Hukum ›› Jaksa Surati Gubernur untuk Periksa Pansus DPRD Soal 'Aliran' Bank Maluku

Jaksa Surati Gubernur untuk Periksa Pansus DPRD


Ambon - Wakil rakyat di DPRD Maluku harus siap-siap. Tim penyidik Kejati Maluku segera menyurati Gubernur, Said Assagaff untuk meminta izin memeriksa mereka yang duduk di pansus Bank Maluku.

Oknum-oknum ang­gota pansus diduga me­ne­rima kucuran uang dari petinggi Bank Ma­luku Malut agar men­diamkan kasus dugaan mark up pembelian lahan dan gedung bagi pem­bukaan kan­tor cabang di Surabaya. 

“Nanti ada agenda untuk menyurati gubernur meminta izin pemeriksaan terhadap ang­gota DPRD yang didalam­nya juga pansus,” jelas sum­ber Siwalima, Senin (30/5).

Lalu siapa yang bakal dipe­riksa? Sumber itu, tak mau me­nyebutkannya. “Nanti lihat saja ya,” kata sumber itu.

Sumber itu mengungkap­kan, ada anggota pansus di DPRD Maluku yang ber­peran sebagai juru bayar.  “Uang yang ia terima dibagi-bagi ke anggota pansus.  Ada yang diberi Rp 150 juta, tetapi ang­gota pansus itu menolak ka­rena diminta untuk menanda­tangani kwitansi penerima­an,” ujarnya.

Anggota pansus itu me­nolak, karena takut jika terjadi masalah hukum ia tak bisa menghindar. “Kalau tanda ta­ngani kwitansi, kan mudah saja dijerat,” tandas sumber itu.

Sumber itu mengatakan, fakta ini menunjukan kalau ada uang Bank Maluku yang mengalir ke wakil rakyat. “Nanti kembangkan biar je­las,” tandasnya lagi.

Kasi Penyidikan Kejati Ma­luku, Ledrik Tekendengan yang dikonfirmasi belum mau berkomentar banyak. Ia ha­nya kembali meminta ok­num anggota DPRD Maluku atau­pun pihak lainnya yang merasa menerima uang dari Bank Maluku segera kembali­kan ke jaksa.

“Yang jelas kami mintakan pihak-pihak yang merasa menerima uang ini agar segera dikembalikan. Itu yang kami mintakan. Siapa saja yang me­rasa pernah menerima maka dikembalikan ke penyidik,” tegasnya.

Jaksa memberi waktu hing­ga akhir Mei ini, kepada Ang­gota DPRD Maluku yang ikut menerima aliran dana dari Bank Maluku, agar sesegera mungkin mengembalikannya.

Rupanya jaksa tidak main-main. Jika ultimatum ini tak dihiraukan, pendekatan hu­kum diterapkan, dan bernasib sama dengan Dirut PT Bank Maluku-Maluku Utara Idris Rolobessy, Kepala Devisi Renstra dan Corsec, Petro Rudolf Tentua dan  Bos CV Harves, Heintje Abraham Toisuta yang telah berstatus tersangka.

Lalu siapa saja wakil rakyat yang terhormat di DPRD Maluku yang kecipratan uang hasil persekongkolan jahat itu? Jaksa belum mau mem­beberkannya.

Ulimatum yang disampai­kan jaksa membuat anggota DPRD Maluku gerah. Mereka balik menantang jaksa, untuk berani membuktikan dugaan aliran uang dari Bank Maluku kepada oknum wakil rakyat itu.

Kalangan DPRD Maluku berpendapat, bila jaksa sudah mengantongi bukti,  tak perlu lagi memberikan ultimatum untuk mengembalikan uang itu. Pendekatan hukum harus dilakukan agar kasusnya men­ja­di terang menderang.

Mereka mempersilahkan jaksa memanggil oknum ang­gota DPRD yang diduga mene­rima uang mark up tersebut. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon