Hukum ›› Kasus UUDP tak Dibuka, Jaksa Diskriminasi

Kasus UUDP tak Dibuka, Jaksa Diskriminasi


Ambon - Kasus Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) harus dibuka lagi. Ada dugaan keterlibatan petinggi Pemprov Maluku dalam kasus senilai Rp 15 milyar lebih itu.

Jaksa diskriminasi jika mantan Bendahara Setda Maluku, Lodewyk Breemer harus menja­lani sendiri hukuman akibat korupsi berjamaah. 

“Pelaku lain haruslah dikejar. Pencairan UUDP itu kan ada mekanismenya, itu artinya ada pihak-pihak lain yang berperan. Jadi kalau Bremer saja yang dibawa ke pengadilan, ini perlakuan diskriminasi. Korupsi itu berjamaah, dan kalau berjamaah tidak mungkin tersangka hanya satu,” kata Praktisi Hukum, Muhammad Nur Nukuhehe  kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Ka­mis (12/6), mengomentari vonis Mahkamah Agung (MA) yang meng­hukum Breemer lima tahun penjara. 

Menurutnya, birokrasi di pemprov adalah se­buah mata rantai yang seluruhnya saling kait mengkait, sehingga secara hukum munculnya kasus UUDP tidak bisa dibebankan kepada satu orang saja.

“Untuk kasus ini merupakan satu mata rantai birokrasi, dan perjalanan seluruh administrasi keuangan hingga pencairan anggaran UUDP tersebut pasti sudah diketahui oleh kejaksaan, jadi sangat tergantung kejaksaan untuk mem­buka kembali kasus ini,” ujar Nukuhehe.

Ia juga meminta Breemer untuk jangan mau men­jadi tumbal guna melindungi pejabat pemprov dalam kasus UUDP.

“Ungkap saja jangan menan­g­gung sendiri, karena dalam kasus korupsi tidak pernah pelaku­nya tunggal,” tandas Nukuhehe.

Orang dekat Breemer juga me­ngaku kalau Breemer memiliki bukti-bukti menyangkut pejabat yang menandatangani Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perin­tah Membayar (SPM) dalam pen­ca­rian UUDP yang akhirnya berma­sa­lah dan merugikan keuangan negara.

“Ada bukti-buktinya, tinggal kita serahkan ke jaksa saja. Kan ada atasannya yang menandatangani SPP dan SPM, ada juga KPA mereka juga harus bertanggung jawab,” ujar dia ketika menghubungi Siwalima, Rabu (11/6) malam.

Ia juga mengatakan, tak adil jika Breemer hanya dihukum atas policy pimpinannya. “Ini tidak fair, kalau bawahan harus menanggung kebija­kan atasannya,” tandasnya yang menolak menyebutkan identitasnya.

Sementara itu, Daniel Nirahua, penasehat hukum Lodewyk Breemer tak berhasil dikonfirmasi. Dihu­bungi melalui telepon selulernya, namun tidak aktif.

Sebelumnya Nirahua mengatakan, kasus ini kalau dibongkar banyak yang ikut terseret.” Kasus ini kalau dibongkar banyak yang ikut ter­se­ret, tapi kan klien saya kok diganjar lima tahun penjara,” ujar  Nirahua kepada wartawan di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (4/6).

Plh Kajari Ambon, Marvie de Queljoe yang dimintai komentarnya soal permintaan berbagai kalangan agar kasus UUDP dibuka lagi, me­ngatakan, pihaknya masih menu­nggu salinan putusan Lodewyk Breemer. Setelah sudah dikantongi, baru jaksa menentukan sikap.

“Kita terima baru petikannya. salinannya belum. Saya belum bisa berkomentar banyak, kita masih menunggu salinan putusannya, karena dari salinan putusan itulah maka kita akan berproses,” ujar de Queljoe, kepadaSiwalima, di Kan­tor Kejari Ambon, Rabu (11/6).

MA menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Breemer dan denda sebesar Rp 300 juta. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi UUDP tahun 2006 senilai Rp 15 milyar lebih.

Sebelumnya Breemer divonis bebas murni oleh majelis hakim Pe­ngadilan Tipikor Ambon pada Rabu (19/12) tahun 2012. Sidang saat itu dipimpin Hengky Hendradjaja, didampingi hakim anggota Abadi dan Eddy Sepjengkaria. Sementara JPU menuntut Breemer dengan dua tahun penjara denda Rp 50 juta subsidair enam bulan penjara.

Sebagaimana diketahui pada pe­meriksaan Juni 2007, Badan Peme­riksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku menemukan dugaan pe­nyim­­pangan UUDP pada Sekretariat Daerah Maluku Tahun 2006 senilai Rp. 15.983.095.185,5.

Dana tersebut bermasalah, karena seharusnya dana itu dikembalikan ke kas daerah, namun ternyata diba­gikan ke 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Maluku, termasuk DPRD Maluku.

Dari jumlah uang yang harus dikembalikan ke kas daerah itu, Rp 4.578.239.185, 56 tersimpan di dalam saldo kas rekening Setda Maluku pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) dengan nomor rekeningnya 0101000700.

Sementara Rp 11.404.856.000,- masih berada di 18 SKPD, termasuk didalamnya DPRD Maluku yang dipolemikan sebagai dana Tunja­ngan Komunikasi Intensif (TKI) bagi pimpinan dan anggota DPRD Ma­luku, dan Dana Operasional (DO) khusus bagi pimpinan DPRD.

Jumlah uang yang harus dikem­balikan anggota dan pimpinan DPRD Maluku ke kas daerah sebesar Rp 5.421.600.000.

Sementara 17 SKPD yang mene­rima kucuran UUDP yakni, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Maluku sebesar Rp 1.026. 916.400 (9,00 %); Kantor Arsip Daerah (KAD) Maluku sebesar Rp 5.300.000 (0,05%); Badan Peren­canaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku sebesar Rp 239.620.000 (2,10%); Dinas Infor­masi dan Komunikasi (Infokom) sebesar Rp 46.070.000 (0,40%); Dinas Pariwisata (Dispar) Maluku sebesar Rp 296.435.000 (2,60%).

Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku sebesar Rp 400.000.000 (3,51%); Badan Diklat sebesar Rp 64.809.100 (0,57%); Kantor PDE sebesar Rp 7.000.000 (0,06%);  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku sebesar Rp 200.284.500 (1,76%); Biro Organisasi Setda Maluku sebesar Rp 23.050.000 (0,20%);  Biro Kepegawaian Setda Maluku sebesar Rp 1.594.395.000 (13,98%); Biro Umum Setda Maluku sebesar Rp 85.800.000 (0,75%);  Biro Humas Setda Maluku sebesar Rp 10.000.000 (0,09%); Biro Perleng­kapan Setda Maluku sebesar Rp 462.440.000 (4,05%);  Bawasda sebesar Rp 245.724.000 (2,15%); Biro Pemerintahan Setda Maluku sebesar Rp 1.136.162.000 (9,96%) dan  Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Maluku sebesar Rp 139.250.000 (1,22%). 

Kasus korupsi UUDP, dibongkar oleh Kejari Ambon yang saat itu dipimpin Daniel Palapia. Tiga peja­bat pemporv kemudian ditetapkan menjadi tersangka, yaitu  Lodewyk Breemer, Rafia Ambon dan Julianus Tita.  Tak hanya itu, sejumlah pejabat juga telah masuk dalam daftar calon tersangka, dengan berbagai bukti yang telah disita anak buah Palapia saat menggerebek kantor Gubernur Maluku.

Namun belum sempat menjerat tersangka lainnya, Palapia tiba-tiba dimutasikan ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk beberapa bulan bertugas, dan seterusnya dipindah­kan lagi ke Kejaksaan Agung, alhasil kasus UUDP itu tenggelam di meja Kejari Ambon.

Rorogo Zega sebagai pengganti Palapia hanya mampu memproses Lodewyk Breemer hingga ke Pengadilan Tipikor Ambon. Ironisnya, dua tersangka lain yakni, Rafia Ambon dan Julianus Tita dialihkan statusnya menjadi saksi.

Padahal mereka adalah pintu masuk atau saksi kunci bagi penyidik Kejari Ambon agar dapat menjerat para pejabat teras di lingkup Pemprov Maluku.  (S-19)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon