Hukum ›› Jaksa Tahan Tiga Tersangka Korupsi di Dinas Koperasi & UKM Tual

Jaksa Tahan Tiga Tersangka Korupsi di Dinas Koperasi & UKM Tual


Ambon - Kejari Tual menahan tiga tersangka kasus korupsi dana hibah di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tahun 2014, Selasa (8/12)  di Rutan Klas II A Ambon.

Ketiga tersangka yang ditahan yakni anggota DPRD Kota Tual Jismi Reubun, mantan Kadis Ko­perasi dan UKM Kota Tual Adolop Samuel Tapotubun dan PPTK yang juga merangkap Ketua Panitia Pelaksana, Abdul Gani Tamher.

Penahanan dilakukan setelah penyidik Kejari Tual melakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelum ditahan, ketiga tersang­ka diperiksa di ruang Pidsus Kejati Maluku pukul 11.00 WIT. Setelah menandatangani berita acara pena­hanan, ketiga tersangka langsung digiring ke rutan pukul 13.45 WIT dengan menggunakan mobil tahanan Kejati Maluku.

Ketiga tersangka didampingi pena­sihat hukumnya  masing-masing, Jismi Reubun oleh Hasan Slamet, tersangka Abdul Gani Tamher didampingi Chris Latupe­rissa, sementara tersangka Ado­lop Samuel Tapotubun didam­pingi oleh Jonas Purmiasa.

“Penahanan yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP agar para tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan yang sama,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Tual, Theis Rahanra, kepada wartawan, di Kantor Kejati Maluku.

Dijelaskan, kasus ini mulai ditangani penyidik Kejari Tual sejak bulan Juli lalu, pasca dilaporkan oleh salah satu LSM. 

Dana hibah sebesar Rp 390 juta dialokasikan dalam APBD tahun 2014 yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk barang melalui Dinas Koperasi dan UKM, namun dana sebesar Rp 390 juta itu diambil alih oleh oknum-oknum anggota DPRD Kota Tual, dengan alasan bantuan kepada masyarakat berdasarkan aspirasi.

“Kalau dilihat aturan terkait dana hibah maka itu bertentangan bahkan bantuan yang diberikan pun juga tidak sesuai sehingga jaksa mene­mukan ada indikasi kerugian negara dalam program pemberdayaan di Dinas Koperasi dan UKM itu sebe­sar Rp 390 juta,” kata Rahanra. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon