Hukum ›› Jaksa Harus Periksa Sekot Kasus Terminal Transit

Jaksa Harus Periksa Sekot


Ambon - Skenario penun-jukan langsung paket pekerjaan mega proyek terminal transit Passo juga melibatkan Sekot Ambon, AG Latuheru.

Surat permintaan pe­nunjukan langsung atas paket miliaran rupiah yang keluar­kan oleh Kepala Di­nas Perhubungan Ko­ta Ambon Morits R Lantu, sebelum sampai ke tangan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, lebih dulu parkir di meja Latuheru.

Olehnya itu, tim penyelidik Kejati Maluku harus juga memeriksa Latu­heru. Jangan hanya mencecar pimpi­nan SKPD.

“Alurnya seperti itu, jadi kalau surat mau ke Walikota masuk dulu ke Sekot. Ia periksa. Kalau sudah paraf, baru di­teruskan ke Walikota. Administrasinya gitu,”  kata salah satu staf Pemkot Ambon kepada Siwalima, Rabu (17/5).

Staf yang mengaku juga pernah diperiksa oleh tim penyelidik Kejati Maluku soal terminal transit ini, menga­takan, sebagai Sekot Latu­heru tahu berbagai kebijakan soal pekerjaan terminal transit.

“PPTK, PPK itu kan kan anak buahnya. Jadi masa tidak tahu, Sekot tahu semua cerita tentang terminal transit dan berbagai ketidakberesan yang terjadi,” ujarnya.

Staf yang meminta namanya tidak dikorankan ini mengata­kan, tim penyelidik sudah me­ngantongi banyak bukti soal borok di proyek terminal transit Passo. Hanya saja, berani atau tidak untuk membongkar tanpa melindung siapapun.  “Semua kita sudah buka. Ti­nggal kejaksaan berani atau tidak,” tandasnya.

Ia juga meminta tim penye­lidik tidak tebang pilih dalam memeriksa pejabat pemkot. “Periksa semua yang terkait, jangan hanya SKPD saja, lalu yang  di atas gimana. Biar te­rang menderang, periksa se­mua yang terkait,” tandasnya lagi.

Dukung Jaksa

Lalu apa kata Sekot Ambon AG Latuheru saat dikon­firmasi ?, ia mengaku, mendu­kung langkah hukum Kejati Maluku membongkar borok dalam proyek terminal transit Passo.

“Jadi kita mendukung lang­kah jaksa untuk menuntaskan kasus terminal transit Passo dan saat ini proses peme­rik­saan masih terus berjalan. Pe­merintah mendukung apa yang dilakukan oleh pihak ke­jaksaan agar kasus ini tun­tas,” kata Latuheru, kepada Siwalima Rabu (17/5) di Balai Kota.

Ditanya soal surat ‘surat sakti’ dari Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Morits R. Lantu untuk penunjukan lang­sung paket peker­jaan tahun 2012, Latuheru justru mengaku, tidak tahu. Ia meminta dikon­firmasikan ke PPTK. Namun ia tak menye­butkan, siapa PPTK tersebut.

“Staf yang berhubungan langsung dengan proyek dan mereka lebih tahu soal surat tersebut,” ujarnya.

Latuheru mengatakan, biar­kan proses kasus ini berjalan di tangan jaksa, karena mere­ka yang dapat membuktikan proyek transit Passo berma­salah ataukah tidak.

“Banyak staf yang sudah menjalani pemeriksaan dan biarkan dari keterangan dan pemerintah selalu mendukung proses itu,” tandasnya.

Sikap mengelak Latuheru yang mengaku tidak tahu soal surat sakti Walikota dan Kadis Perhubungan, Morits R Lantu patut dipertanyakan. Sebab, ia bertanggung jawab terha­dap seluruh perumusan kebi­jakan kepala daerah.  

Adapun tugas pokok Sek­retaris Daerah adalah menyu­sun kebijakan dan menye­lenggarakan koordinasi terha­dap seluruh satuan kerja pe­rangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan kepala daerah ber­dasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi pokok Sekretaris Daerah, adalah pe­nyu­sunan kebijakan peme­rintah daerah; pengkoordi­na­sian pengelolaan keuangan dae­rah;  pengkoordinasian pe­laksanaan tugas dinas dae­rah, lembaga teknis daerah dan lem­baga lain; pemanta­uan dan evaluasi pelaksa­naan kebijakan pemerintahan daerah; pembi­naan admini­strasi dan aparatur pemerintah daerah;  dan pelak­sanaan tu­gas kedinasan lain sesuai de­ngan bidang tugas dan fungsinya.

Setali tiga uang. Sikap me­ngelak juga ditunjukan oleh mantan Kepala Dinas Perhu­bungan Kota Ambon, Morits R. Lantu. Ia mengaku tidak ta­hu soal penunjukan lang­sung paket proyek terminal transit Passo tahun 2012. Bah­kan ia menegaskan, tidak pernah ada penunjukan langsung.

“Tidak pernah, saya tidak ada di situ,” tandas Lantu, yang dikonfirmasi tadi malam. Lucunya, sebelum mematikan telepon genggamnya, Lantu mengatakan, salah sambung.

Salahi Aturan

Sekretaris Umum DPD Aso­siasi Kontraktor Air (Akain­do) Provinsi Maluku, Najir Samal menilai, penunjukan langsung pekerjaan proyek terminal transit Passo menya­lahi Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan ba­rang dan jasa.

“Aturan semua jelas baik dari Permen, Pepres kalau di bawah 100 juta itu sah-sah saja penunjukan langsung, tetapi di atas itu sudah harus tender ,” tandas Samal.

Kendatipun penunjukan langsung, kata Samal,  harus dilihat juga kontraktor atau rekanan yang profesional. Jangan sampai proyek men­jadi tidak beres.

“Kalau penunjukan lang­sung, kan dipertanyakan apa­kah SKPD yang memberikan pekerjaan itu bisa dipertang­gungjawabkan atau tidak, ka­rena bisa berdampak pada pekerjaan,” ujarnya.

Ia mendukung proses hu­kum yang dilakukan oleh Kejati Maluku terhadap terminal transit Passo. “Biarlah proses ini hukum saja jalan. Itu kan dana per­cuma dibuang. Aturan kebija­kan oke, tetapi kalau keluar spek yang dikerjakan itu juga salah.  Kasihan kan peme­rin­tah sudah gelontorkan biaya besar, tetapi tidak tahu apa didalam,” ujarnya.

Samal mengaku prihatin melihat fisik terminal transit Passo. Anggaran besar dike­luar­­kan tetapi proyeknya mang­krak. “Kasihan sekali dengan dana besar sudah dikeluar­kan. Jadi biarlah proses hukum jalan saja,” tandasnya.

Evaluasi Penyelidikan

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapu­lette mengatakan, tim penye­lidik sementara mengevaluasi hasil penyelidikan terminal transit Passo.

“Sudah sebanyak 48 pihak terkait yang sudah dimintai keterangannya. Kemudian tim juga telah melakukan pe­meriksaan fisik dengan tena­ga teknis dan saat ini tim se­mentara mendiskusikan dan merampungkan hasil penyeli­dikan sementara itu untuk bisa menentukan langkah selanjutnya,” jelas Sapulette.

Menurutnya, setelah eva­luasi tim penyelidik akan me­nentukan siapa saja yang akan diperiksa.

“Soal pihak-pihak yang di­mintai keterangan, belum bisa diketahui karena tim masih eva­luasi. Setelah eva­luasi baru diketahui langkah berikut dari tim apa. Jadi harap diikuti saja prosesnya,” kata Sapulette.

Tangan Jaksa

Bukti pekerjaan mega pro­yek terminal transit Passo yang digarap tanpa tender su­dah di tangan tim penyelidik Kejati Maluku.

Paket miliaran rupiah itu di­kucurkan kepada  PT Reminal Utama Sakti, yang merajai pekerjaan proyek tersebut sejak tahun 2007 atas ‘surat sakti’ dari Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Morits R. Lantu.

Sumber di Pemkot Ambon mengaku,  surat sakti dan do­ku­men penunjukan langsung paket pekerjaan sudah dise­rahkan kepada tim penyelidik beberapa waktu lalu.

“Dokumennya sudah dise­rahkan. Diminta penyidik, jadi kita serahkan semua,” ujar sumber itu, kepada Siwalima, Selasa (16/5).

Pekerjaan tanpa tender yang maksudkan adalah ta­hun 2012. Hal itu, berawal dari adanya surat permohonan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon saat itu, Morits R. Lantu kepada Walikota Ambon Richard Louhena­pe­ssy untuk pekerjaan sejumlah kegiatan dilakukan melalui penunjukan langsung.

Dalam surat Nomor: 550/414/DISHUB tertanggal 22 Maret 2012 itu, tertulis perihal penyampaian lembaran perse­tujuan penunjukan langsung. 

Ada tiga kegiatan/paket pe­kerjaan yang diminta oleh Lantu untuk dilakukan pe­nun­jukan langsung, yaitu, satu pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo tahap V dengan kontaktor PT Reminal Utama Sakti, Jl. AY. Patty No. 87 Ambon, dengan nilai Rp. 2.175.750.000.

Dua, perencanaan ulang Ter­minal Transit Tipe B Passo de­ngan kontraktor PT Asta­kona Duta Sarana Dimensi Cabang Ambon, Jl. Gudang Arang, SK 40/31 Ambon. Nilai pekerjaan Rp. 250.000.000. Tiga, penga­wasan teknis pem­ba­ngunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap V, dengan kontraktor CV Jasa Intan Mandiri, Jl. Dr. Ka­yadoe No. 42 Ambon. Nilai pe­kerjaan Rp. 74.250.000.

Untuk meyakinkan Wali­kota, Lantu menyampaikan beberapa alasan mengapa ia meminta ketiga paket peker­jaan itu dikerjakan tanpa tender. Ala­san­nya, kegiatan ter­se­but adalah pekerjaan lanju­tan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penga­daan Barang/Jasa Pemerintah pasal 38 butir 5 (b) dan pera­turan Menteri Keuangan Pe­kerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 ten­tang standar dan pedoman pengadaan pe­kerjaan kons­truk­si dan jasa konsultasi.

Tembusan surat yang sifat­nya penting itu, disampaikan kepada Kepala Bappekot Am­bon, Inspektur Kota Ambon, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.  

Masih kata sumber itu, tak lama kemudian surat Lantu tersebut direspons oleh Wali­kota. Ia menyetujui permin­taan Lantu.

Selanjutnya Walikota me­min­ta Lantu melakukan pe­nun­jukan langsung dengan memperhatikan dan berpe­do­man pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan lain yang berlaku.

Tembusan surat Walikota itu juga disampaikam kepada Ke­pala Bappekot Ambon, Ins­pek­tur, dan Kepala Badan Penge­lola Keuangan Kota Ambon.  

Tabrak Aturan

Penunjukan langsung paket pekerjaan terminal transit atas kebijakan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon saat itu, Morits R. Lantu menabrak aturan.

Mega proyek mangrak yang sudah menggerogoti angga­ran senilai Rp 55 miliar lebih itu, hingga kini menyisahkan borok. Mulai dari perenca­naan, mutu pekerjaan di ba­wah standar hingga menga­baikan Perpres Nomor 54 ta­hun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

“Sesuai Perpres kalau nilai­nya di bawah Rp 100 juta itu baru penunjukan lang­sung, tetapi kalau diatas itu harus tender. Jadi kalau ada pada tahun 2012 itu penunju­kan langsung sementara nilai­nya di atas 100 juta rupiah maka itu salah dan langgar Perpres,” tandas Dedi Sang­adji, salah satu pengusaha Maluku, ke­pada Siwalima, Senin (15/5).

Menurutnya, dalam Perpres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Nomor 54 tahun 2010 dan dirubah menjadi Perpres Nomor 70 tahun 2012, dan diubah lagi dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa sudah jelas menye­butkan, pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap ba­rang/pekerjaan konstruksi/jasa  lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00.  

“Jadi dalam Perpres yang baru maupun yang lama, se­mua itu jelas. Jadi otomatis kalau ada penunjukan lang­sung di atas nilai 100 juta rupiah maka salah dan itu sudah tidak sesuai dengan Perpres,” tegasnya.

Sangadji mengakui, proyek terminal transit Passo meru­pakan satu kesatuan. Dibo­leh­kan penunjukan langsung jika proyeknya multiyear. Setiap tahun bisa dilakukan penunjukan. Namun karena sumber anggarannya berbe­da, yaitu dari APBD Kota Ambon, APBN dan APBD Provinsi Maluku, sehingga tidak bisa dilakukan penunju­kan langsung dengan alasan merupakan proyek lanjutan.

“Jadi itu memang satu kesatuan. Tetapi itu kalo tender multiyear, setiap tahun itu dilakukan penunjukan saja. Tetapi yang terjadi ini terminal transit itu kan terpisah-pi­sah anggarannya. Jadi kalau terpisah tidak bisa penunju­kan. Dari segi Perpres salah,” tandasnya. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon