Visi ›› Janji KASN

Janji KASN


Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN berjanji akan meninjau kembali seluruh rekomendasi yang selama ini disampaikan ke Pemkot Ambon terkait non job sejumlah pejabat beberapa waktu lalu.

KASN mengancam akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo, jika Pemkot Ambon tak  menindaklanjuti reko­mendasi tersebut. Sikap tegas KASN ini disebabkan karena, sampai dengan saat ini, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy enggan menindaklanjuti  rekomendasi KASN, yang memintanya mengembalikan ASN nonjob ke jabatan semula.

Walikota beralasan sudah menindaklanjuti semua rekomendasi KASN, padahal Asisten Komisioner Bidang Mediasi KASN, Andi Abubakar mengaku seluruh rekomendasi yang selama ini disampaikan ke Pemkot Ambon belum ditindaklanjuti.

Rekomendasi KASN yaitu, meminta Walikota untuk meninjau kembali keputusan nomor 532 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam JPT Pratama di lingkungan Pemkot Ambon.

Pertimbangannya, keputusan pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam JPT bertentangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen PNS dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, serta ketentuan peraturan lainnya yang terkait. Serta pemberhentian empat PPT yakni yakni, Anggonoto Ura, Pieter Saimima, Henry Sopacua dan Wa Ode Muna, pengangkatan kembali Jack Talahatu dalam JPT Pratama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

Selanjutnya, meninjau kembali keputusan Walikota Nomor 531 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan PNS 47 pejabat administrasi III dan IV.

Akibat belum melaksanakan secara keseluruhan rekomendasi tersebut, KASN mengeluarkan surat penegasan dengan batas waktu sampai akhir Februari 2019 kemarin, tapi karena tidak ada feedback dari Walikota, terpaksa KASN akan lakukan peninjauan kembali rekomendasi untuk turun langsung ke Ambon. Dan jika rekomendasi mereka belum dilaksanakan, maka KASN segera lapor ke presiden.

Tindakan KASN ini merupakan tindakan yang tepat, agar semua kepala daerah bisa taat dan patut pada aturan dan bukan sebaliknya bertindak atas kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki.

Dari sejumlah rekomendasi KASN tersebut, harus diakui, belum seluruhnya dilaksanakan walikota, termasuk mengembalikan kembali jabatan JPT Pratama. Walikota bahkan mengangkat kembali Jack Talahatu dalam JPT Pratama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, padahal yang bersangkutan sebagai terpidana tindak korupsi.

Publik tentu saja menunggu realisasi janji KASN tersebut untuk melaporkan presiden. Hal ini juga penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sikap enggan walikota justru bertentangan dengan aturan.

Kendati walikota memiliki hak preogratif untuk mengangkat pejabat dilingkup Pemkot Ambon, namun pengangkatan itu juga harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada.

Sikap ,membangkang walikota memberikan indikasi, ada upaya untuk melindungi pejabat-pejabat tertentu, sekalipun itu bertentangan, padahal seharusnya tidak boleh demikian.

Publik tetap menunggu langkah tegas KASN untuk melaporkan walikota ke Presiden, jangan sampai langkah tegas ini hanyalah ancaman semata. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon