Visi ›› Jangan Intervensi

Jangan Intervensi


Jangan Intervensi Segelintir wakil rakyat di DPRD Maluku turut terusik dengan kasus dugaan korupsi, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang tengah diusut Polda Maluku. Entah alasan mendasar apa yang membuat mereka terganggu, dengan aksi saling lapor antara Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae dan koleganya Richard Rahakbauw, yang adalah Wakil Ketua DPRD Maluku.

Edwin duluan melaporkan Richard ke Polda Maluku. Tak hanya satu, tetapi dua kasus. Pertama, kasus dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Satunya lagi, dugaan korupsi dana aspirasi sebesar Rp 32, 5 milyar dan sejumlah ranperda ‘siluman’ yang diduga dikelola oleh Richard.

Tak mau kalah dengan langkah hukum yang ditempuh Edwin, Richard juga mendatangi Polda Maluku. Dua kasus lagi ia laporkan. Pertama, dugaan pencemaran nama baik. Dan satunya lagi, dugaan mengganggu peribadatan.

Kasus-kasus ini sementara bergulir di Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Maluku.  Ditreskrimsus khusus mengusut dugaan korupsi yang dilaporkan Edwin.

Langkah hukum yang dilakukan Edwin mendapat dukungan publik. Ia diberi apresiasi atas cara elegan yang ia ditempuh. Ironisnya, ada segelintir anggota DPRD Maluku yang justru kebakaran jenggot. Mungkin mereka khawatir turut terseret dalam kasus dugaan korupsi yang dilaporkan, ataupun juga karena kepentingan politik.

Saat paripurna penutupan masa sidang II dan pembukaan sidang III tahun 2018, di ruang sidang utama DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon, Senin 28 Mei lalu , mereka mengajukan interupsi dan mengkritisi aksi saling lapor antara Edwin dan Richard ke Polda Maluku. Mereka meminta Badan Kehormatan menangani masalah ini.  Ada yang berpendapat, kalau langkah hukum yang ditempuh Edwin dan Richard hanyalah salah persepsi. Ada juga yang menilai, itu adalah konflik pribadi antara Edwin dan Richard. Sudah begitu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Syaid Muzakir Assagaff yang memimpin sidang juga main dalam irama yang sama.

Kasus yang dilaporkan oleh Edwin dan Ricahard adalah kasus hukum, dan saat ini tengah diusut oleh Polda Maluku. Tak ada urusan dengan salah persepsi atau konflik pribadi, diantara keduanya. Polda Maluku tetap bekerja sesuai dengan prosedur hukum dan bukti-bukti yang ada.

Upaya segelintir anggota DPRD Maluku menggiring kasus hukum ke Badan Kehormatan  adalah bagian dari intervensi terhadap penegakan hukum. Seharusnya, seluruh anggota DPRD Maluku mendukung Polda Maluku untuk mengusut dan menuntaskan kasus-kasus yang dilaporkan oleh Edwin maupun Richard. Jangan membangun opini yang menyesatkan masyarakat, seolah-seolah tidak ada masalah hukum.

Masih ingat aksi preman salah seorang pimpinan DPRD Maluku yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras masuk ke ruang rapat dan mengacaukan rapat Pansus DPRD yang tengah membahas berbagai persoalan di Bank Maluku?.  Di mana Badan Kerhormatan?. Mengapa tindakan yang telah mencoreng wibawa DPRD itu tidak diproses?.

Lalu mengapa semua anggota DPRD diam dan membisu melihat aksi preman, dan tidak ada yang bersikap tegas untuk meminta Badan Kehormatan memproses aksi itu?.  Dan kini disaat kasus hukum tengah bergulir di Polda Maluku, segelintir anggota DPRD berteriak lantang untuk meminta Badan Kehormatan turun tangan. Sudahlah, jangan melakukan manuver politik yang tidak masuk akal. Karena masyarakat juga tahu dan paham, mana kasus hukum, dan mana yang bukan.

Sebaiknya Badan Kehormatan fokus melihat kinerja anggota DPRD yang tidak maksimal agar mereka sadar akan tanggung jawab terhadap amanat rakyat yang diemban mereka. Ketimbang menguras energi untuk mengurusi masalah yang diluar kewenangannya.

Biarkan pihak kepolisian bekerja untuk menuntaskan kasus-kasus yang dilaporkan oleh Edwin dan Richard. Kalau tidak terlibat, tak perlu ada yang merasa terganggu. Jangan pula karena kepentingan politik, berupaya untuk menghambat proses hukum. Sebab, masyarakat juga akan melihat dan menilai komitmen anggota DPRD dalam mendukung pemberantasan korupsi. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon