Daerah ›› Kapolres Aru Janji Selidiki Dugaan Illegal Logging

Kapolres Aru Janji Selidiki Dugaan Illegal Logging


Dobo - Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Moh Rum Ohoirat berjanji akan menyelidiki dugaan kasus illegal logging di Desa Taberfane, Kecamatan Aru Selatan Utara yang sudah berlangsung lama.

Kepada Siwalima melalui telepon selularnya, pekan kemarin, Kapolres mengungkapkan, melalui proses penyelidikan tersebut dalam waktu dekat ini, ia bersama dengan stafnya akan turun langsung mengecak dugaan illegal logging tersebut.

“Informasi indikasi terjadinya illegal logging sudah kita ketahui beberapa waktu lalu, namun sampai kini belum terlaksanakan, karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri,”jelasnya.

Ia mengakui, polisi belum sempat turun ke Desa Tabarfane untuk mela­kukan penelusuran terkait indikasi tersebut, dikarenakan bersamaan dengan pengecekan orang asing di Desa Wakua.

Kapolres menegaskan, sepanjang ini belum ada perusahaan yang ber­operasi di Desa Tabarfane, sehingga kalau ada kegiatan logging di desa tersebut maka itu adalah illegal.

“Sebelumnya ada satu perusaha­an yang namanya PT. KUL berope­rasi di Desa Tabarfane, namun perusahaan tersebut tidak lagi beroperasi atau tidak diperpanjang perizinannya pada tahun kemarin, sehingga kalau ada kegiatan logging di Desa Tabarfane maka itu adalah Illegal,” ujar Kapolres

Ditegaskan, apabila dalam pene­lusuran yang dilakukan pihaknya, dan terbukti terjadi illegal loging di Desa Taberfane, maka para pelaku­nya akan diproses.

Sementara itu, berdasarkan pene­lusuran yang dilakukan menyebut­kan, dengan bermodalkan perizinan PT. Kirana Utama Lestari (KUL) yang diduga telah ekspair (LHP-KB) Nomor: 24/LHP-KB/KUL/DB/IX/2012 tanggal 30 September 2012, sebanyak 3.436 keping atau 139 Ton atau 2024 M3 kayu jenis Merbau, diangkut menggunakan Kapal Motor (KM) Prima Nusantara 01 tujuan Surabaya dengan alamat PT Bahtera Setia Jl. Tanjung Batu 21 No 11 Tanjung Perak Surabaya.

PT. KUL sebelumnya mendapat pe­meriksaan dari Pejabat Penerbit SK­SKB Dinas Kehutanan Provinsi Ma­luku, Y. Frans. A. Oetpah, mau­pun pe­ng­awasan dari kepala bidang peng­amanan dan peredaraan hasil Hutan Dinas Pertanian dan Kehu­tanan Kabupaten Kepulauan Aru, Rikson Samangun.

Selain perizinan, PT. KUL juga telah berakhir masa waktunya ber­operasi di Desa Taberfane, namun terus beroperasi dengan mengan­tar-pulaukan kayu ribuan kubik secara terang-terangan.

Kondisi ini menunjukan, terjadi­nya spekulasi dalam pemuatan, karena mestinya pemuatan adalah kayu bulat sebagaimana tertera pada surat keterangan sahnya hasil hutan yakni Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri: DG 1905041, yang dikeluarkan Pejabat Penerbit SKSKB Yoseph Frans .A. Oetpah Nomor Registrasi: 025/27/2706/P2SKSKB/YFO/KB, sementara ratusan kubik kayu yang di angkut oleh KM Prima Nusantara 01 selama ini adalah kayu olahan setengah jadi ukuran 8 x 16,5 meter.

Selain itu, dokumen yang diper­lihatkan juga diduga “Aspal” (Asli tapi Palsu) karena dokumen tersebut tanpa dibubuhi stempel Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Hal ini diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Ny.  Maya Sariman maupun Kepala Bidang Pengamanan dan Peredaraan Hasil Hutan, Rikson Samangun beserta anak buahnya di lapangan saat pemuatan, namun pura-pura tutup mata, karena terindikasi telah terjadi kongkalikong Pimpinan PT. KUL dengan Pejabat Penerbit SKSKB dan Pengusaha (Pembeli), Andreas bersama Pejabat Dinas Per­tanian dan Kehutanan. (S-25)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon