Hukum ›› Kacabjari Wonreli Cuekin Perintah Kajati Maluku Soal Kasus Penangkaran Bibit Kerbau

Kacabjari Wonreli Cuekin Perintah Kajati Maluku


Ambon - Kepala Cabang Kejari Maluku Tenggara (Ka­cabjari) di Wonreli, Hen­drik Sikteubun men­cuekin perintah atasan­nya, Kepala Kejati Ma­luku, Manumpak Pane.

Sejak September 2017 lalu, Sikteubun diins­truksikan untuk mem­buat laporan dugaan ko­rupsi proyek penang­ka­ran bibit kerbau unggu­lan tahun 2013 di Desa Kliss, Kabupaten MBD milik Dinas Pertanian Provinsi Maluku, namun hingga kini laporan itu tak pernah sampai di Kejati Maluku.

Padahal laporan itu dibutuhkan sebagai acuan untuk Kajati mengheluarkan surat perintah penyelidikan. Alhasil, penanganan kasus ini terkatung-katung.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette ketika dikonfirmasi mengaku,  Kacabjari Wonreli, Hendrik Sikteubun sudah berulangkali dihubungi, namu belum ada respons.

“Belum ada, yang bersangkutan dikonfirmasi juga belum respons,” kata Sapulette, kepada Siwalima, Selasa (14/11).

Sapulette mengatakan, laporan dari Kacabjari Wonreli dibutuhkan dasar untuk mementuk tim yang akan mengusut kasus dugaan korupsi proyek penangkaran bi­bit kerbau unggulan ta­hun 2013 di Desa Kliss.

Laporan tersebut sudah harus berada meja di Kasi I Kejati Maluku, Ahmad Latupono yang sebelumya melakukan on the spot bersama Kacabjari Wonreli ke lokasi proyek.

Kacabjari Wonreli,  Hendrik Sikteubun yang berupaya dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, namun tidak aktif.

Bermasalah

Tim Kejati Maluku bersama Cabang Kejari Maluku Tenggara di Wonreli menemukan proyek penangkaran bibit kerbau unggulan milik Distan Provinsi Maluku tahun 2013 di Desa Klis, Kabupaten MBD bermasalah.

Hal tersebut ditemukan saat tim gabungan melakukan on the spot ke lokasi proyek pada awal Agustus 2017 lalu. “Ketika dilakukan on the spot kita temukan proyek tersebut bermasalah sehingga harus diusut,” tandas Kepala Cabang Kejari Ma­luku Tenggara di Wonreli, Hendrik Sikte­ubun, kepada Siwalima, di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (8/9).

Menurut Sikteubun, proyek ter­sebut bermasalah karena anggaran yang dicairkan tidak sesuai dengan RAB yang ditetapkan. “Anggaran te­lah dicairkan 100 persen tetapi tidak sesuai dengan RAB, itu artinya proyek tersebut bermasalah,” ujarnya.

Sikteubun menambahkan, pena­nganan kasus ini telah diambil alih oleh Kejati Maluku. Ia hanya ikut membantu untuk melakukan on the spot pada awal Agustus itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi proyek penangkaran bibit kerbau unggulan milik Distan Maluku tahun 2013 di Desa Klis, Kabupaten MBD mandek di kejaksaan.

Proyek senilai Rp 3.000. 000.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku itu, sudah didisposisikan oleh bagian intel Kejati Maluku kepada Cabang Kejari Maluku Tenggara di Wonreli yang dipimpin Hendrik Sikteubun. Tetapi proses hukum tak jalan.

Karena itu, masyarakat meminta Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan ketidakberesan dalam proyek itu.

Dalam laporan itu, masya­rakat Desa Klis membeberkan sejumlah masalah yang diduga kuat terjadi tin­dak pidana korupsi karena pekerjaan tidak sesuai dengan RAB yang ditentukan dalam kontrak.

Masalah tersebut adalah dalam kontrak tiang pagar  harus meng­gunakan pipa besi, tetapi yang digunakan adalah kayu. Pagar juga harus menggunakan teralis besi, tetapi yang digunakan kawat duri. Kemudian, luas tempat penangkaran tersebut juga tidak sesuai RAB atau dibuat kecil. Lebih parah lagi, tempat penangkaran itu sudah rusak sehi­ngga tidak dapat difungsikan.

Masalah lain adalah, tidak adanya CCO atau revisi kontrak terhadap pekerjaan tersebut. Diduga telah merugikan negara miliaran rupiah.

Masyarakat Desa Klis per­nah menanyakan Distan Maluku tentang pekerjaan yang bermasalah ini, namun PPK selalu menghindar. “Karena menghindar, sehingga tidak ada jawaban  menambah kecurigaan kami terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut,” tegas warga Desa Klis dalam laporan itu.

Karena itu, mereka meminta Kajati Maluku untuk merespon laporan masyarakat dan membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut. “Kami percaya bahwa lembaga penegakan hukum khususnya Kejati Maluku selama ini dipercaya mas­yarakat Maluku. Untuk itu dengan adanya investigasi dari Kejati Ma­luku maka  akan kami dapatkan ke­adilan yang sesungguhnya,” te­gasnya lagi.

Distan Bantah

Dinas Pertanian Provinsi Maluku mengklaim laporan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi proyek penangkaran bibit kerbau unggulan di Desa Klis tidaklah benar.

Menurut  PPTK Peternakan Bi­dang Peternakan Dinas Pertanian Maluku, Sugeng tidak ada proyek penangkaran bibit kerbau unggulan di Desa Klis tahun 2013. Yang ada hanya proyek  pembangunan pagar keliling di tahun 2012.

Proyek yang bersumber dari APBD itu, merupakan aspirasi dari mantan Anggota DPRD Maluku Dapil MBD almarhum Arnolis Lai­peni. “Itu merupakan proyek tahun 2012 bersumber dari APBD dan merupakan aspirasi almarhum Ar­noles Laipeni,” jelas Sugeng kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (28/8).

Sesuai dengan kontrak, yang dikerjakan adalah pembangunan pagar keliling di Desa Klis seluas 2 hektar dengan konstruksi beton dengan anggaran Rp 297 juta.

“Ini untuk pekerjaan pemba­ngu­nan pagar, tidak benar seperti yang disampaikan. Pagarnya itu terbuat dari beton dengan kawat lahannya 2 hektar. Ada lengkap dengan buktinya. Foto-foto dokumentasi pun sangat lengkap,” tegasnya. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon