Hukum ›› Jamlay Lempar Tanggung Jawab ke Almarhum Titapele Bantah Tanda Tangan dana Proyek SD Kristen Jelia

Jamlay Lempar Tanggung Jawab ke Almarhum Titapele


Ambon - Kendati jaksa mempunyai bukti tanda tangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pencairan dana proyek  pembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) SD Kristen Jelia, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, namun Kasubdin Pendidikan Menengah dan Umum (Dikmenum) Dikpora Maluku, Andre Jamlay mengelak.

Ia justru melempar tanggung jawab kepada mantan Kadis Dikpora Maluku, almarhum Ismail Titapele. Menurutnya, ada orang yang memalsukan tanda tangannya untuk dimasukan dalam dokumen berita acara pembayaran. Sebab, yang menjadi KPA saat itu adalah  Titapele.

“Majelis hakim itu bukan tanda ta­ngan saya. Ini ada yang memalsukan tanda tangan saya. Kalau itu tahun 2007, saya bukan KPA yang KPA adalah almarhum Ismail Titapele mantan Kadis Dikpora Maluku,” ujar Jamlay kepada majelis hakim saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi dana proyek SD Kristen Jelia dengan terdakwa Direktur CV Letmi Pratama, Thomy Wattimena di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (12/5).

Sidang dengan agenda mende­ngarkan keterangan saksi itu, dipim­pin oleh majelis hakim yang diketuai Halijah Wally didampingi hakim anggota, Hery Liliantono dan Eddy Sepjengkaria.

Dalam keterangannya, Jamlay mengaku tidak mengetahui alur pencairan dana proyek SD Kristen Jelia. Jawaban Jamlay dirasa janggal oleh JPU, Ajit Latuconsina.

“Dalam dokumen berita acara pembayaran disini terdapat tanda tangan saksi selaku KPA. Kok kena­pa saksi mengaku tidak tahu mena­hu soal pencairan dana proyek. Ini kan aneh,” kata JPU.

Mendapat pertanyaan demikian, Jamlay tetap pada pernyataannya, kalau dirinya sama sekali tidak menandatangani berita acara pembayaran. Ia beralasan, proyek RKB Kristen Jelia yang dikerjakan tahun 2007 itu bukan dirinya yang menjadi KPA.

Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU dijelaskan, sesuai DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, SD Kris­ten Jelia mendapat alokasi angga­ran untuk pembangunan RKB dengan pagu sebesar Rp 215.040.000.-.

Proyek ini dilaksanakan melalui tender/lelang yang dimenangkan oleh CV Letmi Pratama dengan direktur Thomy Wattimena.

Dalam kontrak pekerjaan proyek tersebut disebutkan dananya sebesar Rp 201.993 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung 10 Agustus hingga 7 Desember 2007.

Pada 11 Oktober 2007, Johan Manuputty (dakwaan terpisah) selaku PPTK meminta Wardjan Radjab selaku bendahara pengelua­ran Dinas Pendidikan dan Kebuda­yaan Provinsi Maluku untuk mem­pro­ses pembayaran uang muka 30 per­sen sebesar Rp 60.597.900 sehi­ng­ga pada 23 Oktober 2007 terdakwa Thomy Wattimena menerima pem­bayaran uang muka sebesar 54.262.665 (setelah dipotong pajak) sebagaimana bukti SP2D.

Sayangnya hingga berakhir masa kontrak, terdakwa tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam kontrak.

JPU menandaskan, meskipun terdakwa tidak menyelasaikan selu­ruh pekerjaan sampai berakhirnya waktu kontrak, namun Johan Manuputy selaku PPTK menyiap­kan dokumen administrasi seakan-akan proyek selesai 100 persen selaku prasayarat pencairan uang atau pembayaran dana proyek.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diru­bah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti yang tertuang dalam dakwaan primair.

Sedangkan dakwaan subsidair, diancam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pem­berantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP. (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon