Daerah ›› KASN Batalkan SK Bupati Orno Pengangkatan Pejabat Dinilai tak Sesuai Aturan

KASN Batalkan SK Bupati Orno


Ambon - Pengangkatan pejabat tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilakukan Barnabas Orno saat menjadi bupati menabrak aturan. Olehnya Komisi Aparatur Sipil Negara membatalkan keputusan tersebut.

Tak hanya soal jumlah pejabat yang dilantik, na­mun komposisi panitia seleksi bentukan Orno yang saat ini menjabat Wakil Gu­bernur Maluku juga me­nyim­pang dari aturan. 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menyurati Bupati MBD Benjamin Noach untuk segera meninjau kembali SK Orno Nomor 821.22-601-Tahun 2018 tertanggal 20 Desember, SK Nomor 821.22-604-Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018, dan SK Nomor 821.22-97 Ta­hun 2018 tanggal 7 Februari 2019.

Dalam surat KASN Nomor B-1463/KASN/5/2019 tertanggal 8 Mei 2019 perihal, rekomendasi atas pengaduan pelanggaran dalam jobfit dan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di ling­kungan Pemerintah Kabupaten MBD, yang ditujukan kepada Benjamin Noach ditegaskan pelaksa­naan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD tidak sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan KASN dan ketentuan perundang-undangan.

Surat yang diteken Ketua KASN, Sofian Effendi, yang kopiannya diterima Siwalima, Senin (10/6) dijelaskan, KASN telah memberikan rekomendasi kepada Bupati MBD Nomor B.2142/KASN/10/2018 tang­gal 2 Oktober perihal, rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama untuk menyelenggarakan seleksi terbuka terhadap 5 jabatan pimpinan tinggi pratama. Namun ternyata dilakukan seleksi terbuka sebanyak 9 jabatan pimpinan tinggi pratama.

Hal itu dibuktikan dengan berita acara hasil seleksi Nomor: 02/Pansel/BA/XII/2018 tanggal 3 Desember yang diterbitkan oleh panitia seleksi.

Kesembilan jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut yaitu,  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Pengelolaan Per­batasan Negara, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Kepala Dinas Ke­pen­du­dukan dan Catatan Sipil.

Dari kesembilan pejabat itu, dua yang belum dilantik yaitu, Dinas Ling­­kungan Hidup dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sesuai rekomendasi KASN, pa­nitia harus melakukan seleksi ter­hadap 5 jabatan pimpinan tinggi pratama, yaitu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan.

KASN juga menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Penda­yagunaan Aparatur Negara dan Biro­krasi Reformasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara ter­buka di lingkungan  instansi peme­rintah disebutkan, perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45 %.

Namun Orno mengabaikan aturan itu. Ia mengeluarkan SK Nomor 800-408 tahun 2018 tentang Pemben­tukan Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di ling­kungan Pemerintah Kabupaten MBD dengan komposisi panitia sebanyak 3 orang dari internal dan 2 orang dari eksternal.

Mereka adalah A Siamiloy (Sekda MBD) sebagai ketua, Falirat Eskol (Kepala BKPSDM MBD), Simon Leunupun (inspektur), Jacobus W Mosse (akademisi), dan Melkias M Timisela (tokoh masyarakat).

Berdasarkan hal itu, KASN me­nge­luarkan empat butir rekomen­dasi, yaitu satu, meninjau kembali surat keputusan Bupati MBD Nomor 821.22-601-Tahun 2018 tertanggal 20 Desember, Nomor 821.22-604-Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018, dan Nomor 821.22-97 Tahun 2018 tang­gal 7 Februari 2019 tentang peng­angkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Peme­rintah Kabupaten MBD (khusus yang terkait dengan seleksi terbuka).

Dua, meninjau kembali proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten MBD terhadap 9 pejabat tinggi pratama karena komposisi panitia seleksi menyimpang dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan  instansi Pemerintah.

Tiga, dalam waktu yang akan datang memperhatikan pemben­tukan panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan petinggi pratama berda­sarkan perundang-undangan de­ngan berkoordinasi kepada KASN.

Empat, hasil tindak lanjut dimak­sud agar dilaksanakan dalam waktu 14 hari setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada KASN.

Sesuai ketentuan Un­dang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ber­sifat mengikat dan wajib ditindak­lanjuti oleh pejabat pembina kepega­waian dan pejabat yang berwenang.

Rekomendasi KASN dikeluarkan, setelah menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penye­lenggaraan uji kesesuaian jabatan atau jobfit dan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Tahun 2018 di lingkungan Pemerin­tah Kabupaten MBD.

KASN juga telah melakukan penelusuran data dan klarifikasi kepada salah satu anggota panitia seleksi dan Kepala BKD MBD pada 15 Maret 2019 lalu.

Sofian Effendi juga menjelaskan, atas hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN dapat mere­komendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang atas pe­lang­garan prinsip sistim merit  dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, teguran, per­bai­kan, pencabutan, pembatalan, pe­ner­bitan keputusan, dan/atau pe­ngembalian pembayaran, hu­kuman disiplin untuk pejabat yang berwe­nang sesuai ketentuan  perundang-undangan, dan sanksi untuk pejabat pembina kepega­waian sesuai ketentuan  Perun­dang-Undangan.

Rekomendasi KASN tersebut tembusan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kan­tor Regional IV Badan Kepega­waian Negara Regional Makassar.

Sementara Ketua KASN, Sofian Effendi yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya mengaku, tidak hafal  soal rekomendasi yang dikeluarkan. Ia akan mengecek lagi.

“Saya akan cek ya, terlalu banyak, nanti hubungi besok,” ujarnya singkat. (S-19)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon