar seminggu yang lalu, kita sudah serahkan ke KASN, kita tidak lagi menginter­vensi hal tersebut,” ujar Usman.

Sementara Asisten Komisioner Mediasi Perlindungan KASN, Andi Abubakar yang dihubungi melalui telepon selulernya, namun tidak dijawab.

Lapor

Tim advokasi pasangan nomor urut 2 yang dikenal dengan jargon BAILEO, melaporkan keberadaan pejabat pemprov bersama Said Assagaff dan pengurus partai pengusung di Rumah Kopi Lela, Rabu (4/4) ke Bawaslu Maluku.

Laporan tak hanya ke Bawaslu Maluku, tetapi juga disampaikan ke Mendagri, KASN, Menpan-RB, Bawaslu Pusat dan Ombudsman RI.

Keberadaan para pejabat Pem­prov Maluku bersama Said Assagaff dengan pengurus partai pendu­kung di Rumah Kopi Lela itu, kemu­dian berujung tindakan intimidasi dan penganiayaan terhadap Sam Usman Hatuina, wartawan Rakyat Maluku dan Abdul Karim Angko­tasan, Ketua  Aliansi Jurnalis Inde­penden (AJI) Ambon, ketika mereka hendak mengambil foto para pejabat pemprov tersebut.

Kasus intimidasi dan pengania­yaan itu, kini sementara berproses di Ditreskrimum Polda Maluku.

Sebanyak sembilan saksi kasus dugaan intimidasi dan mengha­lang-halangi kerja wartawan yang dilakukan oleh Said Assagaff sudah dipanggil untuk diperiksa, Kamis (4/4).

Sementara surat pemberita­huan dimulainya penyidikan (SP­DP) dugaan penganiayaan warta­wan yang dilakukan Husen Mara­sabessy sudah dikirim penyidik Direskrimum Polda Maluku ke Kejati Maluku. 

Aturan

Jika ASN berpolitik praktis maka ada sanksi yang akan diberikan, sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Ia menerbitkan surat tentang pe­laksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemi­lihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang ditanda­tangani Menpan RB Asman Abnur disebutkan agar para pejabat pembina kepegawaian dan selu­ruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada.

Seperti dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  pasal 2 huruf (f), menyatakan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajamen ASN adalah “net­ralitas”,  yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada ke­pentingan siapapun.

Untuk itu, Menteri Asman meng­imbau kepada para pejabat pem­bina kepegawaian atau kepala dae­rah untuk mengupayakan ter­cip­tanya iklim yang kondusif, untuk mem­berikan kesempatan pada PNS untuk melaksanakan hak pilih.

Menpan RB juga mengigatkan soal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembi­naan Jiwa Korps dan Kode Etik Pega­wai Negeri Sipil. Yang mana berdasarkan pasal 11 huruf (c), me­nyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golo­ngan. Maka PNS dilarang melaku­kan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang meng­indikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal (a). PNS dilarang me­la­kukan pendekatan terhadap partai politik  terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

(b). PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempro­mosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (c). PNS dilarang mendeklarasi­kan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Dae­rah; (d). PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasa­ngan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasa­ngan calon/atribut partai politik;

(e). PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, ko­mentar, dan sejenisnya) atau me­nyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Ke­pala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Dae­rah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasa­ngan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media so­sial; (f). PNS dilarang melakukan foto bersama  dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan; (g). PNS dilarang menjadi pembi­cara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon