Politik ›› Jelang Pilkada Serentak, KPU & Panwaslu Harus Netral

Jelang Pilkada Serentak, KPU & Panwaslu Harus Netral


Ambon - Menjelang perhelatan politik pilkada serentak, KPU dan Panwaslu di empat kabupaten yang melaksanakan pilkada diminta bekerja secara netral dan tunduk dibawah aturan yang berlaku.

Akademisi FISIP UKIM Ambon, Robby Tutuhatunewa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (20/7) mengatakan untuk menciptakan pilkada yang berkualitas maka baik KPU dan Panwaslu harus bekerja secara netral.

“Proses pilkada bertujuan untuk menghadirkan pemimpin rakyat yang punya kapasitas, kapabilitas dan yang lebih penting adalah tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat yang nanti dipimpinnya. Untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas, maka baik lembaga penyelenggara dan pengawasan yang diatur undang-undang harus bekerja keras dan tidak pandang bulu untuk mewujudkan hal tersebut,” katanya.

Dijelaskan, hanya dengan perilaku seperti itu maka kedua lembaga tersebut dapat mengawal suara rakyat hingga akhirnya membawa satu-satunya pilihan rakyat yang bisa ditetapkan KPU sebagai pemenang pilkada.

KPU maupun Panwaslu, jelasnya, juga harus menjalankan fungsi masing-masing yang sudah tertuang dalam undang-undang karena banyak penyelewengan terjadi selama ini karena adanya ketidakjujuran dalam menjalankan aturan.

“Misalnya saja, sebagai penyelenggara KPU harus benar-benar ketat dalam seleksi pasangan calkada yang nantinya mendaftar di KPU. Jika ada calon-calon yang tidak memenuhi persyaratan sesuai yang telah diatur dalam PKPU maka tidak boleh diproses untuk tahapan selanjutnya,” jelas Tutuhatunewa.

Ia juga meminta nantinya ketika pemilukada berlangsung maka petugas pengawas maupun penyelenggara yang ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) haruslah orang-orang yang netral karena kemungkinan kecurangan dan manipulasi sangat besar terjadi di bawah.

“Dalam proses politik kali ini, ada beberapa hal yang sudah lebih baik dari proses-proses sebelumnya misalnya biaya pembuatan alat peraga kampanye semuanya diakomodir oleh KPU.  Negara telah serius untu menjadikan pilkada kali ini menjadi sebuah proses pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Untuk itu, maka pelaksana dan penyelenggara yang adalah aparat negara wajib mendukung apa yang telah menjadi cita-cita negara. Jangan sampai nantinya mereka sendiri yang menjadi pemicu utama atas tidak berhasilnya pilkada yang berkualitas,” ungkapnya.

Tutuhatunewa menambahkan, jika penyelenggara dan pengawas bertindak tidak netral dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada maka bisa berakibat fatal dalam perkembangan demokrasi Indonesia terutama di Maluku.(S-42)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon