Visi ›› Jurus Klasik Jaksa

Jurus Klasik Jaksa


Pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten SBB tahun 2007-2009 masih terus dilakukan. Satu per satu pejabat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dicecar untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab.

Tim Kejagung saat awal melakukan penyelidikan dan penyidikan menemukan dana APBD Kabupaten SBB dalam kurang waktu tiga tahun itu senilai Rp 1,8 miliar menguap, dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Pemkab SBB menggelontorkan dana senilai Rp 2,4 miliar untuk menyusun master plan Tata Ruang Wilayah (Tatrawil) Kabupaten SBB.  Tahun 2007 sebesar Rp 1,4 miliar, tahun 2008 Rp 635 juta dan tahun 2009 sebesar Rp 630 juta lebih.

Dari dana Rp 2,4 miliar itu, ternyata yang dibayar ke pihak ketiga hanya Rp 600 juta. Sisanya Rp 1,8 miliar tak jelas berlabuh di kantong siapa. Namun laporan pertanggungjawaban direkayasa, dibuat seolah-olah Rp 2,4 miliar disetor kepada pihak ketiga.

Lalu siapa yang menjadi target pertama penyidik Kejati Maluku?. Apakah sasaran Korps Adhayaksa ke Bappeda?. Entahlah. Namun yang pasti siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Keterangan panitia pemeriksaan barang yang mengaku tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan semakin memperkuat bukti bahwa memang ada borok dalam proyek penyusunan master plan Tatrawil Kabupaten SBB.

Pemeriksaan Bendahara Bappeda Kabupaten SBB tahun 2007-2009 Rasman Tuharea, Kepala Bappeda saat itu Sofian Sitepu dan pihak ketiga yang dipakai untuk menyusun master plan Tatrawil juga penting dilakukan. Mereka adalah kunci utama untuk membongkar skandal korupsi ini sampai tuntas. Tuntas artinya menyeret siapapun yang terlibat tanpa tebang pilih. Rantai penegakan hukum jangan diputus untuk melindungi orang-orang tertentu.

Kendati baru dipegang oleh Kejati Maluku, namun penanganan kasus master plan Tatrawil SBB sudah cukup lama. Diusut tim Kejagung sejak tahun 2011. Lima tahun lebih waktu yang dibutukan untuk melakukan penyelidikan, dan baru diserahkan medio Agustus 2016 lalu ke Kejati Maluku dengan status penyidikan. Karena itu, tanggung jawab Kejati Maluku untuk menuntaskan kasus ini secepatnya.

Siapa target pertama yang bakal menjadi tersangka tidaklah penting. Hal terpenting adalah kasus master plan Tatrawil SBB ditangani secara profesional. Siapapun yang dijerat menjadi tersangka kelak karena memang disertai bukti-bukti yang kuat. 

Penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten SBB oleh Korps Adhyaksa selalu menjadi perhatian publik. Selain menjadi kabupaten yang marak praktik korupsi, tetapi tersangka yang dijerat juga menjadi perhatian. Mengapa begitu? sebab sering pejabat kelas teri yang dibabat, sementara lingkaran penguasa bebas.

Kita berharap nasib kasus master plan tidak sama seperti kasus korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) Kabupaten SBB tahun 2013 senilai Rp 1 miliar. Mantan Kepala Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), Dirk Rumalatu dijerat sebagai tersangka seorang diri. Uang mengalir di sana sini, tetapi tidak didalami secara serius oleh penyidik Kejati Maluku. Alasannya klasik, tidak cukup bukti. Alasan masuk akal yang sering dipakai untuk meyakinkan publik untuk menutupi fakta yang sebenarnya.

Semoga jurus ini tidak diberlakukan dalam penanganan skandal korupsi penyusunan master plan Tatrawil. Siapapun dia jika terlibat harus digiring ke meja hijau. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon