Hukum ›› Jaksa Panggil Lagi Sahran Umasugi Korupsi Water Front City

Jaksa Panggil Lagi Sahran Umasugi


Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku telah mela­yang­kan panggilan ke­pada anggota DPRD Ka­bupaten Buru dari Fraksi Golkar, Sahran Umasugi untuk dipe­riksa besok, Rabu (15/11).

Sahran bakal dipe­riksa lagi terkait kasus dugaan korupsi proyek Water Front City Nam­lea tahun 2015-2016.

“Untuk pemeriksaan SU direncakan pada hari Rabu. Itu pemeriksaan lanjutan,” jelas Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada Siwalima, Senin (13/11).

Sesuai agenda, Sahran harus diperiksa Jumat (10/11), namun ia sa­kit, sehingga pemeriksaannya batal dilakukan.

Sebelumnya, Sahran dicecar sela­ma dua hari berturut-turut, yaitu pada Rabu (8/11) dan Kamis (9/11).

Saat pemeriksaan Rabu, Sahran dicecar selama lima jam. Ini adalah pemeriksaan perdana Sahran, pasca kasus dugaan korupsi Water Front City naik tahap penyidikan pada Kamis 14 September 2017 lalu.

Sahran diperiksa oleh jaksa Adam Saimima di Kantor Kejati Maluku pukul 12.00 hingga 17.00 WIT. Se­lama pemeriksaan Sahran dicecar pu­luhan pertanyaan soal pekerjaan proyek yang terindikasi merugikan negara lebih dari Rp 1,7 miliar itu. Saat pemeriksaan, ia didampingi Pe­nasehat hukumnya Adolof Saleky.

Usai diperiksa, Sahran yang menge­nakan kemeja lengan pendek berwarna cream bermotif kembang ini keluar didampingi salah satu anak buah Saleky.

Ketika dicegat, di halaman Kantor Ke­jati Maluku, Sahran enggan ber­ko­mentar. Ia sempat melirik ke arah war­tawan, namun langsung buru-buru ke­luar ke arah Kantor Walikota Ambon.

Sementara Saleky yang dikonfir­masi mengaku, Sahran diperiksa sebagai saksi. Kendati sebagai saksi, Sahran berhak didampingi oleh pengacara. “Benar saya dampingi klien saya untuk diperiksa, kan tidak ada aturan kalau seorang saksi itu tidak bisa didampingi pengacara. Kita dampingi dan memberikan masukan-masukan pertimbangan kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada masalah,” katanya singkat.

Sahran kembali dicecar, Kamis (9/11), dengan 17 pertanyaan oleh jaksa penyidik Ahmad Latupono di ruang kerjanya, pukul 09.30 hingga 16.30 WIT. Selama pemeriksaan Sahran didampingi tim penasehat hukum dari kantor pengacara Adolof Seleky.

Sekitar pukul 17.00 WIT, Sahran yang mengenakan kemeja putih lengan pendek bermotif kembang dan celana panjang abu-abu keluar ruang pemeriksaan.

Ia terlihat berjalan terburu-buru menghindari wartawan. Didampingi salah satu anak buah Adolof Seleky, Sahran meninggalkan halaman kan­tor Kejati Maluku tanpa memberikan komentar.

Lalu apa peran Sahran Umasugi?. Ia adalah pemilik proyek Water Front City Kota Namlea. Namun Sahran tidak menggarap proyek senilai Rp 4.911.700.000 itu, secara langsung. Ia menggunakan bendera PT Aego Media Pratama untuk mengerjakan proyek yang dibiayai APBN itu.

Perusahaan milik Jafar Pelu ini beralamat di Jalan Talang RT 06 Lesane, Kota Masohi,  Kabupaten Maluku Tengah. “Perusahaan ini beralamat di Masohi, bendera peru­sahaan dipakai untuk mengerjakan proyek itu. Sudah ada datanya,” kata sumber di Kejati Maluku.

Agar tak terbaca, Sahran lalu me­ma­kai sohibnya, Memet Duwila se­bagai pengawas lapangan di proyek tersebut. Memet beberapa waktu lalu sudah dipanggil tim penyidik. “Se­mua­nya sudah dibuka ke jaksa, tinggal kita kembangkan,” kata sumber itu lagi.

Sebelumnya istri Sahran, Halija Surniah juga diperiksa oleh jaksa beberapa waktu lalu. Ia adalah salah satu pemegang kas di Dinas PPKAD Kabupaten Buru.

Sebelum Sahran, jaksa Adam Saimima juga memeriksa eks Kadis PU Kabupaten Buru, Puji Wahono. Ia diperiksa juga sebagai saksi pukul 08.30 hingga 12.00 WIT dengan dicecar sebanyak 47 pertanyaan.

Sementara di Kejari Namlea, jaksa Ruido Sampe dan W Relmasira me­meriksa Ketua panitia lelang proyek Water Front City, Arman Tuarita pukul 14.30 hingga sore hari dengan dicecar 20 pertanyaan. “Pemeriksaan tiga saksi ini untuk kepentingan penyidikan terhadap perkara ini. Namun masih ada kemungkinan pemeriksaan lanjutan kembali dila­kukan,” kata Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada wartawan.

Rugikan Negara

Bukti-bukti dugaan korupsi pro­yek Water Front City Namlea sema­kin terang menderang. Proyek tahun 2015-2016 ini terindikasi kuat meru­gikan negara Rp 1,7 miliar. Nilai keru­gian negara ini ditemukan saat tim ahli Politeknik Negeri Ambon memeriksa fisik proyek Water Front City pada 26 September 2017 lalu.

“Indikasi kerugian negara ber­kisar 1,7 miliar rupiah. Itu dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Poltek,” kata sumber di Kejari Buru, kepada Siwalima, Sabtu (4/11).

Selanjutnya hasil hitungan ahli ini akan diserahkan kepada BPK untuk audit kerugian negara secara leng­kap. “Nanti diserahkan ke BPK untuk hitung kerugian negara secara lengkap dan valid,” jelas sumber itu.

Saat pemeriksaan fisik proyek, ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan pada 134 buah tiang pancang, dengan nilai yang luma­yan besar. “Ada temuan terjadi keku­ra­ngan volume. Lumayan kekurangan­nya, tetapi tidak bisa dijelaskan, itu rahasia. Intinya sudah ada temuan saat pemeriksaan ahli,” kata sumber di Kejati Maluku, kepada Siwalima, Sabtu (30/9).

Saksi ahli Politeknik Negeri Ambon, Wem Gazpers diperiksa oleh jaksa, Selasa (31/10) oleh jaksa Adam Saimina pukul 08.30 hingga pukul 09.30 WIT, dan dicecar belasan pertanyaan, dian­taranya menyangkut hasil peme­riksaan fisik Water Front City.

Gazpers yang dikonfirmasi usai diperiksa enggan berkomentar, dan menyarankan agar ditanyakan ke jaksa. “Tanyakan saja ke jaksa,” ujar­nya singkat.

Sebelumnya, Kepala Kejati Ma­luku Manumpak Pane memastikan dalam waktu dekat tersangka ko­rupsi proyek Water Front City Kota Nam­lea segera ditetapkan. Pemerik­saan saksi-saksi terus dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi tim penyidik. “Masih jalan terus itu. Tidak lama lagi semoga dalam waktu dekat ini,” kata Pane saat dikonfirmasi Siwalima, Kamis (12/10) di halaman Kantor Kejati Maluku.

Disinggung soal calon tersangka, Pane belum menyebutkan. Namun ia menegaskan, kasus ini akan tuntas. “Ikuti sajalah. Masih jalan,” ujarnya.

Pane  juga mengaku mengawasi ketat penyidikan kasus Water Front City Kota Namlea. “Dibawah kendali kejati langsung dan kita minta tenaga di sana juga untuk periksa di sana, karena saksi kan juga di sana untuk efisiensi jika saksi di sana periksa di sana saja, akan dituntaskan,” tandasnya. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon