Hukum ›› Jaksa Belum Juga Jerat Raymond Puttileihalat Miliki Bukti Kuat

Jaksa Belum Juga Jerat Raymond Puttileihalat


Ambon - Kejati Maluku terkesan tebang pilih. Bukti dugaan keterlibatan Plt Kepala Dinas PU Kabupaten SBB, Semuel Paulus alias Raymond Puttileihalat dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 senilai Rp 900 juta sudah mengkuat, namun ia belum juga dijerat. 

Hasil penyelidikan dan penyidikan terungkap, ADD senilai Rp 600 juta digunakan oleh kakak kandung Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat itu, untuk kepentingan pribadi.  Hal ini juga diiperkuat dengan hasil hasil pemeriksaan BPK tahun 2014, yang menemukan dana senilai Rp 900 juta dari total ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten SBB tahun 2013 sebesar Rp 1,2 milyar, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber Siwalima di Kejati Maluku menyebutkan, Kepala BPMD Kabupaten SBB yang kala itu dijabat Daniel Selano juga sudah buka-bukaan soal menguapnya dana sebesar Rp 900 juta itu.

“Jadi saat BPK melakukan pemeriksaan Kepala BPMD dipanggil untuk dimintai keterangannya dan saat itulah ia buka-bukaan, bahwa dari anggaran Rp 900 juta itu ada yang mengalir ke kantong pejabat Pemkab SBB,” ujar sumber itu.

Raymond sudah beberapa kali diperiksa jaksa, tetapi kasusnya mengambang sampai saat ini.

Rencananya tim penyidik hendak menggelar ekspos untuk menaikan kasus ini ke tahap penyidikan, tetapi diduga ada permainan oknum tertentu di Pidsus, sehingga ekspos tak pernah dilakukan.

Praktisi Hukum, Ongky Hattu meminta Kejati Maluku tidak disusupi kepentingan politik, sehingga memperlemah penanganan dugaan korupsi ADD Kabupaten SBB.

“Siapapun dia yang turut terlibat dalam kasus ADD ini harus dijerat, apakah itu Raymond Puttileihalat atau siapapun,” tandas Hattu, kepada Siwalima, Sabtu (10/2).

Hattu mengatakan, jika sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup tak ada alasan bagi jaksa untuk membiarkan kasus ADD SBB berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

“Jika jaksa tidak menjerat orang-orang yang terlibat, maka publik akan apatis dan tidak lagi mempercayai kinerja kejaksaan dalam mengusut kasus-kasus korupsi,” ujarnya.

Direktur Walang Aspirasi Rakyat Maluku (Waram), Kristian Sea meminta Kejati Maluku tidak tebang pilih. Setiap kasus dugaan korupsi di SBB yang masuk ke kejaksaan yang dijerat hanya pejabat kelas bawah. Sementara dugaan keterlibatan bupati dan keluarganya diabaikan. 

“Jaksa jangan diskriminasi, jika bukti-bukti keterlibatan Puttileihalat dalam kasus ini sudah dikantongi maka harus segera ditingkatkan penyidikan dan menetapkannya sebagai tersangka,” ujarnya.

Ia berharap dibawah kepemimpinan Jan Samual Maringka Kejati Maluku tak diskriminasi dan tebang pilih dalam menjerat tersangka. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon