Hukum ›› Kasus Gedung DPRD SBT Naik Penyidikan Polisi Temukan Bukti Korupsi

Kasus Gedung DPRD SBT Naik Penyidikan


Ambon - Ditreskrimsus Polda Maluku menaikan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten SBT ke tahap penyidikan.

Pengusutan proyek senilai Rp 14,8 milyar itu dinaikan ke tahap penyidikan, setelah penyidik Ditreskrimsus menggelar ekspos, Senin (2/6). Dalam ekspos itu penyidik menemukan bukti kuat adanya korupsi.

“Tadi (kemarin-red) sudah kita ekspos. Dan sudah dinaikan ke tahap penyidikan karena ada bukti permulaan yang cukup,” jelas Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Sulistyono kepada Siwa-li­ma,  di ruang kerjanya, Senin (2/6).

Bukti-bukti dugaan korupsi dalam proyek Gedung DPRD SBT ditemu­kan setelah penyidik memeriksa tim ahli dari Dinas PU Maluku, yakni Tesco R Pattiruhu dan Pierrad Latui­hamallo.  Tim ini yang juga meme­riksa fisik DPRD SBT. “Kita sudah periksa ahli PU juga. Mereka sudah kita periksa pekan kemarin karena mereka datang minta untuk diperiksa. Dari hasil itu kita ekspos dan sudah kita tingkatkan. Selanjutnya akan diagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk memperdalam lagi kasus tersebut di tahap penyidikan,” ungkap Sulistyono.

Sulistyono belum mau banyak berkomentar, karena  kasusnya baru dinaikan ke tahap penyidikan.

Untuk diketahui, tokoh masya­rakat SBT, Djabar Tianotak pernah menye­butkan, proyek pembangu­nan Ge­dung DPRD SBT dikerjakan tahun 2010, dan baru dianggarkan dalam APBD tahun 2011. “Banyak kejang­galan dalam  proyek senilai Rp 14,8 milyar itu,” kata Tianotak, kepada Siwalima, Sabtu (9/11) tahun 2013 lalu, di Ambon.

Selain dugaan korupsi, lanjut Tia­no­tak, proyek itu menyalahi Perda Tata Ruang Wilayah dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif. Ia menuding  ada kong­kalikong antara Bupati SBT, Abdullah Vanath dengan Badan Anggaran  DPRD, sehingga proyek tersebut berjalan mulus. “Pembangunan kantor DPRD bukan di Bula tetapi di dataran Hinimoa. Tetapi pemba­ngunannya mulus karena kongkali­kong antara bupati dan anggota dewan dengan dugaan imbalan Rp 2 ,5 milyar untuk anggota dewan,” beber Tianotak.

Informasi lainnya menyebutkan, proyek pembangunan Kantor DPRD  SBT diduga dikerjakan oleh  Abdullah Vanath. Ia memakai bendera PT.Catur Dinamika Mandiri, perusahaan pribadi dengan Direktur Indah, dan Komisaris Utamanya, Rudolf Maloky. Proyek ini diduga dikerjakan tanpa tender pada tahun 2010, dan kemudian dianggar­kan dalam APBD 2011. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon