Politik ›› Kapolda Minta Bawaslu Proaktif Jelang Suksesi Maluku

Kapolda Minta Bawaslu Proaktif


KapoldaMalu­ku Irjen Andap Budhi Revianto meminta Ba­was­lu lebih pro­aktif dalam men­ja­lankan tugas pe­­ngawasan pilkada.

Hal ini disam­pai­­kan Revianto saat mengunjungi Ba­was­lu Maluku, Senin (16/4).

Ia dampingi Direktur Reskrimum Kombes Gu­puh Setiyono, Direktur Reskrimsus Kombes Fir­man Nainggolan, Direktur Bimas Kombes Yamin Sumitra, Karo Ops Kombes Gatot Mangkurai Putra, Kabid Humas Kombes M Roem Ohoirat, dan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutrisno Hady Santoso.

Mereka diterima oleh Ketua Ba­waslu Maluku Abdullah Ely dan ko­misioner devisi bidang pencegahan dan hubungan antar lembaga Pau­lus Titaley bersama sejumlah staf.

Sebagai pengawas, kata Revianto, bawaslu harus berkoordinasi dengan baik dan benar. Minimal mengecek seluruh perkembangan sehingga pengawasan bisa berjalan dengan baik.

“Harus proaktif. Harus cross check apa. Soal waktu, soal angkutan dan lainnya, karena ini menyangkut pengawasan. Harus benar-benar diperhatikan. Belajar dari pengalaman jika sebelumnya ada yang bermasalah maka saat ini tidak boleh lagi ada yang bermasalah,” tandasnya.

Terkait itu, maka sinergitas antara polisi dengan tugas-tugas bawaslu harus dibangun.

“Kita silaturahmi kamtibmas kemudian nanti membicarakan sinergitas dengan polisi, apa saja tugas bawaslu yang  perlu disinergikan dengan kita apabila ada keamanan kita bicarakan dan kita diskusikan,” tandas Revianto.

Revianto mencontohkan, masalah DPS yang berbeda maka sebagai pengawas bawaslu harus memberikan masukan kepada penyelenggara sehingga pada saat hari H tidak ada masalah.

“Seperti contoh  kita temukan data DPS berbeda tentunya sebagai pengawas harus berikan masukan kepada teman-teman penyelenggara sehingga pada saatnya nanti sudah  klir, setelah DPS sampai DPT tidak ada data yang berbeda jauh,” katanya.

Selain itu, didalam konteks pengawasan juga Maluku diperhadapkan dengan kondisi dan letak geografis kepulauan, sehingga untuk tahapan dan proses logistik membutuhkan waktu, pengawasan yang maksimal.

“Kita dihadapi dengan kondisi geografis bagaimana nanti untuk  drop logistik pemilu sebagai pengawas harus mengingatkan bagaimana mekanisme kerjanya. Berbagai catatan bawaslu, kepolisian jangan sampai nanti  ada beberapa pengalaman dan tidak cukup baik jangan terulang lagi. Kita punya waktu efektif dan harus kita manfaatkan secara baik,” tandas Revianto.

Revianto menambahkan, soal pengamanan akan ditentukan, setelah penetapan DPT sehingga bisa disesuaikan jumlah personilnya.

“Kalau itu nanti setelah DPS, berproses dengan data valid menjadi DPT dan akan melahirkan penempatan  pola yang akan bagi dalam tiga kategori. Itu akan dilihat nanti. Sementara kalau soal tindak pidana hanya umum sudah ditangani, tetapi kalau soal tindak pidana pemilu ada gakumdunya,” jelasnya.

(S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon