Politik ›› Kailuhu Segera Dinonaktifkan dari Anggota DPRD

Kailuhu Segera Dinonaktifkan dari Anggota DPRD


Ambon - 23 September mendatang, anggota DPRD Kota Ambon asal PBB, Agus Kailuhu bakal dinonaktifkan sebagai anggota DPRD Kota Ambon. Hal ini menyusul adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 160/6324/OTDA tertanggal 3 Agustus 2018, yang ditujukan kepada para gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati, walikota dan pimpinan DPRD kabupate/kota terkait pergantian anggota DPRD yang nyaleg pindah partai.

 “Nantinya setelah tanggal 23 September 2018 mendatang ini, Agus Kailihu sudah tidak aktif lagi menjadi Anggota DPRD atau wakil rakyat Kota Ambon,” ujar Sekwan Kota Ambon, Elkyopas Silooy kepada Siwalima, Sabtu (15/9)

Menurut Sekwan, hak-hak yang bersangkutan sudah tidak bisa didapatkan lagi, dikarenakan yang mengangkat Agus Kailuhu ini sesuai dengan SK Gubernur, sehingga otomatis yang berhak memberentikan adalah SK Gubernur.

“Saat ini SK masih di Gubernur, kalau misalnya SK Gubernur sudah ada kita akan proses, kalau belum ada, kita pakai logika saja, kalau sudah mengundurkan diri tetap undur,” pungkas Silooy.

Silooy, mengakui, bakal ada pelantikan Anggota DPRD yang akan PAW diawal bulan Oktober setelah selesai agenda reses anggota DPRD. Nantinya paripurna agenda PAW rencananya akan diagendakan untuk dua anggota yakni almarhum Cundrat Pattiasina dan Agus Kailuhu. Sedangkan untuk almarhum Tomwin Tamaela masih dalam proses.

“Apabila SK Gubernur belum atau tidak keluar akan berpengaruh pada DCT. Olehnya itu sangat diharapkan agar dipercepat,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan, hingga saat ini DPRD Kota Ambon belum bisa menindak­lanjuti pengusulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Anggota DPRD Kota Ambon, Agustinus Kailuhu. Pasalnya belum ada salinan surat PAW dari Partai Bulan Bintang (PBB).

“Hingga saat ini belum ada surat dari partai,” kata Sekwan DPRD Kota Ambon, Elkyopas Silloy kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, pekan kemarin. Ia mengaku, nantinya apabila sudah ada surat masuk dari partai, maka DPRD akan memprosesnya sesuai dengan mekanisme.

“Kalau surat sudah ada, ya kita akan tindaklanjuti sesuai mekanisme,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (6/8) mengatakan, hengkangnya Kailuhu dari PBB telah diatur sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 160/6324/OTDA tertanggal 3 Agustus 2018, yang ditujukan kepada para gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati, walikota dan pimpinan DPRD kabupate/kota terkait pergantian anggota DPRD yang nyaleg pindah partai.

Dalam salinan surat tersebut ditegaskan, pada poin keempat bahwa anggota DPRD yang mengikuti Pemilihan Umum, sejak bersangkutan ditetapkan sebagai calon daftar dalam daftar calon tetap maka tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagaimana dipesyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi nanti pak Agus masih menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya, sampai penetapan DCT oleh KPU setempat,” kata Toisuta

Ia memastikan, apabila sudah habis masa penetapan DCT maka, secara otomatis Kailuhu tidak lagi menerima hak-hak selaku anggota DPRD. “Berdasarkan surat edaran ini, kami rasa sudah jelas,” kata Toisuta

Anggota DPRD Kota Ambon, Agustinus Kailuhu dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang, memastikan diri untuk tidak bertarung menggunakan bendera PBB.  Pasalnya, Kailuhu, diketahui telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS),  Partai Perindo Kota Ambon, dengan nomor urut delapan. Itu berarti,  PBB secara langsung telah  kehilangan satu kursi di DPRD Kota Ambon.

Ketua DPC PBB Kota Ambon Riduan Hasan memastikan dengan adanya langkah tersebut, DPC PBB telah mengambil inisiatif dengan memecat Kailuhu.

“Kami pastikan pak Kailuhu bukan lagi seorang kader PBB, dan memastikan beliau sudah dipecat dengan mencabut kartu keanggo­taan dan melakukan PAW,” tandas Riduan kepada Siwalima melalui telepon seluler, Senin (23/7)

Dikatakan, atas tindakan pemecatan, sebelumnya Kailuhu pernah melakukan keberatan di DPP PBB, lewat Mahkamah Partai, namun sebelum adanya putusan, Kailuhu sudah mengun­durkan diri sebagai anggota DPRD. Dengan demikian Kailuhu bukan lagi anggota DPRD dan kader, karena suda ada surat pengunduran dirinya secara resmi yang ditujukan kepada DPRD tanggal 16 Juli lalu.

“Dengan adanya pengundurannya, maka segala hak dan kewajibanya di DPRD telah selesai, nanti kita akan ajukan PAW dan sementara diproses, yang gantikannya yakni Rasyid Mewar,” kata Riduan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono saat dikonfirmasiSiwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (23/7) mengaku, hingga sekarang belum adanya surat pengunduran diri dari Agus Kailuhu ke pimpinan DPRD, namun apabila telah dilayangkan maka tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme.

“Kalau memang betul pak Agus mau mengundurkan diri itu hak politik masing-masing, namun tentu ada mekanisme atau aturan yang berlaku yang harus dilalui, seperti melalui pembahasan Bamus dan akan ditindaklanjuti melalui paripurna,” kata Latupono. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon