Pemerintahan ›› KASN Minta Walikota Copot Pejabat Eks Napi Belum Terima Dokumen

KASN Minta Walikota Copot Pejabat Eks Napi


Ambon - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mencopot Jack Talahatu sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon.

Talahatu sebelumnya di­pen­jara selama setahun, ka­rena ter­libat dalam kasus ko­rupsi proyek taman kota ta­hun 2012 yang merugikan ke­uangan negara sebesar Rp 161 juta. “Kita sudah jelaskan ke pak Wali, kalau itu telah melanggar atu­ran dan harus dicopot,” jelas Asis­ten Komisioner Mediasi Per­lindu­ngan KASN, Andi Abubakar saat dikonfirma­si Siwali­ma me­lalui telepon selulernya, Senin (23/4).

Terkait dengan itu, KASN sam­pai dengan saat ini masih menu­nggu dokumen pengang­katan pe­jabat eks napi tersebut dari Walikota Ambon. “Sampai hari ini kami belum me­­nerima dokumen dari pak Wali,  padahal kami juga sudah surati untuk segera masukan, “katanya.

Selain pengangkatan eks napi, lanjutnya, KASN juga belum mene­rima dokumen terkait pengang­katan penjabat nonjob para pe­jabat Pemkot. “Kami juga sudah minta bukti kepada pak wali terkait non job pejabat, tapi belum juga diberi­kan makanya, kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi apapun jika belum ada dokumen ke kita,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Ambon Richard Louhenapessy keti­ka dikonfirmasi Siwalima pada saat pembukaan UNBK di MTS Al-Khairat, Senin (23/4)  enggan berkomentar, dengan beralasan sedang terburu-buru karena mau berangkat keluar daerah.

Sebelumnya diberitakan, Wa­li­kota Ambon Richard Louhe­na­pessy, Sekot AG Latuheru dan Kepala Badan Kepegawaian (BKK) Benny Selanno sudah dipe­riksa, Komisi Aparatur Sipil Negara terkait pengangkatan eks napi pada jabatan eselon II.

Usai diperiksa Senin, (26/3) lalu, KASN meminta walikota me­nyerahkan dokumen terkait pengangkatan pejabat yang sarat kepentingan politik itu

Selanno mengakui, sampai saat ini Walikota sementara mem­buat dokumen klarifikasi untuk KASN. “Lagi buat jawaban klarifi­kasi­nya, kalau sudah selesai da­lam waktu dekat sudah bisa dise­rahkan ke KASN,”ujar Selanno kepada Siwalima  di­ruang kerja­nya, Se­lasa (3/4).

Ketika ditanya terkait point-point  klarifikasi, Selanno me­nga­takan, bahwa Wa­likota yang akan meng­umumkannnya kepada publik. 

“Nanti pak wali akan umumkan kepada publik, apa yang kami klarifikasikan,”katanya.

Walikota Ambon Richard Lou­henapessy, Sekot AG Latuheru dan Kepala Badan Kepegawaian Benny Selanno sudah diperiksa Komisi Aparatur Sipil Negara terkait pengangkatan eks napi pada jabatan eselon II.

Usai diperiksa Senin, (26/3) lalu, KASN meminta walikota me­nyerahkan dokumen-dokumen terkait pengangkatan peja­bat yang sarat kepentingan politik itu.

“Kita sudah selesai klari­fikasi, walikota sekda dan BKK,” jelas Asisten Komisio­ner Mediasi Per­lindungan KASN, Andi Abubakar saat dikonfirmasi Siwa­lima me­lalui telepon selulernya, Sabtu (31/3).

Menurut Abubakar, walikota, sekot dan BKK telah menyam­paikan alasan pengangkatan pe­jabat eks napi dan pember­hen­tian sejumlah pejabat. Namun pihak­nya telah meminta agar, dokumen-dokumen berkaitan dengan pengangkatan mereka dimasukan ke KASN. “Kita sifatnya tunggu dan harus dimasukan secepatnya. Karena ini berhubu­ngan dengan rekomen­dasi hasil seleksi ter­buka,” tandasnya.

Reaksi Keras

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, bereaksi keras atas pengangkatan eks napi korupsi. Ka­renanya, Tjahjo meminta Walikota untuk mencabut SK tersebut.

“Saya kira aturan jelas kalau pe­ngangkatan itu bermasalah dan harus dibatalkan SK pengang­katan pejabat,” tandas Tjahjo kepada wartawan, usai peringatan HUT Damkar Nasional ke-99 di Kota Ambon, Kamis (1/3).

Menurut mantan Ketua Umum KNPI ini, aturan tersebut berlaku surut, ka­renanya jika ada pejabat tersangkut masalah korupsi, maka sanksinya dia tidak boleh me­nempati jabatan.

Ia mengakui, pengangkatan pejabat itu memang kewenangan masing-ma­sing daerah, namun tidak boleh melanggar aturan.

 Surati Gubernur

Sebelumnya, Direktur Jenderal Oto­nomi Daerah Kemendagri, Soni Sumar­sono meminta, Gubernur Maluku untuk melakukan klarifikasi, sebab kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengangkat eks napi korupsi, dilakukan tanpa izin Komisi Aparatur Sipil Negara KASN.

Dalam surat  Sumarsono Nomor: 800/505/OTDA tertanggal 23 Januari 2018 kepada Gubernur Maluku yang kopiannya diterima Siwalima, Sabtu (17/2) menjelaskan, surat yang disam­paikan merupakan tanggapan atas surat dari Sekretariat DPRD Ambon Nomor : 16/485/DPRD tertanggal 5 Januari 2018 perihal perihal kunjungan kerja DPRD Kota Ambon ke Kemendagri.

Surat Sumarsono itu menjawab respons permintaan pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Ambon kepada Direktur Jenderal Otonomi Dae­rah, terkait mutasi dan pelantikan peja­bat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Am­bon pada tanggal 29 Desember 2017.

Berdasarkan permintaan tersebut pada tanggal 9 Januari 2018 Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah melak­sanakan rapat konsultasi yang dipimpin oleh Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah dan dihadiri oleh pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Ambon, Direktur Status dan Kependudukan Kepegawaian BKN, Direktur Pengawasan dan Peng­endalian Bidang Kode Etik Disiplin Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN, Asisten Komisioner.

Aparatur Sipil Negara dan Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemente­rian Dalam Negeri.

Informasi yang di dapat dari hasil pertemuan tersebut adalah: a). Ketua DPRD Kota Ambon menyampaikan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 telah terjadi mutasi dan pelantikan pejabat lingkup Pemkot Ambon sehi­ngga me­nimbulkan masalah antara lain; satu, terjadi pemberhentian dalam jabatan (non-job) sejumlah pejabat pimpinan tertinggi pratama, administrator dan pengawas tanpa melalui prosedur se­suai ketentuan perundang-undangan.

Dua, adanya pengangkatan seorang mantan narapidana korupsi dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Tiga, adanya pejabat pimpinan tinggi prata­ma yang terkait kasus hukum dan pada saat ini kasusnya masih dalam proses kasasi Mahkamah Agung.

Kemudian b),menurut Asisten Komi­sioner KASN pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Ambon tanggal 29 Desember 2017, belum ada rekomendasi dari KASN.

Persetujuan yang pernah diberikan oleh KASN kepada Walikota Ambon adalah Pelaksanaan Rencana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama seba­gaimana surat KASN Nomor : B-2240/KASN/8/2017 tanggal 22 Agustus 2017 hal Tanggapan Terhadap Rencana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kota Ambon.

C). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, diminta kepada Gubernur Maluku sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengklarifikasi dan segera mela­porkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama. (S-40)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon