Hukum ›› JPU tak Punya Alasan Abaikan Perintah Hakim Hadirkan SA

JPU tak Punya Alasan Abaikan Perintah Hakim Hadirkan SA


Ambon - Penetapan majelis hakim jelas. Karena itu, JPU Kejati Maluku tak me­miliki alasan untuk mengabaikan perintah hakim menghadirkan Gu­bernur Maluku, Said Assagaff selaku Ketua Pembina Yayasan Al-Hilaal Ambon secara paksa di pengadilan.

Perintah hakim itu bukan bersifat opsi atau pilihan, namun harus dilaksanakan.

“Jaksa tidak punya alasan untuk tidak mampu menghadirkan Assagaff, karena negara  ini pu­nya kekuatan, ini negara hukum tidak ada alasan bahwa jaksa tidak mampu untuk tidak meng­hadirkan Assagaff. Itu tidak ada didalam teori hukum,” tandas akade­misi Hukum Unpatti, Nazarudin Tianotak, kepadaSiwalima, me­lalui telepon selulernya, Kamis (12/10).

Tianotak mengatakan, dalam teori hukum disebutkan setiap orang memiliki hak dan kewajiban hukum. Jika Assagaff dipanggil berturut-turut, namun tidak memenuhi panggilan tersebut, ia mengabaikan kewajiban hukum.

“Assagaff ini hanya hadir sebagai saksi, itu karena ia mengetahui, mengalami, dan menyaksikan suatu peristiwa hukum yang sudah terjadi maka kemudian dipanggil sebagai saksi, jika dia tidak hadir maka dia tidak tunduk kepada hukum, dan jika tidak tunduk kepada hukum maka ha­rus ada upaya paksa,” tandasnya.

Tianotak menegaskan, sepanjang Assagaff sudah ditetapkan sebagai saksi maka jaksa tidak bisa punya alasan untuk tidak bisa mengha­dirkannya di persidangan.

Praktisi Hukum Henry Lusikooy menegaskan, jika nantinya JPU tidak menjalankan penetapan majelis hakim, maka diduga ada unsur kesengajaan.

“Dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP, perintah hakim itu bukan bersifat opsi atau pilihan namun itu perintah yang harus dilaksanakan karena itu mengacu pada KUHAP,” katanya.

Belum Terima Laporan

Kajati Maluku Manumpak Pane mengaku, belum menerima laporan dari JPU terkait penetapan hakim untuk menghadirkan Said Assagaff secara paksa di pengadilan.

“Jaksa memang menjalankan penetapan hakim, tetapi soal ini saya belum terima laporan jaksanya karena baru sampai tadi pagi. Nanti saya cek dulu apa bunyi penetapan seperti apa baru kita tindaklanjuti,” ujar Kajati singkat kepada Siwalima, di Kantor Kejati Maluku, Kamis (12/10) sore.

Ditanya lagi apakah jaksa akan men­jalankan penetapan itu, lagi-lagi Kajati mengatakan, akan dikaji se­telah mendapat laporan dari jak­sanya.

Utusan Temui Hakim

Penetapan majelis hakim PN Ambon untuk menjemput paksa Gu­bernur Maluku, Said Assagaff mem­buat ia cukup panik. Ia mengutus dua orang untuk menemui hakim Herri Setiabudy, Selasa (10/10).

Dua orang yang diutus itu adalah penasehat hukumnya Fahri Bachmid dan Kepala Biro Hukum Setda Maluku, Henri Far-Far. Keduanya mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Ambon sekitar pukul 13.00 WIT untuk menemui Herri Setiabudy, yang merupakan hakim ketua dalam kasus penipuan dan penggelapan aset Yayasan Al-Hilaal dengan terdakwa Umar Atamimi.

Entah apa yang dibicarakan dengan Setibudy . Namun menurut Bachmid, kedatangannya untuk mengkonfir­masi dan meluruskan beberapa hal, termasuk penetapan penjemputan paksa terhadap gubernur. “Jadi kita suda jelaskan, dan sudah clear dengan majelis hakim,” kata Bachmid, kepada wartawan.

Menurut Bachmid, secara norma­tif permintaan untuk menghadirkan Said Assagaff dalam kedudukan se­bagai Ketua Dewan Pembina Yaya­san Al-Hilaal Ambon sebagai saksi adalah tidak relevan dan urgen dalam kepentingan menggali fakta dan peristiwa materil berkaitan dengan dugaan penjualan aset Yayasan Al-hilaal oleh Umar Atamimi.

Hal ini dapat dicermati berdasar­kan fakta-fakta hukum yang telah terungkap secara baik dan kompre­hensif yang telah disampaikanoleh saksi fakta sekaligus saksi pelapor dalam perkara ini, yaitu saksi Salem Basalamah yang adalah anggota Dewan Pembina Yayasan Al-hilaal Am­bon, maupun saksi fakta yang lain seperti Hadi Basalamah dan Bedi Misfer. “Semua saksi fakta itu telah men­du­dukan konstruksi peristiwa terse­but se­cara sistematis, dengan demi­kian permin­taan untuk meng­hadir­kan saksi Said Assagaff adalah ke­hilangan konteks kepentingan sifat hukumnya,” tandas Bachmid.

Bachmid mengatakan, ketidak­ha­diran Said Assagaff dalam persida­ngan tidak perlu dipersoalkan, karena secara yuridis jelas diatur dalam pasal 116 ayat (1) KUHAP.

“Saksi diperiksa dengan tidak di­sumpah, kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan, maka berdasarkan pe­nalaran yang logis dan wajar, pada saat itu, penyidik telah menganti­si­pasi ketidakhadiran saksi karena se­suatu hal, yaitu kesibukan sebagai pejabat negara,yang tentunya sa­ngat sulit untuk menentukan waktu yang tepat, sehingga hal yang de­mikian ini telah cukup diantisipasi oleh hukum acara,” ujarnya.

Selanjutnya menurut Bachmid, berdasarkan perspektif pukum acara pidana serta pada alasan yang legal  konstitusional, maka BAP Said Assagaff cukup dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini sejalan dengan rumusan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Ayat 1 menyebutkan, jika saksi se­sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubu­ngan dengan ke­pentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Selanjutnya ayat  2 menyatakan, jika keterangan itu sebelumnya telah dibe­rikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Karena itu, menurut Bachmid, per­mintaan kuasa hukum terdakwa untuk menghadirkan Said Assagaff sebagai saksi dalam persidangan tidak relevan dan urgen serta sangat bias dari tujuan hakiki dari sebuah proses peradilan pidana yang haki­katnya adalah mencari dan mene­mukan kebenaran materil.

Sementara hakim Herri Setiabudy yang juga Humas Pengadilan Negeri Ambon yang dikonfirmasi menga­ta­kan, penetapan majelis hakim untuk menjemput paksa gubernur hadir da­lam sidang, Senin (16/10) mendatang harus dijalankan oleh JPU Kejati Maluku.

“Itu adalah penetapan majelis hakim sehingga harus dijalankan oleh JPU namun nanti dilihat dulu saat si­dangnya, apakah saksi terse­but dapat dihadirkan oleh JPU atau­kah tidak,” kata Setiabudi yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya.

Jika nantinya JPU tidak berhasil menghadirkan Assagaff sebagai saksi maka berita acara pemeriksaan saksi dapat dibacakan.

“Nanti kita lihat dulu perkem­bangannya seperti apa, kalau tidak hadir berarti berita acaranya bisa dibacakan tapi nantilah kita lihat dulu perkem­bangannya saat sidang mendatang,” katanya.

Setiabudi mengaku, Karo Hukum Setda Provinsi Maluku, Henri Far-Far dan Fahri Bachmid menemui dirinya untuk menanyakan soal penetapan majelis hakim tersebut.

“Mereka datang kepada saya, yakni Karo Hukum dan satu orang lagi namun saya tidak mengetahui identitasnya dan menanyakan ke­pas­tian penetapan majelis hakim yang memanggil paksa Assagaff dan saya menjelaskan jika penetapan tersebut berdasarkan permintaan dari PH terdakwa sehingga kami selaku majelis hakim setelah berdis­kusi, akhirnya mengeluarkan pene­tapan tersebut,” ujarnya.

Panggil Paksa

Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon mengeluarkan penetapan panggilan paksa terhadap Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam sidang, Senin (9/10). 

Langkah ini diambil karena gu­bernur tidak kooperatif. Gubernur yang menjabat Ketua Dewan Pem­bina Yayasan Al-Hilaal sudah empat kali dipanggil JPU Kejati Maluku sebagai saksi kasus penipuan dan penggelapan aset Yayasan Al-Hilaal yang dilakukan oleh Umar Atamimi, namun ia tidak hadir di persidangan.

Saat hakim ketua Herry Setiabudi membuka sidang, ia langsung me­minta JPU, Ester Wattimury meng­hadirkan gubernur sebagai saksi. Namun Wattimury  mengaku, kalau saksi tidak hadir.  Ia juga tak bisa memberikan penjelasan mengapa saksi tidak bisa dihadirkan.

Penasehat hukum Umar Atamimi, Ha­ris Russel langsung bereaksi. Ia mengajukan keberatan dan meminta majelis hakim mengeluarkan pene­ta­pan panggilan paksa terhadap gu­bernur. “Kami minta agar majelis hakim mengeluarkan panggilan paksa ke­pada Gubernur Maluku, Said Assa­gaff untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini, karena kete­rangan yang bersangkutan sangat kita butuhkan,” tandasnya.

Permintaan PH terdakwa, ditang­gapi oleh Wattimury. Ia meminta majelis hakim agar gubernur tidak lagi dihadirkan di persidangan. Cukup keterangannya di­ba­cakan. “Ini sudah panggilan keempat, kami sudah sampaikan panggilannya namun tidak hadir tanpa ada pembe­ri­tahuan, sehi­ngga kami minta agar ketera­ngan saksi dibacakan  saja,” ujarnya.

PH terdakwa Umar Atamimi tak ti­nggal diam. Ia keberatan dengan per­min­taan JPU, dan tetap ngotot agar ma­je­lis hakim menghadirkan guber­nur. 

Menyikapi perdebatan PH dan JPU, majelis hakim kemudian ber­diskusi beberapa saat, dan sepakat untuk mengeluarkan penetapan pe­manggilan paksa terhadap gubernur Assagaff untuk hadir dalam sidang, Senin (16/10).

“Kami menetapkan agar JPU Ke­jati Maluku memanggil paksa Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk hadir dalam sidang Senin pekan depan,” tandas hakim ketua, Herri Setiabudy. 

Usai mengeluarkan penetapan tersebut,  ia menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda meng­hadirkan gubernur sebagai saksi.

JPU Ester Wattimury yang dikon­firmasi wartawan terkait penetapan majelis hakim tersebut mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti pene­tapan  majelis hakim untuk memanggil paksa gubernur. “Kami akan ber­koordinasi dengan aparat kepolisian untuk menghadirkan gubernur dalam sidang pekan depan,” ujarnya.

Sementara Gubernur Maluku, Said Assagaff, yang dikonfirmasi Siwa­lima beberapa kali, namun telepon selulernya tidak diangkat. SMS yang dikirim juga tidak direspons. 

Produk Hukum

JPU Kejati Maluku harus mengha­dirkan Said Assagaff dalam persi­da­ngan kasus penipuan dan peng­gelapan aset Yayasan Al-Hilaal Ambon. Penetapan hakim adalah pro­duk hukum, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjalankannya.

“Penetapan hakim itu hukum, dan siapapun harus tunduk pada hukum. Dalam proses perkara, hakim memi­liki otoritas, dan apa yang ditetapkan itu hukum, dan didalam menge­luar­kan penetapan juga tidak mungkin hakim  mengeluarkan dengan sebe­ra­ngan penetapan hukum itu,  jika tidak mempunyai alasan,” tandas Guru Besar Fakultas Hukum Unpatti, Rony Titahelu kepada Siwalima me­lalui telepon selulernya, Rabu (11/10).

Titahelu dimintai pandangan hu­kum­nya soal penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk me­manggil paksa Said Assagaff untuk hadir dalam sidang, Senin (16/10).

Langkah ini diambil karena gu­bernur tidak kooperatif. Assagaf yang menjabat Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hilaal sudah empat kali dipanggil JPU Kejati Maluku sebagai saksi kasus penipuan dan peng­gelapan aset Yayasan Al-Hilaal yang dilakukan oleh Umar Atamimi, namun ia tidak hadir di persidangan.

Menurut Titahelu, penetapan hakim adalah produk hukum, sehi­ngga harus ditaati. “Penetapan ha­kim adalah hukum, dan setiap hukum itu harus ditaati dimana penetapan itu dilakukan kepada subjek ter­ten­tu. Dan jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan hakim itu yang adalah hukum,” ujarnya.

Soal kehadiran penasehat hukum gubernur,  Fahri Bachmid dan Kepala Biro Hukum Setda Maluku, Henri Far-Far menemui hakim Herri Setiabudy, pada Selasa (10/10) untuk mengkon­firmasi dan meluruskan beberapa hal termasuk penetapan penjemputan paksa terhadap gu­bernur, menurut Titahelu, hal itu seharusnya tidak dilakukan.

“Kenapa harus menanyakan. Te­tapi dia wajib taat atau tidak. Karena menanyakan itu informatoris, tetapi kepatuhan itu lain. Seperti contoh kewajiban untuk patuh terhadap hukum itu apa. Saya tidak bilang gubernur harus taat ataukah tidak. Karena kita belajar hukum, setiap orang punya kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dan subjek kan itu bisa siapa saja, dimana dalam kasus ini kedudukan bukan sebagai gubernur, tetapi ketua dewan pem­bina, walaupun jabatannya guber­nur,” tandasnya.

Pakar hukum Unpatti, Jhon Pasal­bessy juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, JPU harus men­jalankan penetakan majelis hakim.

“Itu penetapan majelis hakim yang diputuskan di dalam sidang dan terbuka untuk umum sehingga pene­tapan majelis hakim untuk meng­hadirkan Assagaff sebagai saksi harus dijalankan oleh JPU,” tandas Pasalbessy, kepada Siwalimai, me­lalui telepon selulernya, Rabu (11/10).

Pasalbessy menegaskan, tidak ada didalam KUHAP yang menyebutkan bahwa penetapan majelis hakim di dalam sidang, dapat dianulir atau diclearkan di luar persidangan.

“Dalam KUHAP, tidak ada satu­pun pasal atau ayat yang menye­butkan bahwa apabila sudah ada penetapan majelis hakim di dalam persidangan bisa dianulir dengan kedatangan pengacara atau siapa­pun, karena penetapan majelis hakim itu adalah produk hukum yang harus dijalankan oleh JPU,” ujarnya.

Ia mengingatkan majelis hakim agar tidak terbiasa dengan praktek-praktek ketidakadilan yang sering dilakukan di luar persidangan.

“Kami tegaskan, penetapan maje­lis hakim itu sudah tercacat dalam berita acara oleh panitera, sehingga kebiasaan majelis hakim untuk melakukan praktek-praktek ketidak­adilan itu harus dihindari,” tegas Pasalbessy.

Praktisi Hukum Fileo Pistos Noija, juga menegaskan, penetapan hakim harus dijalankan oleh JPU. Kalau tidak, JPU tidak taat hukum.

“Yang dipanggil bukan jabatan­nya sebagai gubernur, tapi Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-hilaal. Jadi dipanggil, karena sudah ada penetapan hakim,” tandasnya.

Noija yang juga penasehat hukum terdakwa Umar Atamimi, mengata­kan, permintaan agar majelis hakim pengeluarkan penetapan  penjem­pu­tan paksa awalnya disampaikan oleh  JPU Michael Gazpers, bukan dari penasehat hukum terdakwa.

“Jadi JPU sudah sampaikan untuk ha­dirkan Assagaff dalam sidang se­belum­nya, rekan saya Russel hanya memper­tegas permintaan JPU itu,” kata Noija.

Noija mengakui, tidak ada keten­tuan yang mengatur soal sanksi kalau JPU tidak melaksanakan pene­tapan hakim. Namun karena itu pro­duk hukum, JPU harus melaksa­nakannya. “Kalau JPU tidak melaksanakan, selaku penasehat hukum terdakwa, tetap akan menolak BAP Assagaff dibacakan di persida­ngan. Karena pemeriksaan Assagaff di polisi tidak di bawah sumpah. Keha­dirannya penting untuk mempuktian kasus itu,” tandas Noija. (S-16/S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon