Hukum ›› Janji Telusuri Vanath, Sulistyono Jangan Omong Kosong

Janji Telusuri Vanath, Sulistyono Jangan Omong Kosong


Ambon - Publik ragu dengan janji Di­rektur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Sulistyono untuk me­nelusuri keterlibatan Abdullah Vanath dalam kasus proyek Gedung DPRD SBT. Apa yang disampaikan Sulistyono dinilai hanyalah omong kosong.

Keraguan publik cu­kup beralasan, sebab nama Vanath bukan saja mencuat dalam proyek Gedung DPRD SBT, tetapi ia diduga terlibat dalam sejumlah kasus lainnya. Namun Polda Maluku sulit untuk menyentuhnya.

“Komitmen polisi untuk periksa Vanath dalam kasus dugaan korupsi DPRD SBT harus dibuktikan dan jangan sekedar retorika semata. Publik sudah bosan dengan omong kosong Sulistyono, dan ini memalukan institusi Polri,” tandas tokoh masyarakat SBT Djabar Tianotak, kepada Siwalima, Rabu (2/7). 

Tianotak berharap Sulistyono tidak mengumbar janji. Hal yang terpenting adalah keberanian dan komitmen Ditreskrimsus untuk membongkar kasus ini hingga tuntas.

Seperti diberitakan, Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Sulistyono berjanji untuk menelusuri keterlibatan Abdullah Vanath dalam kasus proyek Gedung DPRD SBT.

Bupati SBT dua periode itu sudah mengaku terlibat dalam proyek senilai Rp  14,8 milyar tersebut.

“Soal keterlibatan Bupati  masih akan saya diskusikan dulu dengan tim. Sementara kita dalami dan kita akan panggil beberapa lagi  untuk perdalam,” kata Sulistyono, saat dikonfirmasi Siwalima, Selasa ( 1/7) di Polda Maluku.

Sulistyono membantah pihaknya melindungi Vanath. Ia mengklaim, bersikap profesional dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Gedung DPRD SBT.

“Kita profesional dong. Pokoknya semua jalan, yang terlibat dan bertanggung jawab kita proses. Kita juga sedang  menunggu audit BPKP, buat apa kongkalikong,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Vanath tak gentar jika diperiksa Polda Maluku. Ia malah menantang institusi yang dipimpin Brigjen Pol. Murad Ismail itu untuk membuktikan adanya korupsi dalam proyek pembangunan gedung DPRD senilai Rp 14,8 milyar. 

Dengan santai penguasa kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu mengatakan, kapan saja dipanggil ia siap untuk diiperiksa.

“Saya siap diperiksa kapan saja, mau dipanggil subuh, malam atau kapan saja maka saya akan siap untuk diperiksa. Kapan polisi panggil Abdullah Vanath dan tidak pernah datang. Itu artinya kita bertanggung jawab,” ujar Vanath, kepada wartawan, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (26/6), saat ditanya soal dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi proyek Gedung DPRD SBT.

Secara blak-blakan Vanath mengakui terlibat dalam tender hingga proses pencairan anggaran proyek  Gedung DPRD SBT.

“Saya ini owner-nya, saya pemiliknya. Saya ini bupati, sehingga saya yang menjadi penanggung jawab maka tentu saja saya tahu berbagai proses yang terjadi termasuk proses pencairan anggarannya, saya terlibat dong,” tandas Vanath.

Ia juga mengakui, CV Sunan Indah yang mengerjakan mega proyek tersebut  adalah perusahaan miliknya. Nama perusahaan itu diambil dari nama anaknya yang tertua.

“Benar kalau nama perusahan itu diambil dari nama anak saya yang tertua, nanti kita buktikan saja apakah proyek tersebut bermasalah ataukah tidak,” tegas Vanath.

Sebelumnya, Djabar Tianotak juga mengungkapkan, CV Sunan Indah yang mengerjakan  pro­yek Gedung DPRD SBT adalah perusahaan milik Vanath. Namun secara administrasi perusahaan itu dikendalikan oleh Abubakar Voth, yang merupakan sepupunya.

“Itu perusahan pribadinya Abdulah Vanath. Hanya administrasinya memakai Abubakar Voth yang adalah sepupu Vanath sendiri. Nama perusahan itu diambil dari nama anaknya Bupati yang kembar dan ini jelas sekali,” kata Tianotak ke­-pada Siwalima, Senin (16/6).

Ia meminta Sulistyono untuk segera meng­agen­da­kan pemeriksaan Vanath, karena keterli­ba­tan­nya dalam proyek Gedung DPRD sudah sangat jelas. ”Kami minta agar Direskrimsus jeli dan memeriksa Vanath juga,” tandas Tianotak.

Dikatakan, penanganan kasus Gedung DPRD SBT sengaja diperlambat untuk memberikan ruang kepada Vanath untuk menghilang­kan jejaknya dari CV Sunan Indah, sehingga Ia lolos dari jeratan hukum.

“Pada akhirnya KPA dan kontraktor itu kena. Kenapa penanganan kasus lama, karena mereka rubah administratif dulu. Selama ini dikorbankan hanya bawahan semua. Untuk itu Direskrimsus harus jeli, jangan kongkalikong dan meloloskan aktor utamanya dan mengorbankan bawahan,” ujar Tianotak.

Selain Vanath, Tianotak juga meminta Polda Maluku memeriksa Badan Anggaran (Banggar) DPRD SBT, karena diduga ada uang senilai Rp 1,25 milyar yang mengalir ke mereka untuk meloloskan proyek tersebut.

Sebab menurut Tianotak, proyek gedung DPRD SBT dikerjakan tahun 2010 namun baru dianggarkan tahun 2011. Selain itu, gedung wakil rakyat itu harusnya dibangun  di Dataran Hunimoa, Kecamatan Seram Timur, ibu kota definitif Kabupaten SBT bukan di Bula yang hanya menjadi ibu kota sementara.

Intervensi Vanath dalam tender proyek Gedung DPRD SBT sudah mulai terungkap, saat penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku memeriksa sejumlah perusahaan peserta tender.

Mereka yang diperiksa adalah Direktur PT Bintang Mas Karya Pratama Hendrik Tandeliling, Direktur PT Cahaya Saksi Utama Jaya Robert Rumui, Direktur PT Meranti Jaya Pratama Said Masfer, Direktur PT Elsye Sunarto dan Direktur PT Darma Bakti Abadi Hongdianto Silvia.

Dalam pemeriksaan itu terungkap, kalau  PT Bintang Mas Karya Pratama yang menjadi pemenang tender, namun kemudian disingkirkan.

Didepaknya PT Bintang Mas Karya Pratama diduga atas campur tangan Vanath, yang akhirnya proyek senilai Rp 14,8 milyar itu dikerjakan oleh CV Sunan Indah dengan direkturnya Abubakar Voth, yang adalah sepupunya.

Direktur Reskrimsus, Kom­bes Sulistyono saat dikon­firmasi mengakui, pemenang tender proyek Gedung DPRD SBT adalah PT Bintang Mas Karya Pratama namun proyek dikerjakan oleh CV Sunan Indah. “Proyek harusnya dikerjakan oleh Hendrik Tandeliling pemilik perusahan PT Bintang Mas karya Pratama karena sebagai pemenang tetapi ternyata dikerjakan oleh Abubakar Voth,” kata Sulistyono. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon