Daerah ›› Kadis Lingkungan Bungkam Dugaan Main Mata Pemkot & Pengembang

Kadis Lingkungan Bungkam


Ambon -

Dugaan Main Mata Pemkot & Pengembang

Kadis Lingkungan BungkamAmbon, Siwalima

Ijin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Ijin Pengelolaan Lingkungan (UKL), yang nantinya jadi panduan pengembang untuk bekerja di lapangan, diklaim sudah dimiliki PT Matrix Cipta Anugerah.

Kendati mengaku perusahaan yang dipimpin Beatrix Kailola itu, sudah mengantongi Ijin UPL dan UKL pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Talaga Raja, Negeri Urime­ssing, Kecamatan Nusa­niwe, Kota Ambon, namun Kepala Dinas Ling­kungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Lusia Izaac menun­jukan sikap tertutup.

Saat dikonfirmasi soal kedua ijin itu, Lusia mengaku tak ingat sama sekali nomor UKL dan UPL serta kapan diterbitkan. Padahal ia yang meneken kedua ijin tersebut.

“Untuk izin UKLdan UPL mereka sudah keluar. Kalau kapan saya agak lupa, tapi yang jelas izinnya sudah keluar,” kata Lusia kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (10/7)

Besoknya, Kamis (11/7) Lusia yang hendak ditemui untuk mena­nyakan UKL dan UPL pembangunan MBR, ternyata ia tidak berada di kantor. Sekretaris dinas, Alfredo Hehamahua yang ditanyakan soal kedua ijin itu, enggan berkomentar. Alasannya, keterangan hanya satu pintu.

“Maaf nanti ibu sedang berangkat Jakarta. Nanti dengan ibu saja, ketika ibu kembali,” ujarnya.

Lusia yang coba dihubungi bebe­rapakali, namun tak mau mengangkat  telepon genggamnya. Pesan what­sapp yang dikirim juga tak dibalas.

Sikap ketertutupan Lusia diduga untuk melindungi ketidakberesan dalam penerbitan UPL dan UKL pembangunan perumahan MBD Talaga Raja.

UPL dan UKL diharuskan dimiliki dalam setiap kegiatan. Hal ini diatur pada sejumlah peraturan perunda­ng­an, diantaranya, UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tanda Daftar Perusahaan. UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Kemudian  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992  tentang Pena­taan Ruang,     Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pe­ngelolaan Kualitas Air dan Pengen­dalian Pencemaran Air, dan Peratur­an Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Tujuan UKL dan UPL sesuai per­aturan tersebut diantaranya, untuk mengidentifikasi kegiatan dan dam­pak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup, untuk mengeta­hui kondisi lingkungan di sekitar  kegiatan, merumuskan langkah-langkah dalam melakukan pencega­han, penanggulangan dan pengen­da­lian dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan tersebut, dan  meru­muskan langkah-langkah  peman­tauan lingkungan hidup untuk mengetahui efektivitas  pengelolaan lingkungan hidup  yang dilakukan.

Sedangkan  kegunaan UKL dan UPL antara lain, sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingku­ngan hidup, sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak negatif  dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkannya, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, membantu proses pengambilan kepu­tusan bagi pemerintah dalam pelaksanaan  pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ketaatan peru­sahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ngaku Sudah Ada

Direktur Utama PT Matrix Cipta Anugerah, Beatrix Kailola yang dihubungi mengaku, pihaknya sudah mengantongi UKL dan UPL dari Pemkot Ambon.

“Izinnya sudah ada, dan semua izin kami sudah berikan ke DPRD,” kata Kailola melalui telepon seluler­nya, Kamis (11/7).

Kailola menyebutkan, UKL dan UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Nomor 04/UKL-UPL.Tahun 2018, tertanggal 3 Desember 2018.  “Jadi kita sudah punya UKL dan UPL,” ujarnya.

DPRD Minta Terbuka

DPRD Kota Ambon meminta Pemkot Ambon terbuka soal Ijin UPL dan UKL serta IMB pembangunan perumahan masyarakat berpeng­hasilan rendah (MBR) di kawasan Talaga Raja, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe.

Ketua DPRD Kota Ambon James Maatita menyesalkan sikap pemkot yang tertutup menyangkut pemba­ngunan perumahan MBR.

“Kita baru mengetahui jika peker­jaan sudah jalan, harusnya mereka melakukan koordinasi dengan kami dulu untuk mengevaluasi apakah cocok tidak untuk melakukan pem­bangunan,” tandas Maatita, kepada kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (11/7).

Menurut Maatita, pembangunan perumahan MBR oleh PT Matrix Cipta Anugerah perlu dikaji lagi, karena informasi yang beredar, kalau Talaga Raja adalah daerah tang­kapan air.

“Kami mengecam pemkot, karena mereka tetap memberikan izin kepa­da pengusaha untuk melakukan akti­vitas pembangunan, padalah mereka pasti tahu bahwa itu adalah kawasan resapan air,” tandasnya lagi.

Maatita mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meninjau kawasan pemba­ngunan perumahan MBR itu.

Kerja Tanpa Ijin

Seperti diberitakan, pembangunan perumahan MBR di kawasan Talaga Raja, tanpa memiliki IMB.

Sejumlah rumah sudah dibangun di kawasan resapan air itu, namun PT Matrix Cipta Anugerah selaku pengembang hingga saat ini belum mengantongi izin.

Sudah begitu, Pemkot Ambon me­nutup mata. Sikap pemkot dis­kriminasi. Jika masyarakat mem­bangun tanpa IMB, langsung ditindak.

Sesuai rencana, jumlah rumah yang akan dibangun oleh perusa­haan yang dipimpin Beatrix Kailola itu sebanyak 200 unit. 

Tak hanya belum mengantongi IMB, namun pembangunan pe-rumahan itu diduga dilakukan tan­pa ijin UKL dan UPL.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU­PR) Kota Ambon, Meli Latuihamallo yang dikonfirmasi mengakui, PT Matrix Cipta Anugerah belum mengantongi IMB untuk pembangunan MBR di Talaga Raja.

“Untuk pembangunan itu belum ada IMB, dan sementara diproses,” kata Latuihamallo saat dihubungi kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (10/7).

Ketika ditanya mengapa belum ada IMB, pembangunan rumah sudah dilakukan, Latuihamallo beralasan, rumah yang dibangun hanya untuk contoh, dan dibangun di lokasi yang rata.  Sedangkan un­tuk lokasi yang miring, tidak dilaku­kan pembangunan.

“Itu adalah rumah percontohan dan pembangunan berada di lokasi yang rata, karena yang lokasi yang lainnya tidak bisa lakukan pemba­ngunan,” ujarnya.

Sementara Direktur Utama PT Matrix Cipta Anugerah, Beatrix Kailola yang dihubungi, melalui telepon selulernya, mengatakan, IMB dalam proses pengurusan.

“Sudah  tidak ada masalah lagi soal IMB karena bukti proses peng­urusan sudah ada, kenapa kita yang ditekan soal pembangunan MBR,” tegas Beatrix dengan nada tinggi.

Warga Mengeluh

Warga sekitar lokasi pembangu­nan perumahan MBR di kawasan Talaga Raja mengeluhkan adanya pembangunan tersebut.

Keluhan disampaikan, Rissa Amrosila, saat didatangi Siwalima, di kediamannya yang berada tepat di depan proyek pembangunan.

Menurut Rissa, pengusuran yang dilakukan PT Matrix Cipta Anugerah membuat rumahnya terancam ambruk.

“Kita was was karena akibat pe­ngu­suran rumah saya berada di bibir tanah, yang sudah mulai retak dan sewaktu waktu bisa saja ambruk,” ujarnya.

Untuk mencegah jangan sampai rumahnya longsor akibat hujan, ia menutupi pondasi rumahnya de­ngan terpal. Awal pembokaran, pihak pengembang berjanji akan memba­ngun talud, namun hingga saat ini tak kunjung dibangun.

“Awalnya bilangnya mau bangun talud namun sampai sekarang tidak ada realisasi, ketika kita minta per­tang­gungjawaban ke penanggung jawab proyek, tidak ada kejelasan sama sekali,” tandasnya.

Keluhan juga disampaikan, Jopie Pattiruhu. Menurutnya, pembong­karan lahan pembangunan MBR menyebabkan bak penampungan air bersih hancur. Alhasil sebagian warga kesulitan memperoleh air bersih. Janji pengembang untuk membangun bak penampung baru, hanya isapan jempol belaka.

“Waktu pembokaran bak penam­pungan ikut hancur kita yang ber­gantung dari bak tersebut hingga kini kesulitan air bersih, janji mereka akan dibangun yang baru, tapi sam­pai sekarang belum juga,” ujar­nya.

Warga lainnya juga khawatir terja­dinya longsor akibat penggusuran besar-besaran.

 ”Kita memang khawatir terjadi longsor, kenapa pemerintah meng­izin­kan pembangunan di lokasi itu,” kata salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.

Ia meminta agar pihak pengem­bang segera membangun talud pe­ngaman.

Astrit, warga Batu Gajah mengaku, setiap kali hujan, kali Batu Gajah penuh dengan material yang digu­sur dari proyek pembangunan MBR.

“Kita berharap pembangunan proyek ini dihentikan, takutnya ter­jadi longsor, kita yang ada di bawah­nya bisa terkena,” ujarnya.(S-40)

Ijin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Ijin Pengelolaan Lingkungan (UKL), yang nantinya jadi panduan pengembang untuk bekerja di lapangan, diklaim sudah dimiliki PT Matrix Cipta Anugerah.

Kendati mengaku perusahaan yang dipimpin Beatrix Kailola itu, sudah mengantongi Ijin UPL dan UKL pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Talaga Raja, Negeri Urime­ssing, Kecamatan Nusa­niwe, Kota Ambon, namun Kepala Dinas Ling­kungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Lusia Izaac menun­jukan sikap tertutup.

Saat dikonfirmasi soal kedua ijin itu, Lusia mengaku tak ingat sama sekali nomor UKL dan UPL serta kapan diterbitkan. Padahal ia yang meneken kedua ijin tersebut.

“Untuk izin UKLdan UPL mereka sudah keluar. Kalau kapan saya agak lupa, tapi yang jelas izinnya sudah keluar,” kata Lusia kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (10/7)

Besoknya, Kamis (11/7) Lusia yang hendak ditemui untuk mena­nyakan UKL dan UPL pembangunan MBR, ternyata ia tidak berada di kantor. Sekretaris dinas, Alfredo Hehamahua yang ditanyakan soal kedua ijin itu, enggan berkomentar. Alasannya, keterangan hanya satu pintu.

“Maaf nanti ibu sedang berangkat Jakarta. Nanti dengan ibu saja, ketika ibu kembali,” ujarnya.

Lusia yang coba dihubungi bebe­rapa kali, namun tak mau mengangkat  telepon genggamnya. Pesan what­sapp yang dikirim juga tak dibalas.

Sikap ketertutupan Lusia diduga untuk melindungi ketidakberesan dalam penerbitan UPL dan UKL pembangunan perumahan MBD Talaga Raja.

UPL dan UKL diharuskan dimiliki dalam setiap kegiatan. Hal ini diatur pada sejumlah peraturan perunda­ng­an, diantaranya, UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tanda Daftar Perusahaan. UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Kemudian  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992  tentang Pena­taan Ruang,     Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pe­ngelolaan Kualitas Air dan Pengen­dalian Pencemaran Air, dan Peratur­an Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Tujuan UKL dan UPL sesuai per­aturan tersebut diantaranya, untuk mengidentifikasi kegiatan dan dam­pak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup, untuk mengeta­hui kondisi lingkungan di sekitar  kegiatan, merumuskan langkah-langkah dalam melakukan pencega­han, penanggulangan dan pengen­da­lian dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan tersebut, dan  meru­muskan langkah-langkah  peman­tauan lingkungan hidup untuk mengetahui efektivitas  pengelolaan lingkungan hidup  yang dilakukan.

Sedangkan  kegunaan UKL dan UPL antara lain, sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingku­ngan hidup, sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak negatif  dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkannya, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, membantu proses pengambilan kepu­tusan bagi pemerintah dalam pelaksanaan  pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ketaatan peru­sahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ngaku Sudah Ada

Direktur Utama PT Matrix Cipta Anugerah, Beatrix Kailola yang dihubungi mengaku, pihaknya sudah mengantongi UKL dan UPL dari Pemkot Ambon.

“Izinnya sudah ada, dan semua izin kami sudah berikan ke DPRD,” kata Kailola melalui telepon seluler­nya, Kamis (11/7).

Kailola menyebutkan, UKL dan UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Nomor 04/UKL-UPL.Tahun 2018, tertanggal 3 Desember 2018.  “Jadi kita sudah punya UKL dan UPL,” ujarnya.

DPRD Minta Terbuka

DPRD Kota Ambon meminta Pemkot Ambon terbuka soal Ijin UPL dan UKL serta IMB pembangunan perumahan masyarakat berpeng­hasilan rendah (MBR) di kawasan Talaga Raja, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe.

Ketua DPRD Kota Ambon James Maatita menyesalkan sikap pemkot yang tertutup menyangkut pemba­ngunan perumahan MBR.

“Kita baru mengetahui jika peker­jaan sudah jalan, harusnya mereka melakukan koordinasi dengan kami dulu untuk mengevaluasi apakah cocok tidak untuk melakukan pem­bangunan,” tandas Maatita, kepada kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (11/7).

Menurut Maatita, pembangunan perumahan MBR oleh PT Matrix Cipta Anugerah perlu dikaji lagi, karena informasi yang beredar, kalau Talaga Raja adalah daerah tang­kapan air.

“Kami mengecam pemkot, karena mereka tetap memberikan izin kepa­da pengusaha untuk melakukan akti­vitas pembangunan, padalah mereka pasti tahu bahwa itu adalah kawasan resapan air,” tandasnya lagi.

Maatita mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meninjau kawasan pemba­ngunan perumahan MBR itu.

Kerja Tanpa Ijin

Seperti diberitakan, pembangunan perumahan MBR di kawasan Talaga Raja, tanpa memiliki IMB.

Sejumlah rumah sudah dibangun di kawasan resapan air itu, namun PT Matrix Cipta Anugerah selaku pengembang hingga saat ini belum mengantongi izin.

Sudah begitu, Pemkot Ambon me­nutup mata. Sikap pemkot dis­kriminasi. Jika masyarakat mem­bangun tanpa IMB, langsung ditindak.

Sesuai rencana, jumlah rumah yang akan dibangun oleh perusa­haan yang dipimpin Beatrix Kailola itu sebanyak 200 unit. 

Tak hanya belum mengantongi IMB, namun pembangunan pe-rumahan itu diduga dilakukan tan­pa ijin UKL dan UPL.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU­PR) Kota Ambon, Meli Latuihamallo yang dikonfirmasi mengakui, PT Matrix Cipta Anugerah belum mengantongi IMB untuk pembangunan MBR di Talaga Raja.

“Untuk pembangunan itu belum ada IMB, dan sementara diproses,” kata Latuihamallo saat dihubungi kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (10/7).

Ketika ditanya mengapa belum ada IMB, pembangunan rumah sudah dilakukan, Latuihamallo beralasan, rumah yang dibangun hanya untuk contoh, dan dibangun di lokasi yang rata.  Sedangkan un­tuk lokasi yang miring, tidak dilaku­kan pembangunan.

“Itu adalah rumah percontohan dan pembangunan berada di lokasi yang rata, karena yang lokasi yang lainnya tidak bisa lakukan pemba­ngunan,” ujarnya.

Sementara Direktur Utama PT Matrix Cipta Anugerah, Beatrix Kailola yang dihubungi, melalui telepon selulernya, mengatakan, IMB dalam proses pengurusan.

“Sudah  tidak ada masalah lagi soal IMB karena bukti proses peng­urusan sudah ada, kenapa kita yang ditekan soal pembangunan MBR,” tegas Beatrix dengan nada tinggi.

Warga Mengeluh

Warga sekitar lokasi pembangu­nan perumahan MBR di kawasan Talaga Raja mengeluhkan adanya pembangunan tersebut.

Keluhan disampaikan, Rissa Amrosila, saat didatangi Siwalima, di kediamannya yang berada tepat di depan proyek pembangunan.

Menurut Rissa, pengusuran yang dilakukan PT Matrix Cipta Anugerah membuat rumahnya terancam ambruk.

“Kita was was karena akibat pe­ngu­suran rumah saya berada di bibir tanah, yang sudah mulai retak dan sewaktu waktu bisa saja ambruk,” ujarnya.

Untuk mencegah jangan sampai rumahnya longsor akibat hujan, ia menutupi pondasi rumahnya de­ngan terpal. Awal pembokaran, pihak pengembang berjanji akan memba­ngun talud, namun hingga saat ini tak kunjung dibangun.

“Awalnya bilangnya mau bangun talud namun sampai sekarang tidak ada realisasi, ketika kita minta per­tang­gungjawaban ke penanggung jawab proyek, tidak ada kejelasan sama sekali,” tandasnya.

Keluhan juga disampaikan, Jopie Pattiruhu. Menurutnya, pembong­karan lahan pembangunan MBR menyebabkan bak penampungan air bersih hancur. Alhasil sebagian warga kesulitan memperoleh air bersih. Janji pengembang untuk membangun bak penampung baru, hanya isapan jempol belaka.

“Waktu pembokaran bak penam­pungan ikut hancur kita yang ber­gantung dari bak tersebut hingga kini kesulitan air bersih, janji mereka akan dibangun yang baru, tapi sam­pai sekarang belum juga,” ujar­nya.

Warga lainnya juga khawatir terja­dinya longsor akibat penggusuran besar-besaran.

 ”Kita memang khawatir terjadi longsor, kenapa pemerintah meng­izin­kan pembangunan di lokasi itu,” kata salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.

Ia meminta agar pihak pengem­bang segera membangun talud pe­ngaman.

Astrit, warga Batu Gajah mengaku, setiap kali hujan, kali Batu Gajah penuh dengan material yang digu­sur dari proyek pembangunan MBR.

“Kita berharap pembangunan proyek ini dihentikan, takutnya ter­jadi longsor, kita yang ada di bawah­nya bisa terkena,” ujarnya.(S-40)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon