Hukum ›› Kadis ESDM Maluku Mangkir Skandal Gunung Botak

Kadis ESDM Maluku Mangkir


Ambon - Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy mangkir dari panggilan Kejati Maluku, Rabu (19/10) untuk diperiksa terkait skandal korupsi penataan ka­wasan tambang emas, Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Jaksa menjadwalkan meme­riksa Martha pukul 10.00 WIT, namun hingga jam kantor ber­akhir ia tak muncul di Kejati Maluku.

“Sesuai agenda hari ini  dimin­tai keterangannya terkait kasus Gunung Botak. Tetapi hingga saat ini tidak ada pemberitahuan ke kita, apakah lagi tugas atau­pun di luar daerah tidak ada pemberitahuan soal alasan ketidakhadirannya,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada wartawan, di Kantor Kejati Maluku.

Lanjut Sapulette, jaksa akan meng­agendakan kembali panggilan ter­hadap Martha. “Kalau tidak hadir maka otomatis jaksa akan agendakan lagi dan akan panggil lagi,”  ujarnya.

Pemeriksaan Martha ada­lah pe­meriksaan kedua. Ia memiliki peran ganda. Selain Kadis ESDM Maluku, ia juga menjabat Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan yang mengelola duit PT BPS.

Hal itu terlihat jelas dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbit­kan Martha kepada PT BPS. SPK Nomor 540/415.1.SPK.XI.ESDM 2015 tanggal 10 November 2015 yang telah beredar luas di mas­ya­rakat itu, ditandatangani oleh Martha di atas materai 6000 untuk dan atas nama Dinas ESDM Maluku sebagai Penanggung jawab Admini­strasi dan Keuangan.

Sebelah kanan tertera tanda ta­ngan Mintaria Loesiahari selaku Direktur Utama PT BPS.

Dalam SPK itu juga disebutkan, pekerjaan yang dilakukan PT BPS adalah penataan lokasi penam­bangan tanpa izin di Gunung Botak dan Go­gorea. Waktu pelaksanaan pekerjaan enam bulan, sumber dananya dibe­bankan kepada PT BPS, dengan nilai pekerjaan Rp 5.140.300.000,-.

Anggaran Rp 5.140.300. 000,- itu, untuk membiayai pekerjaan: Satu, pra sosialisasi dan pengamatan (rapat-rapat) senilai Rp 108.200.000. Dua, sosialisasi lingkungan dan sosialisasi pertambangan Rp 490. 700.000.Tiga, penyisiran/pengo­so­ngan dan penempatan pos penja­gaan Rp 4.386.900.000. Empat, honor tim terpadu Rp 154.500. 000.

Selanjutnya, pasal 3 butir 3 SKP tersebut yang mengatur tentang pembayaran disebutkan, jumlah angsuran dibayarkan langsung kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening 152-00-1470­392-6 atas nama Ir. Martha Magdalena Nanlohy-Plantina Talle.

Dalam kapasitas sebagai Penang­gung jawab Administrasi dan Ke­uangan, Martha juga yang meng­urusi penyewaan excavator untuk menunjang operasional BPS di Gunung Botak dan Gogorea.

Selain Rp 5.140.300.000,- itu, ada juga aliran dana miliaran rupiah yang dikucurkan oleh PT BPS ke rekening Martha.

Martha sendiri mengaku, mene­rima kucuran dana setiap bulan Rp 2,3 miliar dari PT BPS. Ia sudah menerima bulan November, dan berikutnya bulan Desember  2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 miliar.

PT BPS akan menyetor tiap bulannya ke rekening Martha Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang yang bakal masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar.

“Selama enam bulan se­jak November sampai April 2016 PT BPS memberikan 2,3 miliar per bulan hanya untuk biaya pengamanan saja,” kata Martha kepada warta­wan usai rapat tertutup dengan Pemkab Buru dan masyarakat adat Buru di kantor gubernur, Senin 11 Januari 2016 lalu.

Sejumlah dokumen disita dari tangan Martha. Dokumen yang terkait dengan kerjasama PT BPS dengan Martha itu,  diambil saat dia diperiksa jaksa I Putu Agus, Senin (27/6) lalu.

Dana miliaran yang dikucurkan PT BPS  itu, diduga sebagai kom­pen­sasi dari MoU terselubung antara Kadis ESDM dan PT BPS untuk menggarap emas di Gunung Botak, berkedok pembersihan limbah merkuri dan sianida.

Kalangan akademisi hukum dan DPRD menilai, Kadis ESDM telah melanggar Peraturan Presiden No­mor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pasal 19 ayat (1) mene­gas­kan, penerimaan hibah oleh Peme­rintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bunyi aturan ini jelas, dana hibah harus tercatat dalam pos APBD, bukan parkir di rekening Martha. Te­tapi Martha selalu mengklaim, apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur, dan tidak ada yang me­langgar hukum. Jaksa juga sudah memanggil Direktur Utama PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) Mintaria Loesiahari, namun sudah tiga kali mangkir. Tetapi  tidak ada langkah tegas yang diambil. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon