Hukum ›› Jaksa Rampungkan Keterangan Saksi Korupsi Panwaslu Malteng

Jaksa Rampungkan Keterangan Saksi


Ambon - Pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan ko­rupsi dana pengawasan Pilkada ta­hun 2016-2017 senilai Rp 10,8 miliar telah selesai. Tim penyidik Kejari Maluku Te­ngah sementara merampungkan ketera­ngan mereka.

“Keterangan puluhan saksi di­tingkat penyidikan ini sementara kita rampungkan,” kata Plh Kasi Pidsus Kejari Maluku Tengah, Virgo Siregar, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Kamis (12/10).’

Menurut Siregar, keterangan para saksi untuk sementara sudah cukup. Jika diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lagi.

“Kalau sudah selesai rampung, ekspos penetapan tersangka akan kita lakukan, diagendakan akhir bulan Oktober ini, tersangka sudah bisa ditetapkan,” ujarnya.

Diperiksa

Eks Ketua Panwaslu Maluku Te­ngah, Stenly Maelissa kembali dipe­riksa, Senin (2/10). Ia dicecar selama 4 jam oleh jaksa terkait dugaan ko­rupsi dana pengawasan Pilkada tahun 2016-2017 senila Rp 10,8 miliar.

Maelissa diperiksa oleh Kasi Pidsus Kejari Maluku Tengah, Ma­natap Sinaga pukul 14.00 hingga 18.00 WIT.

Maelissa yang mengenakan kemeja batik merah tiba di Kantor Kejari Maluku Tengah, Masohi sekitar pukul 01.40 WIT. Setelah memarkir sepeda motor motor Zusuki Thunder DE 4013 BB yang dikendarainya, ia langsung me­nuju ruangan Kasi Pidsus.

Kasi Pidsus Kejari Maluku Te­ngah, Manatap Sinaga yang di­konfirmasi wartawan, menjelas­kan, pemeriksaan Maelissa masih seputar aliran dana pengawasan maupun tugas pokok dan fungsi ketua ataupun komisioner Pan­waslu.

“Tadi kurang lebih 40 perta­nyaan, materinya seputar aliran dana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi komisioner yang berkaitan langsung dengan keua­ngan,” jelas Sinaga.

Sinaga mengatakan, tim penyidik masih terus menelusuri dana yang digunakan oleh komisoner Panwaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Aliarannya kita cari terus termasuk anggaran perjalanan dinas, sewa gedung, penga­da­an peralatan kantor serta lain sebagainya,” tandasnya.

Sinaga menambahkan, pi­haknya telah mengagendakan pemeriksaan lagi beberapa saksi. “Kita sudah mengagen­da­kan pemeriksaan empat orang lagi dalam 2 minggu kede­pan. Mereka masing-masing agen ti­keting, dua orang staf Ba­­­was­lu serta satu staf Pan­was­­lu Maluku Tengah,” jelasnya.

Sementara Maelissa yang dicegat wartawan usai dipe­rik­sa, menolak berkomentar. Ia beralasan dalam kondisi letih. “Saya pulang dulu, cape sekali,” katanya.

Kembali Mangkir

Sesuai agenda, Stenly Mae­lissa harusnya diperiksa pada Jumat  (29/9) pukul 10.00 WIT. Namun ia mangkir de­ngan alasan sibuk.

Ini untuk kedua kalinya Maelissa mangkir. Sebelum­nya ia tak memenuhi pang­gi­lan penyidik, Senin (18/9). Se­suai surat panggilan, Maelissa harus hadir di Kantor Kejari Maluku Tengah pukul 09.00 WIT. Namun hingga usai jam kantor, ia tak muncul tanpa pemberitahuan ke penyidik.

Maelissa kemudian penuhi panggilan jaksa, Selasa (26/9). Ia dicecar selama 5 jam lebih.

Saat dicegat wartawan usai diperiksa, Maelissa tak mau banyak berkomentar. Ia ber­alasan tidak ada waktu karena akan mengikuti ibadah. “Maaf saya sedang buru-buru, ini mau jam ibadah. Tapi intinya kami akan tetap kooperatif de­ngan penyidik,” tandasnya.

Penyidik El Emanuel yang dikonfirmasi mengaku, men­cecar Maelissa 30 pertanyaan. “Jumlahnya 30 pertanyaan masih seputar tugas pokok sebagai Ketua Panwas. Itu pun belum selesai dan akan di­lanjutkan kembali,” jelasnya.

Untuk ketahui, kasus du­gaan korupsi di Panwaslu Kabupaten Malteng tahun 2016-2017 senilai Rp 10,8 miliar resmi naik ke tahap penyidikan, Selasa (29/8).

Status penanganan kasus ini, naik kelas dari tahap pe­nyelidikan ke penyidikan diputuskan dalam ekspos yang digelar di Kantor Kejari Malteng pukul 16.00 WIT hingga 18.15 WIT. 

Ekspos dipimpin Kepala Kejari  Malteng Robinson Sito­rus. Hadir dalam rapat itu, seluruh kepala seksi, jaksa fungsional dan tim penyidik.

Kasus dugaan korupsi dana pengawasan Pilkada Mal­teng tahun 2016-2017 layak dinaikan ke penyidikan, sebab penyidik menemukan se­jumlah bukti perbuatan me­lawan hukum atas pengelo­laan dana nilai Rp 10,8 miliar itu.

“Setelah kami memeriksa sedikitnya 14 orang, dalam proses penyelidikan selama kurang lebih dua bulan, dite­mukan bukti  perbuatan mela­wan hukum dalam pengelolaan anggaran 10,8 miliar itu, sehi­ngga hasil ekpos kasus ini di­putuskan naik ke tingkat pe­nyidikan,” jelas Kepala Kejari Malteng, Robinson Sitorus kepada wartawan, usai ekspos.

Bukti-bukti yang ditemu­kan diantaranya, bukti pem­bayaran palsu pada sejumlah kegiatan. Hal ini melanggar pasal 132 ayat 1 Permendagri 13 tahun 2016 ten­tang pe­ngelolaan keua­ngan daerah.

“Salah satu fakta perbuatan melawan hukum yang ditemu­kan dalam proses penyelidi­kan itu antara lain adanya bukti pembayaran yang me­ng­gunakan alat bukti asli tapi palsu. Belum lagi fakta per­buatan melawan hukum lain­nya,” ungkap Sitorus.

Temuan lainnya adalah  pada kegiatan Bimtek. Seha­rusnya peserta diberi honor  Rp 300 ribu per peserta. Namun yang berikan hanya Rp 50 ribu. Tetapi dalam pertang­gungjawaban dibuat seolah-olah diberikan Rp 300 ribu, dengan melampirkan bukti-bukti palsu.

“Seharusnya peserta Bim­tek diberi honor 300 ribu rupiah, na­mun faktanya hanya dibayar 50 ribu rupiah untuk setiap peserta, namun perta­nggung­jawabannya memuat bukti pembayaran dengan kwitansi aspal dengan nilai 300 ribu rupiah,” ungkap Sitorus.

Kerugian Sementara

Hasil pemeriksaan sementara diduga negara dirugikan Rp 600 juta. Angka ini dapat bertambah, setelah dilakukan audit investigasi oleh BPKP.

“Untuk sementara dugaan kerugiannya itu mencapai 600 juta rupiah, angka bisa saja bertambah setelah audit investigasi nanti. Jadi sifatnya masih sementara,” jelas Sitorus.

Disinggung soal calon ter­sangka yang sudah dikantongi, Sitorus mengaku, lebih dari tiga orang. Namun ia menolak un­tuk memberitahukan identitas mereka dengan alasan kepen­tingan penyidikan.

“Sudah ada, mereka lebih dari tiga orang. Nanti saja, waktu­nya pun tidak lama, kok. Bisa jadi minggu depan atau mungkin dua pekan lagi. Intinya kita siapkan dulu strategis penyidikannya agar dapat diagenda­kan proses pemeriksaan untuk didalami termasuk proses penyitaan sejumlah barang bukti nanti,” jelasnya. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon