Hukum ›› Jaksa Bakal Kembalikan Berkas Empat Tersangka ke Polisi Korupsi Keramba Jaring Apung

Jaksa Bakal Kembalikan Berkas Empat Tersangka ke Polisi


Ambon - Kejati Maluku bakal meng­em­balikan berkas empat ter­sangka kasus dugaan korupsi proyek budi­daya keramba jaring apung tahun 2012 di Kabu­paten SBT milik Di­nas Kelautan dan Perika­nan (DKP) Provinsi Maluku ke penyi­dik Ditreskrim­sus Polda Maluku.

Setelah ditelitiJaksa Penun­tut Umum (JPU) berkas keempat tersangka, yakni  Raynold Gerrits Hetharia selaku ketua panitia penerimaan hasil pekerjaan pada DKP Maluku, Direktur CV Sula­besi Mandiri Syamsul Bahri Jai­nahu, serta Hardo dan Sulaiman Latupono yang merupakan pel­aksana proyek ternyata belum lengkap. “Berkas keempat tersangka ini belum lengkap sehingga kita akan segera me­ngembalikannya ke penyidik,” ungkap Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Boby Palapia, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Sabtu (8/8).

Dikatakan, pengembalian berkas mereka akan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik Ditreskrimsus. “Pasti ada petunjuknya, tapi tidak bisa dibertahukan,  ini rahasia penyidikan,” ujar Palapia.

Berdasarkan hasil pemerik­saan dari BPKP Perwakilan Maluku, proyek budidaya keramba jaring apung ini merugikan negara Rp 709.761. 450 dari nilai proyek­nya, Rp 792.627. 000.

“Proyeknya fiktif. Jadi total los. Kerugian negara sebesar Rp 709 juta lebih. Sementara masih menunggu dari jaksa karena sudah diserahkan ke jaksa untuk diteliti,” jelas Kombes Budi Wibowo kepada Siwalima, di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Jumat (31/7).

Dikatakan, empat tersangka sudah ditetapkan, dan dijadikan tiga berkas dan sementara diteliti oleh jaksa.

Dalam penyelidikan dan pe­nyidikan, penyidik Ditreskrimsus menemukan anggaran proyek di­cairkan 100 persen, namun pro­yek tidak pernah teralisasi di lapa­ngan alias fiktif. Untuk proses pen­cairan ang­garan, para tersangka bekerja sama untuk membuat do­kumen dan administrasi pe­ker­jaan disertai foto-foto palsu. Foto-foto proyek lama di daerah lain mereka masukan sebagai bukti laporan ke DKP Maluku. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon