Hukum ›› Jaksa Susun Laporan Hasil Pemeriksaan Korupsi APBD SBB

Jaksa Susun Laporan Hasil Pemeriksaan Korupsi APBD SBB


Ambon - Tim penyidik Kejaksaa Tinggi (Kejati) Maluku kini sementara menyusun laporan sementara hasil pemeriksaan penyidikan terhdap sejumlah saksi dugaan korupsi APBD Kabupaten SBB tahun 2007-2009 senilai Rp 1,8 miliar.

Kasi Penyidikan Kejati Maluku Ledrik Takaendengan kepada Siwalima menjelaskan, sebelum tim penyidik mengambil langkah selanjutnya, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dievaluasi telebih dahulu.

“Kita menyusun laporan hasil pemeriksaan sementara oleh tim dulu dan disampaikan secara berjenjang. Kita lakukan ini untuk bisa mengambil langkah selanjutnya kedepan guna kepentingan penyidikan atas kasus tersebut,” tandas Takaendengan, Jumat (18/11).

Menurutnya, salah satu langkah kedepan yakni penyidik akan menggagendakan pemeriksaan terhadap pihak ketiga yang menangani proyek tersebut.

Saat disinggung soal pihak yang bertanggung jawab, Takaendengan belum menyampaikannya, karena proses pemeriksaan pada tahap penyidikan masih terus berjalan.

“Belum mengarah kepada yang paling bertanggung jawab. Tetapi intinya pemeriksaan peyidikan tetap jalan. Pemeriksaan masih terus dilakukan dan kasus tersebut pasti dituntaskan,” tegas Takaendengan.

Sebelumnya diberitakan, Eks Bendahara Bappeda Kabupaten SBB, Rasman Tuharea dicecar penyidik Kejati Maluku, Selasa (8/11) terkait dugaan korupsi APBD Kabupaten SBB tahun 2007-2009 senilai Rp 1,8 miliar.

Rasman juga menyerahkan bukti pencairan anggaran penyusunan master plan Tata Ruang Wilayah (Tatrawil) Kabupaten SBB kepada penyidik Devi Muskitta.

“Pemeriksaan mantan bendahara sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan dalam kasus korupsi APBD SBB,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada Siwalima.

Hasil pemeriksaan Rasman akan dievaluasi untuk menentukan langkah tim penyidik selanjutnya.

Tim penyidik telah mengagendakan pemanggilan terhadap mantan Kepala Bappeda setempat, Sofyan Sitepu. Keterangan Sitepu dibutuhkan karena ia memegang peranan penting dalam proyek penyusunan master plan Tatrawil Kabupaten SBB yang menguras anggaran APBD senilai Rp 2,4 miliar.

Sumber di Kejati Maluku menyebutkan, dana senilai Rp 2,4 miliar digelontorkan untuk menyusun master plan Tatrawil Kabupaten SBB. Tahun 2007 sebesar Rp 1,4 miliar, tahun 2008 Rp 635 juta dan tahun 2009 sebesar Rp 630 juta lebih.

Dari dana Rp 2,4 miliar itu, ter­nyata yang dibayar ke pihak ketiga hanya Rp 600 juta. Sisanya Rp 1,8 miliar tak jelas berlabuh di kantong siapa. Namun laporan pertanggungjawaban direkayasa, dibuat seolah-olah Rp 2,4 miliar disetor kepada pihak ketiga. Sejumlah pejabat SBB yang menjabat panitia pemeriksa barang sudah diperiksa dan mengaku tidak melaksanakan tugas mereka sebagaimana mestinya. Salah satu alasannya, tidak ada arahan dari Kepala Bappeda.(S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon