Hukum ›› Jaksa Bergerak, Pansus Bank Maluku Harus Jalan Mark Up Pembelian Gedung Surabaya

Jaksa Bergerak, Pansus Bank Maluku Harus Jalan


Ambon - Kejati Maluku terus ber­gerak mengusut dugaan mark up pembelian gedung dan lahan di Surabaya bagi pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Malut. Pansus DPRD Maluku juga harus bekerja membongkar skan­dal para pejabat di bank berpelat merah itu.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Maluku, Habiba Pelu mengatakan, Pansus DPRD Maluku harus bekerja untuk menyehatkan kembali Bank Maluku Malut.

“Pansus ini harus tetap berjalan karena kita punya kehendak bersama untuk adanya perubahan besar di Bank Maluku terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja BUMD ini,” ujar Pelu kepada Siwalima di Baileo Rak­yat Karang Panjang, Kamis (03/12).

Ia mengaku kecewa, karena se­menjak dibentuk hingga sekarang Pansus belum bekerja.  “Mudah-mu­dahan Pansus bisa merampungkan kerjanya agar ada perubahan di Bank Maluku,” tandas Pelu

Anggota Pansus Bank Maluku dari Fraksi PDIP, Samson Atapary mengatakan, agenda DPRD yang padat sangat sulit untuk Pan­sus Bank Maluku bekerja maksimal.

“Saya rasa start awal yang baik di tahun 2016  untuk pansus bekerja, sehingga ketika memulai awal tahun untuk membedah persoalan kinerja itu, Bank Maluku bisa melakukan pembenahan di bulan-bulan sebe­lum­nya seperti ang ditargetkan,” tandas Atapary

Sebelumnya Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae memastikan Pansus  Bank Maluku Malut tetap berjalan. Kerja pansus terhambat lantaran padatanya agenda dewan.

“Agenda DPRD di akhir tahun memang cukup padat, terutama baru saja penetapan APBD-P 2015 dan masuk pada pembahahasan ABPD 2016 dan sementara dibahas di fraksi-fraksi.  Hari Senin, nanti kami sudah mulai pembahasan di badan anggaran. Dan kami estimasi di akhir November sudah bisa ditandatangi kesepakatan KUA PPAD dan di awal Desember sudah masuk pada penyampaian nota keuangan dan pembahasan RAPBD 2016,” jelas Huwae kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon Kamis, (19/11).

Huwae mengatakan, pembahasan APBD merupakan hal penting agar DPRD dan pemerintah daerah bisa bersama-sama melihat kebijakan ang­garan demi kepentingan pemba­ngunan.

“Pansus Bank Maluku tetap jalan, namun pembahasan APBD yang merupakan salah satu fungsi utama DPRD harus diprioritaskan, jadi ada agenda-agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan menyebabkan kesulitan pengaturan waktu karena semua anggota DPRD terlibat dalam pembahasan anggaran,” ujarnya.

Pansus dibentuk DPRD Maluku untuk mengusut skandal pembelian gedung dan lahan di Surabaya untuk pembukaan kantor cabang Bank Ma­luku Malut, serta repo saham ke PT AAA Securitas senilai Rp 238,5 milyar.

Direktur Utama (Dirut) Bank Maluku Malut, Idris Rolobessy akan kembali dipanggil penyidik Kejati Maluku. Diduga aliran uang hasil mark up pembelian gedung dan lahan  di Surabaya turut masuk ke kantongnya.

Rolobessy bukan baru pertama kali diperiksa soal pembelian gedung dan lahan yang terletak di Jl. Raya Darmo No. 51 senilai Rp 54 milyar bagi pembukaan kantor ca­bang Bank Maluku Malut itu. Sebe­lumnya ia sudah pernah dicecar jaksa bersama sejumlah anak buah­nya.

“Memang dia sudah pernah diperiksa, namun ada beberapa hal penting yang perlu dikonfirmasi lagi,” ungkap sumber di Kejati Maluku, Selasa (1/12).

Sumber itu mengungkapkan, ada informasi Rolobessy juga turut kecipratan uang hasil mark up pembelian gedung dan lahan  di Surabaya. “Ada informasi dan dugaan kalau dia turut kecipratan dana pembelian gedung itu, sehingga peranannya masih kita telusuri,” katanya.

Mantan Kepala Devisi Umum dan Hukum Bank Maluku Malut, Fredy Sanaky membenarkan ada mark up dalam pembelian gedung dan lahan yang dilakukan November tahun 2014 lalu itu. Diduga ada selisih hampir Rp 9 milyar.

Sanaky dicecar pada Kamis (26/11) lalu, dan membeberkan semua yang diketahuinya. “Dia mengakui jika mengetahui proses pembelian gedung di Surabaya dan ada mark up,” ungkap sumber Siwalima, di Kejati Maluku, Senin (30/11).

Namun sumber tersebut enggan merincikan berapa nilai yang di-mark up, termasuk para pejabat Bank Maluku Malut yang terlibat.

“Saya tidak bisa merincikannya ka­rena kasus ini masih dalam penye­lidikan, tapi saat diperiksa ia (Sa­naky-red) terbuka soal proses pem­belian kantor tersebut,” katanya.

Sumber tersebut juga mengung­kapkan, jaksa telah mengagendakan pemeriksaan lagi terhadap sejumlah pejabat bank berpelat merah ini. Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia yang dikonfirmasi juga membenarkan hal tersebut. “Masih ada sejumlah pejabat Bank Maluku yang akan diperiksa,” ujarnya.

Palapia tak mau banyak berko­mentar dengan alasan  kasus ini masih ditahap penyelidikan. “Belum bisa, ini masih penyelidikan,” tandasnya.

Aliran uang hasil mark up pem­belian gedung dan lahan di Sura­baya masih ditelusuri penyidik Ke­jati Maluku. Diduga, uang tersebut mengalir ke kantong sejumlah pejabat Bank Maluku Malut.

 “Ada indikasi uang mengalir ke pejabat Bank Maluku, jaksa masih terus menelusurinya,” ungkap sum­ber di Kejati Maluku, kepada Siwalima, Sabtu (28/11).

Sumber itu mengatakan, indikasi mengalirnya uang pembelian lahan dan gedung di Surabaya sudah pernah dikonfirmasi kepada sejum­lah pejabat Bank Maluku Malut, namun mereka membantahnya. Tetapi, jaksa tak berhenti. Penye­lidikan terus dilakukan.

“Mereka sudah pernah diperiksa jaksa, namun mereka menyang­kalnya, itu hak mereka, tetapi penyelidikan masih tetap berjalan,” ujar sumber itu.

Ditanya siapa saja pejabat Bank Maluku Malut tersebut, ia menolak untuk membeberkannya, dengan alasan rahasia  penyelidikan. “Ja­ngan­lah, ini kepentingan penyeli­dikan, belum bisa dipublikasi, yang pasti penyelidikan masih jalan,”

Transaksi pembayaran telah dila­kukan Direksi Bank Maluku pada 17 November 2014.  Setelah pemba­yaran dilakukan baru ditunjuk  Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dan rekan (KJPP FAST) melakukan appraisal. Padahal seharusnya appraisal dila­kukan sebelum pembayaran.

Sesuai tugas yang diberikan petinggi Bank Maluku, KJPP FAST kemudian melakukan appraisal pada bulan April 2015. Para pe­tinggi Bank Maluku kaget dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP FAST terhadap, karena nilainya jauh dari harga yang telah dibayarkan.

Sesuai hasil laporan penilaian KJPP FAST Nomor: 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15 tertanggal 12 April 2015 disebutkan, nilai pasar bangu­nan dan tanah itu sebesar Rp.46. 392.000.000,.

Lantaran sudah terlanjur mem­bayar Rp 54 milyar, maka hasil appraisal KJPP FAST dirubah alias dipalsukan. Hasil appraisal atau penilaian KJPP FAST yang tadinya sebesar Rp. 46.392. 000.000 dirubah angkanya menjadi Rp 54.808.500.000,-. Kemudian waktu survei yang harusnya bulan April 2015 dirubah menjadi Oktober 2014.  Hal ini dilakukan seolah-olah KJPP FAST melakukan appraisal sebelum dilakukan transaksi pembayaran pada 17 November 2014.

Atas pemalsuan ini, pihak KJPP FAST telah melayangkan surat  kepada Direksi Bank Maluku tanggal 16 April 2015. Dalam surat Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15 itu, KJPP FAST menyatakan tidak pernah mengeluarkan ringkasan penilaian tersebut (senilai Rp 54.808.500.000) atau dengan kata lain ringkasan penilaian tersebut adalah palsu atau tidak benar.

Informasi lain yang diperoleh, uang senilai Rp 54 milyar yang ditransfer Bank Maluku tersebut harusnya kepada Spectra Intiland selaku profesional broker dan developer property, namun kepada seseorang yang bernama Sunarko melalui rekening BCA miliknya dengan nomor 014. 001.9984. Informasi yang diperoleh, Sunarko adalah penjaga gedung yang dibeli Bank Maluku tersebut.

Pembelian gedung di Surabaya itu juga menyimpang dari ke­tentuan Bank Indonesia. Sesuai hasil audit Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta dan Tanzil atas laporan  keuangan PT Bank Maluku tanggal 31 Desember 2014 disebutkan, satu, pengadaan aset tetap untuk rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku di bank. Dua, nilai investasi tanah dan bangunan di Kota Surabaya tidak sesuai dengan keten­tuan dalam surat Edaran BI No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013, yang menetapkan, pembangunan gedung kantor dan inventaris maksimal Rp 8 milyar untuk pembukaan kantor cabang bagi bank yang memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun. (S-42)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon