Pemerintahan ›› KASN Juga Keberatan Eks Napi Korupsi Jadi Pejabat

KASN Juga Keberatan


Ambon - Selain Menteri Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, juga terpaksa menyurati Walikota Ambon, lantaran mengangkat eks napi korupsi sebagai pejabat.

Dalam surat tersebut, KASN mengaku keberatan dengan langkah Walikota Ambon, Richard Louhena­pe­ssy yang dinilai telah menabrak aturan.

Karenanya KASN meminta Lou­hena­pessy untuk segera membuat penjelasan terkait pengangkatan eks napi korupsi menjadi pejabat eselon 2.

Dalam surat bernomor B-66/KASN/01/2018 tertanggal 10 Januari 2018 dan ditandatangani Ketua KASN, Sofian Effendi yang kopian­nya diterima Siwalima, Senin (19/2), ditegaskan menindaklanjuti hasil rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, pimpinan dan pimpinan fraksi DPRD Kota Ambon pada 9 Januari di Kantor Kementerian Dalam Negeri, maka Walikota diharuskan membe­rikan penjelasan dan klarifikasi terhadap mutasi PNS di lingkup Pemkot Ambon. 

Penjelasan juga bisa dilakukan oleh Sekot dan Kepala BKD lang­sung di Kantor KASN, terkait mutasi dan pemberhentian pejabat tinggi pratama. Sementara sampai saat ini KASN belum menetapkan rekomen­dasi mutasi jabatan tinggi pratama atau hasil uji kompetensi di lingkup Pemkot Ambon.

Tembusan surat ini juga disam­paikan kepada Mendagri, Menpan-RB, Kepala BKN, Gubernur Maluku, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dan Ketua DPRD Kota Ambon.

Belum Terima

Sekot Ambon AG Latuheru yang dikonfirmasi Siwalima Senin (19/2), mengaku belum menerima surat KASN tersebut.

“Saya belum terima surat itu sehingga tidak bisa berkomentar ter­kait dengan adanya surat dari KA­SN,” ujar Latuheru singkat.

Kepala Bagian Tata Usaha Pim­pinan Ambon, Rusddy Kaliky yang dikonfirmasi juga mengaku, belum tahu ada surat masuk dari KASN.

“Semua surat yang masuk ke Pemkot Ambon harus melalui bagian tata usaha pimpinan, namun saya belum tahu surat itu ada atau tidak, nanti saya cek kembali,” kata Kaliky.

Dijelaskan, setiap surat yang ma­suk ke Pemerintah Kota Ambon, harus melalui bagian tata usaha pim­pinan, setelah itu baru diterus­kan kepada walikota, wakil walikota, sekot atau SKPD lainnya.

“Saya akan cek nanti besok, apa­kah benar surat dari KASN itu su­dah ada atau belum,” janji Kaliky.

Surati Gubernur

Sebelumnya diberitakan Menteri Dalam Negeri meminta penjelasan ke Gubernur Maluku, terkait pengang­kat­an eks napi korupsi, sebagai peja­bat eselon 2, oleh Walikota Ambon.

Laporan DPRD Kota Ambon soal mutasi pejabat Pemkot Ambon yang sarat kepentingan dan pelantikan eks napi korupsi direspons Kemen­dagri.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono me­minta Gubernur Maluku untuk mela­ku­kan klarifikasi, sebab kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Ambon, KASN.

Dalam surat  Sumarsono Nomor: 800/505/OTDA tertanggal 23 Januari 2018 kepada Gubernur Maluku yang kopiannya diterima Siwalima, Sabtu (17/2) menjelaskan, surat yang di­sampaikan merupakan tanggapan atas surat dari Sekretariat DPRD Ambon Nomor: 176/485/DPRD ter­tanggal 5 Januari 2018 perihal perihal kunjungan kerja DPRD Kota Ambon ke Kemendagri.

Dalam surat itu, pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Ambon meminta kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk berkonsultasi terkait dengan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Ambon pada tanggal 29 Desember 2017.

Berdasarkan permintan tersebut pada tanggal 9 Januari 2018 Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah melaksanakan rapat konsultasi yang dipimpin oleh Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Darah dan dihadiri oleh pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Ambon, Direktur Status dan Kependudukan Kepegawaian BKN, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik Disiplin Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN, asisten KASN dan Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Informasi yang di dapat dari hasil pertemuan tersebut adalah: a). Ketua DPRD Kota Ambon menyam­paikan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 telah terjadi mutasi dan pelantikan pejabat lingkup Pemkot Ambon sehingga menimbul­kan masalah antara lain; satu, terjadi pemberhentian dalam jabatan (non-job) sejumlah pejabat pimpinan tertinggi pratama, administrator dan pengawas tanpa melalui prosedur sesuai ketentuan perundang-unda­ngan.

Dua, adanya pengangkatan seo­rang mantan narapidana dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Tiga, adanya pejabat pimpinan tinggi pratama yang terkait kasus hukum dan pada saat ini kasusnya masih dalam proses kasasi Mah­kamah Agung.

Kemudian b), menurut asisten KASN pelaksanaan pelantikan pe­jabat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Ambon tanggal 29 Desember 2017, belum ada rekomendasi dari KASN.

Persetujuan yang pernah diberi­kan oleh KASN kepada Walikota Ambon adalah Pelaksanaan Renca­na Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana surat KASN Nomor : B-2240/KASN/8/2017 tanggal 22 Agustus 2017 hal Tang­gapan Terhadap Rencana Uji Kom­petensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kota Ambon.

c). Sehubungan dengan hal terse­but, dalam rangka pembinaan ter­hadap penyelenggaraan pemerintah daerah, diminta kepada Gubernur Maluku sebagai wakil pemerintah pu­sat di daerah untuk mengkla­rifikasi dan segera melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

Luar Daerah

Kepala BKD Maluku, Femmy Sahetapy yang dikonfirmasi meng­aku, belum tahu apakah surat Men­dagri sudah dibahas atau belum, karena sementara berada di luar daerah. “Saya berada di luar daerah dan pada Rabu baru akan tiba di Kota Ambon,” kata Sahetapy.

Dihubungi terpisah, Karo Hukum Maluku Hendrik Far-Far juga me­ngaku, tidak tahu menahu soal surat Mendagri yang meminta klarifikasi gubernur atas pengang­katan eks napi korupsi sebagai pejabat eselon 2. “Saya tidak tahu, mungkin (di­bahas) di BKD Maluku,” ujarnya.

Seperti diberitakan, DPRD Kota Ambon mengadukan langkah Wa­likota Louhenapessy yang meng­ang­kat eks napi korupsi Jacky Tala­hatu sebagai Kepala Badan Penge­lola Keuangan dan Aset ke Kemen­dagri dan Komisi ASN.

Tak hanya pengangkatan eks napi korupsi, namun kebijakan non job puluhan ASN juga turut dilaporkan.

Hal itu dilaporkan pimpinan DPRD Kota Ambon dan pimpinan fraksi kepada Kemendagri dan KASN saat pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Selasa (9/1).

Delegasi DPRD Kota Ambon dipimpin Ketua James Maatita, di­dampingi Wakil Ketua Rustam La­tupono. Hadir juga 9 pimpinan fraksi DPRD Kota Ambon.

Pejabat Kemendagri dan KASN yang hadir yaitu Direktur Fasilitasi Kelengmbagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Ke­mendagri Makmur Marbun, Asisten Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan KASN Andi Abubakar, perwakilan BKN Waeli dan Sukamto beserta Kasubdit Wilayah V Direk­rorat FKKPD Bachril Bakri.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono menjelaskan, per­temuan tersebut menghasilkan kese­pakatan, yaitu pertama, KASN sege­ra menyurati Walikota Ambon untuk klarifiaksi terkait pe­lak­sanaan mutasi PNS; Kedua, Ke­mendagri segera menyurati Guber­nur Maluku seba­gai wakil peme­rintah pusat dengan tembusan ke­pada Walikota Ambon untuk mela­kukan klarifikasi terhadap pelak­sanaan perombakan birokrasi yang berujung  pada muta­si puluhan ASN dan ketiga, DPRD akan mere­ko­mendasikan untuk membatalkan SK pelantikan karena cacat prosedur dan telah menyalahi aturan, pasal­nya karena tidak ada rekomendasi perombakan dari KA­SN sesuai pen­jelasan Asisten Komi­sioner Bidang Mediasi dan Perlindu­ngan KASN Andi Abubakar Andi Abubakar.

Sesuai Aturan

Sekot, AG Latuheru mengaku peng­angkatan Talaha­tu sudah sesu­ai asas kepantasan dan kepatutan.

Pengakuan ini disampaikan Latu­heru saat memenuhi panggilan Pansus ASN DPRD Kota Ambon, Kamis (15/2). Sebelumnya, dua kali ia tidak memenuhi pemanggilan Pansus dengan alasan sibuk.

Setelah memenuhi pemanggilan pansus, Latuheru akhirnya angkat bicara meski melalui perdebatan yang alot. Ketua Pansus ASN, Tom­win Tamaela kepada wartawan me­ngatakan, meski Latuheru mengaku pengangkatan eks napi menduduki jabatan kabag keuangan  sudah se­suai aturan, tapi Pansus ASN tetap akan mengkonsultasikan hal itu dengan Pemprov Maluku dan peme­rintah pusat dalam hal ini Kemen­dagri.

“Ini jadi ma­sukan bagi pansus untuk mengkon­frontir dan meng­klarifikasi ke Ke­mendagri dan KA­SN supaya terang benderang dan tidak bias,” jelas Tamaela. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon