Daerah ›› Jaksa Kantongi Tersangka Lahan PLTG

Jaksa Kantongi Tersangka Lahan PLTG


Ambon - Penyidik Kejati Malu­ku sudah mengantongi calon tersangka kasus dugaan mark up pembe­lian lahan seluas  48.­645,­ 50 hektar di Desa Sa­wa, Kecamatan Nam­lea, Kabupaten Buru tahun 2016 oleh PT PLN Wi­la­yah Maluku-Malut.

Siapa calon tersang­ka di kasus yang didu­ga merugikan keuang­an negara mencapai Rp 4. 650.575.600 itu, masih dirahasiakan.

Sumber Siwalima di Kejati Malu­ku Senin, (12/8) menyebutkan, ca­lon tersangka lebih dari satu orang.

“Jadi dari hasil pemeriksaan se­jumlah saksi yang dilakukan di Kejari Buru dan Kejati Maluku penyidik telah mengantongi lebih dari satu calon tersangka dugaan korupsi pembelian lahan seluas  48.645, 50 hektar untuk pembangunan PLTG Namlea,” kata sumber itu.

Ia menambahkan, penyidik se­dang mengumpulkan bukti-bukti un­tuk menggelar ekspos penetap­an ter­sang­ka. “Ikuti saja ya, siapa­pun yang terlibat pasti dijerat,” ujar­nya. 

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi menga­takan penyidikan masih berjalan, dan saksi-saksi terus diperiksa.

“Prinsipnya penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Maluku yang dipimpin Kasi Penyidi­kan Y.E Oceng Almahdaly turun ke Namlea untuk meninjau lahan pem­bangunan Pembangkit Listrik Tena­ga Gas (PLTG) 10 megawatt.

Selain memeriksa lahan, tim yang berada di Namlea sejak Senin (5/8) hingga Kamis (8/8), juga memeriksa saksi-saksi.

Ferry Tanaya Dicecar

Penyidik Kejati Maluku mencecar pengusaha Ferry Tanaya, Selasa (6/8) sebagai saksi.

Lahan seluas  48.645, 50 hektar di De­sa Sawa yang dibeli PLN untuk mem­bangun PLTG 10 megawatt ada­lah milik Ferry Tanaya. Namun diduga Ferry dan PLN kongkalikong untuk melakukan mark up harga. Sehingga negara dirugikan lebih dari Rp 4 miliar.

Ferry Tanaya diperiksa pukul 11.00-16.15 WIT di Kantor Kejati Ma­luku. Dalam pemeriksaan lima jam lebih itu, ia dicecar 20 pertanyaan oleh jaksa Gunawan Sumarsono.

Naik Status

Seperti diberitakan, Kejati Maluku menaikan status penanganan kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas  48.645, 50 hektar di Desa Sa­wa, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru tahun 2016 oleh PT PLN Wila­yah dan Maluku Maluku Utara dari tahap penyelidikan ke tahap penyi­dikan.

Status hukum kasus itu dinaikan sejak akhir Juni 2019 setelah dalam penyelidikan, penyidik Kejati Ma­luku menemukan bukti-bukti kuat adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. 

Lahan seluas 48.645, 50 hektar itu, dibeli oleh PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara dari pengusaha Ferry Tanaya untuk pembangunan PLTG 10 megawatt.

Sesuai NJOP, lahan milik Ferry Tanaya itu hanya sebesar Rp 36.000 per meter2. Namun diduga ada kong­kalikong dengan pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang saat itu dipimpin Didik Sumardi, sehing­ga harganya di-mark up menjadi Rp 131.600 meter2.

“Iya kasus pembelian lahan PLTG sudah ditingkat statusnya ke tahap penyidikan, sejak akhir Juni lalu, karena ditemukan adanya perbuatan melawan hukum di kasus tersebut,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada Siwalima, Jumat (5/7), di ruang kerjanya.

Jika transaksi antara Ferry Tanaya dan PT PLN didasarkan pada NJOP, nilai lahan yang harus dibayar PLN hanya sebesar Rp.1.751.238.000. Namun NJOP diabaikan.

PLN nekat menggelontorkan Rp.6.­401.813.600 sesuai kesepaka­tan dengan Ferry Tanaya, sehingga diduga negara dirugikan sebesar Rp 4. 650.575.600.

Sapulette mengatakan, tim penyi­dik akan segera mengegendakan pe­meriksaan terhadap sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi pembelian lahan PLTG  Namlea tersebut.

“Tak hanya Ferry Tanaya, namun semua saksi yang diduga terkait kasus ini akan dipanggil untuk dipe­riksa oleh penyidik,” jelasnya.

Kejati Maluku melakukan peng­usutan, setelah kasus dugaan ko­rup­si pembelian lahan PLTG Namlea ini dilaporkan oleh Moch Mukadar, salah satu masyarakat Buru.

Proyek PLTG 10 megawatt meru­pakan program nasional yang dipe­r­untuhkan untuk tujuh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabu­paten  Buru. Namun dalam proses jual beli ada konspirasi untuk meng­gelembungkan harga lahan. (S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon