Visi ›› Jurus Sang Tersangka

Jurus Sang Tersangka


Dari 25 kontraktor baru empat kontraktor yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana keserasian di Dinsos Maluku. Empat rekanan yang berstatus tersangka itu adalah Direktur PT Beringin Dua Andrias Intan alias Kim Fui, Direktur CV. Riayaya Thobyhend Sahureka, Ny. Ongels Elisabeth dari CV Trijaya Lestari dan Pimpinan Koperasi Pondek Pesantren Khoirul Ummah Syahroni Syafli.

Para tersangka kini diliputi kepanikan. Mereka tak menyangka kalau Kejati Maluku membuka lagi kasus korupsi dana keserasian. Kasus ini dibongkar oleh Kejati Maluku saat dipimpin Soedibyo sekitar tahun 2009 lalu, dan menjerat sejumlah pejabat Dinsos Maluku dan para penamping.    

Mereka adalah Fenno Tahalele yang menjabat Kepala Dinsos Maluku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jessy Paays (alm), Ketua Panitia Tender Winson Lalu, Yohanis Fransiskus (pendamping Desa Poka), Melkior Saherlawan (pendamping Desa Poka I), Abdul Rahman Marasabessy (pendamping Desa Wayame), Abdul Syukur Kaliki (pendamping batu Merah/STAIN), anggota panitia tender Yakomina Patty dan bendahara proyek Anna Wairata.

Mereka telah selesai menjalani hukuman yang diputuskan pengadilan. Kecuali Fenno Tahalele. Ia melakukan upaya hukum banding hingga kasasi, dan akhirnya  Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis terhadap dirinya empat tahun penjara. Ia tengah menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Sukamiskin, Bandung.

Saat Soedibyo “digusur” dari Kejati Maluku. Para kontraktor keserasian bernafas lega. Tak terkecuali Bos PT Beringin Dua, Kim Fui. Jika saja Soedibyo tak dimutasikan Kim Fui dan kontraktor lainnya pasti sudah diadili.  

Publik memberikan apresiasi kepada Kejati Maluku yang saat ini dipimpin I Gede Sudiatmaja, karena membuka lagi kasus keserasian, dan kembali mempertegas status tersangka yang disandang Kim Fui, Direktur CV. Riayaya Thobyhend Sahureka, dan Ny. Ongels Elisabeth dari CV Trijaya Lestari.

Langkah Kejati Maluku ini membuat para kontraktor tak tenang, termasuk Kim  Fui.  Konglomerat yang bermukim di Kota Masohi ini tak asing bagi pejabat di Maluku. Ia dikenal tak hanya di kalangan pejabat di Kabupaten Maluku Tengah, tetapi juga di Kabupaten Buru Selatan hingga Pemprov Maluku. Kim Fui menggunakan jaringan itu untuk melobi pimpinan Kejati Maluku agar kasusnya diselesaikan di belakang meja alias “86”.

Ketua  Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Maluku (Pukat Seram), Fahry Asyathry dan Akademisi Hukum Unpatti, George Leasa meminta Kejati Maluku segera memeriksa dan menahan Kim Fui, sebab dikhawatirkan dia melarikan diri sama seperti Pimpinan Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, Syahroni Syafli, yang hingga kini menjadi DPO.

Kaburnya Syahroni Syafli merupakan pengalaman buruk dan menjadi pelajaran berharga bagi Kejati Maluku agar bersikap tegas dan tidak memberikan keistimewaan terhadap tersangka.

Lobi untuk menyelesaikan kasus alias “86” mungkin saja dianggap hal yang biasa. Tetapi menjadi malapetaka jika Kejati Maluku tergoda dengan jurus sang tersangka itu. Kejati Maluku harus profesional dan berdiri teguh untuk menegakan hukum. Tak boleh menciderai keadilan. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon