Hukum ›› Jaksa Tolak Ambil Alih Didemo, Bupati SBB: Masalah ADD Sudah Selesai

Jaksa Tolak Ambil Alih


Ambon - Kejati Maluku menolak mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan alokasi dana Desa (ADD) pada 93 desa di Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017, yang saat ini diusut polisi. 

Sikap korps adhyaksa ini, menyikapi aksi demo pu­luhan mahasiswa yang ter­gabung dalam koordi­nator badan eksekutif ma­hasiswa dan Garda NKRI Maluku, Rabu (29/5), di depan Kantor Kejati Ma­luku, Jalan Sultan Hairun Ambon.

Mereka menuntut Kejati Maluku mengambil alih penyelidikan kasus pemotongan ADD karena Polres Seram Bagian Barat (SBB) dinilai tak mampu.

Pimpinan Kejati Maluku yang diwakili Kasi Penkum, Samy Sa­pulette, kepada para pendemo ke­mudian menjelaskan, alasan pihak­nya menolak tuntutan mahasiswa.

Sapulette mengatakan, ada MoU antara Kejagung, Polri dan KPK, yang menegaskan, kasus dugaan ko­rupsi yang sudah ditangani ins­tansi penegak hukum lain, maka Kejati maupun KPK tidak bisa mengintervensi maupun mengambil alih penanganan kasus tersebut. “Kasusnya kan sudah ditangani polisi, maka tidak bisa kami ambil alih,” tandasnya, saat menemui para pendemo.

Setelah mendengar penjelasan pihak Kejati Maluku, para pendemo membubarkan diri sekitar pukul 13.35 WIT.

Aksi Demo

Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam koordinator badan eksekutif mahasiswa dan Garda NKRI Maluku menggelar aksi demo sekitar pukul 13.00 WIT, dan dikawal personil Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Mereka membawa pamflet ber­tuliskan, “Mendesak Polda dan Kejati Maluku untuk segera mema­nggil Bupati SBB, M. Yasin Payapo, ADD untuk rakyat bukan untuk para koruptor dan KPK tangkap dan periksa Bupati SBB, karena diduga korupsi ADD.

Risman Soulissa dalam orasinya mengaku, kecewa dengan penanga­nan kasus dugaan korupsi pemo­tongan 10 persen ADD pada 93 desa di Kabupaten SBB yang ditangani Polres SBB. Pasalnya, tak ada progress.

“Kalau polres tidak sanggup maka kami minta Kejati Maluku dan KPK untuk mengambil, alih penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan ADD tahun 2017 tersebut,” kata Soulissa.

Menurut dia, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pemotongan ADD dilakukan dengan alasan untuk membantu dukungan dana pesparawi tahun 2017 tingkat pro­vinsi. Bahkan sejumlah kades yang diperiksa turut membenarkan ada­nya pemotongan ADD berdasarkan SK Bupati SBB nomor 412.2-437 tahun 2017 tertanggal 6 Novemver 2017.

Kendati demikian sampai saat ini, Polres SBB tidak mampu menun­taskan kasus itu.

Bahkan beredar informasi bahwa penyidik Reskrim Polres SBB telah menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

“Siapapun yang terseret kasus korupsi harus ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” teriak pendemo.

Berorasi kurang lebih 30 menit, para pendemo ditemui Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette. 

Sudah Selesai

Sementara Bupati SBB M Yasin Payapo yang dikonfirmasi mengata­kan, masalah pemotongan ADD tahun 2017 sudah selesai. Namun aksi demo yang dilakukan adalah hak mahasiswa.

“Demo itu hak anak-anak, bagi saya kalau masalah ADD sudah selesai. Jadi aksi yang dilakukan ade-ade itu saya kira hak mereka untuk bersuara, tetapi pada prin­sip­nya itu tidak ada masalah hukum,” kata bupati singkat saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (30/5).

Penyelidikan

Kasat Reskrim Polres SBB, Iptu Richard Hahury, mengaku dugaan korupsi pemotongan ADD tahun 2017 masih dalam penyelidikan.

“Proses penyelidikan masih berlanjut, kami sementara masih lakukan klarifikasi kades dan sekdes serta bendahara desa dan kumpul­kan bukti dokumen, karena klarifi­kasi 92 desa dikalikan tiga orang  tentunya tidak bisa singkat kasus masih tahap penyelidikan,” jelas Hahury saat dihubungi Siwalima, Kamis (30/5) melalui telepon selu­lernya.

Sebelumnya Hahury mengung­kapkan, belum diketahui berapa besar pemotongan ADD tahun 2017. Namun jumlah anggaran seluruh desa mencapai Rp 908 juta.

“Jumlah ADD per desa kan tidak merata, bervariasi. Namun untuk total secara keseluruhan ADD bagi desa-desa tersebut itu sekitar Rp 908 juta dan saat ini sedang dilidik,” jelas Hahury kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (31/3).

Sedikitnya 48 kepala desa sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Sekda SBB, Mansur Tuharea juga sudah diperiksa

Dalam pemeriksaan itu, ia mem­bantah adanya pemotongan ADD 92 desa untuk membantu pelaksanaan pesparawi 2017.

Ia menjelaskan, tahun 2017 ada pemotongan ADD sebesar 10 per­sen. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN, sehi­ngga dikeluarkanlah Keputusan Bupati Nomor : 412.2-437 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati SBB Nomor 412.2-79 tahun 2017 tentang Penetapan Rincian ADD setiap desa tahun anggaran 2017.

Selain sekda, penyidik juga sudah memeriksa bupati. Ia juga mem­bantah adanya pemotongan ADD tahun 2017 untuk pesparawi.

Kepada penyidik, Payapo menyerahkan SK Bupati Nomor 412.2-437 tahun 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan bupati nomor 412.2-79 tentang penetapan rincian ADD setiap desa dan SK Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2017 tentang rincian APBN  Tahun 2017. (S-27/S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon