Hukum ›› Kajati Surati Kejagung Minta Petunjuk

Kajati Surati Kejagung Minta Petunjuk


Ambon - Bukti keseriusan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Malra mulai nampak.

Hal itu dengan dilayangkan surat permintaan petunjuk pelaksanaan penjemputan paksa ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap para tersangka korupsi dana asuransi yang hingga kini masih membandel tidak memenuhi panggilan.

Informasi yang diperoleh menye­butkan, surat yang ditujukan ke Kejagung tersebut dalam rangka memproses percepatan penanganan kasus korupsi yang melibatkan mntan anggota DPRD Malra periode 1999-2004. "Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Kajati, Efendi Harahap," ujar sumber Siwalima di Kejati Maluku, Rabu (1/6).

Walaupun tidak menyebutkan item-item dari surat tersebut namun sumber itu mengungkapkan, surat ini dikirim Kejati Maluku tertanggal 1 Juni 2011 dan ditujukan kepada Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Andhi Nirwanto.

"Ada surat yang sudah dikirim ke Kejagung Cq. Jampidsus guna meminta petunjuk. Alasannya, ter­sangka lain kasus asuransi mem­bandel tidak memenuhi panggilan penyidik," ungkapnya.

Olehnya itu, sumber tersebut mengungkapkan Kejati akan mela­kukan upaya paksa jika mereka tidak kooperatif. Hanya saja keinginan itu harus dilalui dengan dilayangkan surat ke Kejagung minta petunjuk.

Sebelumnya diberitakan, tersang­ka korupsi dana asuransi DPRD Kabupaten Malra yang sampai sekarang belum juga memenuhi panggilan masih terus dipanggil oleh penyidik Kejati Maluku.

Jika terus membandel, dan tidak mau memenuhi panggilan kejaksaan, langkah tegas akan diambil. Hal ini disampaikan Kajati Maluku, Efendi Harahap kepada Siwalima Senin malam (30/5) di sela-sela penahanan tersangka dugaan korupsi dalam proyek petakan Sawah SBT, Tedi Sibualamo.

Menurutnya, kejaksaan dalam menuntaskan kasus korupsi tidak diskriminasi. Begitu pula dengan penanganan kasus korupsi dana asuransi DPRD Malra. Walaupun tidak menyebutkan oknum-oknum tersangka namun demikian kata Harahap secara keseluruhan akan dituntaskan.

"Kita sama sekali tidak diskrimi­nasi. Kita akan upaya hukum. Me­reka-mereka itu kita sudah panggil beberapa kali. Ya, kita baik-baik saja tetapi apabila tidak mau juga dan bandel kita akan tegakan hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini. tunggu saja," tandas Harahap.

Ia mengatakan, pihaknya tetap akan menuntaskan kasus itu walaupun tidak secepatnya karena berhubung tekendala tenaga jaksa yang minim. Namun demikian, kasus korupsi dana asuransi DPRD Malra dan kasus lainnya tetap dituntas­kan.

Sebelumnya sudah 14 tersangka yang berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan 6 Juni mendatang.

Berkas 14 tersangka yang dilim­pahkan itu masing-masing Moses Savsavubun, Yohanis Wee, Fa­bianus Leo Rahanubun, Ruland Jufri Betaubun, Engelbertus Janwarin, Petrus Renyaan, Oscar Thontji Ohoiwutun, Alexander Wiliam Ra­handra, Paulus Vence Topatubun, Nelson Kadme, Musa M. Kwaitota, Herman Refra, Juliana M. Komnaris dan HS Abdurahman.

Dari hasil penyelidikan tim Kejati Maluku terungkap, dana asuransi tahun 2002 sebesar Rp 1.410.000.000, dibagikan kepada 35 anggota DPRD Malra. Dari jumlah 35 anggota DPRD Malra ini, 11 di antaranya ada­lah anggota antar waktu, yang me­nerima masing-masing Rp 30 juta. Sedangkan 24 anggota dewan lainnya, memperoleh Rp 45 juta per orang.

Sementara untuk tahun 2003, rata-rata anggota DPRD memperoleh Rp 135 juta per orang, sehingga total­nya sebesar Rp Rp 4.375.000.000.

Untuk tahun 2002 dan 2003 tidak ada polis asuransi. Di tahun 2004 baru ada polis asuransi yang premi­nya sebesar Rp 6.400.000 untuk jangka waktu lima tahun. Namun kenyataannya hanya tahun pertama yang disetor dan tahun-tahun beri­kutnya tidak disetor anggota DPRD. Sementara yang belum ditahan Kajati berjanji sementara memanggil dengan patut dan jika tidak digubris akan dijemput paksa. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon