Hukum ›› Jangan Loloskan Sekot Korupsi Terminal Transit

Jangan Loloskan Sekot


Ambon - Sekot Ambon, AG La-tuheru tidak bisa dilo-loskan oleh tim penyidik Kejati Maluku, karena dia memilik peran penting dalam pro-yek pembangunan terminal transit Passo yang bermasalah itu.

Tak hanya saat men­jabat Sekot, namun ke­tika memegang jabatan Kepala Inspektorat Ko­ta Ambon, Latuheru juga memegang peranan pen­ting dalam proyek terminal transit yang dibangun sejak tahun 2007. Karena itu, tim penyidik tak perlu ragu untuk memanggil dan memeriksa mantan Sekwan Kota Ambon ini.

“Yang jelas jabatan Kepala Inspektorat itu punya peranan. Sehingga Latuheru juga harus diperiksa. Jaksa tidak boleh ragu. Jangan dibuat pincang penanganan perkara ini. Siapapaun dia harus diperiksa untuk kejelasan terhadap kasus ini yang sementara disidik oleh jaksa,” tandas Praktisi Hukum Made Rahman Marasabessy, kepada Siwalima, Senin (12/6).

Made mengatakan, anggaran yang sudah habis Rp 55 miliar lebih, sementara masyarakat tak menikmati terminal transit. Untuk itu, tindak pidana korupsi dalam proyek ini harus segera dibongkar. 

Made mempertanyakan tim penyidik, mengapa mantan Walikota Ambon, MJ Papilaja dipanggil, sementara Sekot Ambon diloloskan.

“Karena tidak beresnya proyek ini maka tentunya masyarakat juga mendambakan siapa penyebab dan mengakibatkan proyek ini mangkrak harus dijerat. Makanya Sekot juga  harus diperiksa,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM Lembaga Kajian Independen (LKI) Maluku Yunus Rumuar.

Sebagai Kepala Inspektorat Rumar yakin AG Latuheru tahu banyak soal proyek terminal transit. Karena itu, ia harus diperiksa. Apalagi saat menjabat Sekot ia juga diduga terlibat dalam penunjukan langsung paket pekerjaan tanpa tender bernilai miliaran rupiah kepada PT Reminal Utama Sakti.

 “Semua yang punya kaitan harus dipanggil dan diperiksa. Jaksa tidak boleh ragu-ragu, karena dari pemeriksaan semua pihak yang terlibat maka membuat terang kasus ini,” ujarnya.

Tahu Banyak

Sekot Ambon, AG Latuheru tahu banyak tentang proyek pembangunan terminal transit Passo hingga akhirnya bermasalah.

Awal proyek yang telah menguras anggar­an Rp 55 miliar lebih itu dikerjakan, Latuheru menjabat  sebagai Kepala Inspek­torat Kota Ambon. Banyak anak buahnya yang dilibatkan dalam tim pengawasan.  

Mereka wajib menyampaikan laporan ke Latuheru usai melakukan pengawasan atau pengecekan pekerjaan terminal transit. Olehnya itu, mantan Sekwan Kota Ambon ini harus ‘digarap’ oleh tim pe­nyidik untuk mengungkap borok dalam proyek tersebut.

“Ada memang tim penge­cekan proyek terminal transit, mereka dari inspektorat. Ka­rena  ini pengawasan secara internal, sehingga laporan­nya masuk ke kepala inspektorat,” kata sumber di Pemkot Ambon, Sabtu (10/6).

Menurutnya, tim penyidik membutuhkan keterangan AG Latuheru, mantan Kepala Di­nas Perhubungan Jantje Hau­mase, mantan Walikota MJ Papilaja dan bos PT Reminal Utama Sakti Amir Gaus La­tuconsina, untuk mengung­kap kasus terminal transit Passo terang menderang. “Mereka juga harus dipa­ng­gil, biar memperkaya jaksa dengan keterangan dari me­reka,” ujar sumber itu.

Bukti Terlibat

Saat menjabat Sekot Ambon, AG Latuheru juga diduga terlibat dalam penunjukan langsung pekerjaan proyek terminal transit Passo tanpa tender.

Sumber di Kejati Maluku menyebutkan, paket miliaran rupiah itu dikucurkan kepada  PT Remi­nal Utama Sakti, yang merajai pekerjaan proyek tersebut sejak tahun 2007 atas ‘surat sakti’ dari Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Morits R. Lantu.

Pekerjaan tanpa tender yang maksudkan adalah ta­hun 2012. Hal itu, berawal dari adanya surat permohonan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon saat itu, Morits R. Lantu kepada Walikota Ambon Richard Louhena­pessy untuk pekerjaan se­jumlah kegiatan dilakukan me­lalui penunjukan langsung.

Dalam surat Nomor: 550/414/DISHUB tertanggal 22 Maret 2012 itu, tertulis perihal penyampaian lembaran perse­tujuan penunjukan langsung. 

Ada tiga kegiatan/paket pe­kerjaan yang diminta oleh Lantu untuk dilakukan penun­jukan langsung, yaitu, satu pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo tahap V de­ngan kontaktor PT Reminal Utama Sakti, Jl. AY. Patty No. 87 Ambon, dengan nilai Rp. 2.175.750.000.

Dua, perencanaan ulang Ter­minal Transit Tipe B Passo dengan kontraktor PT Asta­kona Duta Sarana Dimensi Cabang Ambon, Jl. Gudang Arang, SK 40/31 Ambon. Nilai pekerjaan Rp. 250.000.000. Tiga, pengawasan teknis pem­bangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap V, dengan kontraktor CV Jasa Intan Man­diri, Jl. Dr. Kayadoe No. 42 Ambon. Nilai pekerjaan Rp. 74.250.000.

Untuk meyakinkan Walikota, Lantu menyampaikan beberapa alasan mengapa ia meminta ketiga paket pekerjaan itu diker­jakan tanpa tender. Alasannya, kegiatan tersebut adalah peker­jaan lanjutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peme­rin­tah pasal 38 butir 5 (b) dan peraturan Menteri Keuangan Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pe­ker­jaan konstruksi dan jasa konsultasi.

Tembusan surat yang sifat­nya penting itu, disampaikan kepada Kepala Bappekot Am­bon, Inspektur Kota Ambon, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.  

Masih kata sumber itu, tak lama kemudian surat Lantu tersebut direspons oleh Wali­kota. Ia menyetujui permin­taan Lantu.

Selanjutnya Walikota me­minta Lantu melakukan pe­nun­jukan langsung dengan mem­perhatikan dan berpedoman pada Peraturan Presiden No­mor 54 tahun 2010 dan pera­turan lain yang berlaku.

Lalu di mana Sekot diduga terlibat?. Surat permintaan penunju­kan langsung atas paket mi­liaran rupiah yang keluarkan oleh Kepala Dinas Perhubu­ngan Kota Ambon Morits R Lantu, sebelum sampai ke tangan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, lebih dulu parkir di meja Latuheru.

“Alurnya seperti itu, jadi kalau surat mau ke Walikota ma­suk dulu ke Sekot. Ia periksa. Kalau sudah paraf, baru diteruskan ke Walikota. Admi­nistrasinya gitu,”  kata salah satu staf Pemkot Ambon ke­pa­da Siwalima, Rabu (17/5).

Staf yang mengaku juga pernah diperiksa oleh tim penyelidik Kejati Maluku soal terminal transit ini, mengata­kan, sebagai Sekot Latuheru tahu berbagai kebijakan soal pekerjaan terminal transit.

“PPTK, PPK itu kan anak buahnya. Jadi masa tidak tahu, Sekot tahu semua cerita tentang terminal transit dan ber­bagai ketidakberesan yang terjadi,” ujarnya.

Staf yang meminta namanya tidak dikorankan ini mengata­kan, tim penyelidik sudah me­ngantongi banyak bukti soal borok di proyek terminal transit Passo. Hanya saja, berani atau tidak untuk membongkar tanpa melindung siapapun.  “Semua kita sudah buka. Ti­nggal kejaksaan berani atau tidak,” tandasnya.

Ia juga meminta tim penye­lidik tidak tebang pilih dalam memeriksa pejabat pemkot. “Periksa semua yang terkait, jangan hanya SKPD saja, lalu yang  di atas gimana. Biar te­rang menderang, periksa se­mua yang terkait,” tandasnya lagi.

Dukung Jaksa

Sekot Ambon AG Latuheru mengaku, mendu­kung langkah hukum Kejati Maluku membongkar borok dalam proyek terminal transit Passo.

“Jadi kita mendukung lang­kah jaksa untuk menuntaskan kasus terminal transit Passo dan saat ini proses peme­rik­saan masih terus berjalan. Pe­merintah mendukung apa yang dilakukan oleh pihak ke­jaksaan agar kasus ini tun­tas,” kata Latuheru, kepada Siwalima Rabu (17/5) lalu di Balai Kota.

Ditanya soal surat ‘surat sakti’ dari Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Morits R. Lantu untuk penunjukan langsung paket pekerjaan tahun 2012, Latuheru justru mengaku, tidak tahu. Ia meminta dikon­fir­masikan ke PPTK. Namun ia tak menyebutkan, siapa PPTK tersebut.

“Staf yang berhubungan langsung dengan proyek dan mereka lebih tahu soal surat tersebut,” ujarnya.

Latuheru mengatakan, biar­kan proses kasus ini berjalan di tangan jaksa, karena mere­ka yang dapat membuktikan proyek transit Passo berma­salah ataukah tidak.

“Banyak staf yang sudah menjalani pemeriksaan dan biarkan dari keterangan dan pemerintah selalu mendukung proses itu,” tandasnya.

Sikap mengelak Latuheru yang mengaku tidak tahu soal surat sakti Walikota dan Kadis Perhubungan, Morits R Lantu patut dipertanyakan. Sebab, ia bertanggung jawab terha­dap seluruh perumusan kebi­jakan kepala daerah.  

Setali tiga uang. Sikap me­ngelak juga ditunjukan oleh Morits R. Lantu. Ia mengaku tidak tahu soal penunjukan lang­sung paket proyek terminal transit Passo tahun 2012. Bahkan ia menegaskan, tidak pernah ada penunjukan lang­sung.

“Tidak pernah, saya tidak ada di situ,” tandas Lantu, yang dikonfirmasi tadi malam. Lucunya, sebelum mematikan telepon genggamnya, Lantu mengatakan, salah sambung.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi soal pemeriksaan Sekkot Ambon AG Latuheru, mengatakan,  penyidikan masih berjalan. Jika menurut penyidik keterangannya penting untuk kepentingan pembuktian perkara maka akan dipanggil.

“Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa semua pihak yang secara langsung terkait dengan penanganan perkara ini berpotensi untuk diperiksa sebagai saksi, jadi silahkan ikuti karena penyidik masih bekerja terus,” jelas Sapulette.(S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon