Daerah ›› Jamkesda RSUD Saparua, BPKP akan Audit Kerugian Negara

Jamkesda RSUD Saparua, BPKP akan Audit Kerugian Negara


Ambon - Kendati sudah mengantongi hasil penghitungan sendiri, namun jaksa akan meminta Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku untuk mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2009-2012 dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2011-2012 di RSUD Saparua.

Berdasarkan hitungan jaksa, negara dirugikan mencapai Rp 585.352.327,-. Namun jaksa membutuhkan hasil audit kerugian negara dari lembaga resmi, sehingga memperkuat  bukti-bukti korupsi yang ada.

“Memang dari hasil penghitungan penyidik negara telah kerugian yang sangat besar, namun BPKP merupakan lembaga resmi sehingga kita akan segera meminta mereka untuk melakukan audit,” kata Kepala Kejari Ambon Cabang Saparua, Chrisman Sahetapy, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (26/8).

Sahetapy menambahkan, penyidik sementara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di tingkat penyidikan.”Kita periksa baik itu perawat, mantri maupun para suster,” jelasnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan mantan bendahara RSUD Saparua, Paulina Nanlohy sebagai tersangka.

“Kami telah menetapkan mantan bendahara RSUD Saparua sebagai tersangka dalam kasus ini, setelah Kejati Maluku mengeluarkan Sprindik,” ungkap Sahetapy, kepada Siwalima sebelumnya, Selasa (20/8).

Dikatakan, Nanlohy ditetapkan sebagai tersangka berasarkan hasil ekspos yang telah dilakukan di Kejari Ambon dan Kejati Maluku beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik ternyata telah mengantongi sejumlah bukti adanya kerugian negara dalam kasus ini,” jelas Sahetapy.

Disinggung soal status Direktur RSUD Saparua Joke Pattinaja, Sahetapy mengatakan, Pattinaja masih berstatus saksi, namun penyidik sementara mendalami keterlibatan yang bersangkutan.

“Sampai saat ini, kita masih memeriksa saksi-saksi untuk mendalami lagi keterlibatan direktur.Jadi tidak menutup kemungkinan status dari saksi bisa berubah sebagai tersangka,” tandasnya.

Sahetapy menegaskan, pihaknya tidak main-main mengusut kasus ini. Siapapun yang terlibat akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sumber Siwalima di Kejati Malu­ku, Sabtu (13/7) menyebutkan,  un­tuk anggaran Jamkesmas yang dialo­kasikan dari APBN Tahun 2009 sebesar Rp 407.798.000. Namun di­gu­nakan Rp 355.568.000.Sehingga terjadi selisih Rp 52.230.000.

Tahun 2010, anggaran yang dialo­ka­sikan sebesar Rp 412.231.000, na­mun yang dicairkan Rp 324.319.000, sehingga terjadi selisih Rp 87.912.000.

Kemudian Tahun 2011, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 434.749.000, namun yang dicairkan Rp 107.322.000.Karena itu, terjadi selisih Rp 327.427.000. Selanjutnya, Tahun 2012, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 115.261.000, tetapi yang dicairkan Rp 22.031.495, sehingga terjadi selisih Rp 93.229.505.

Dengan demikian, total anggaran Jamkesmas yang tidak digunakan atau tidak dicairkan sebesar Rp 560.798.505.

Sementara untuk anggaran Jam­kesda yang dialokasikan dari APBD Tahun 2011 sebesar Rp 18.000.000, namun yang hanya dicairkan oleh pihak RSUD Saparua sebesar Rp 10.075.600, sehingga terjadi selisih Rp 7.924.400.

Kemudian Tahun 2012, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 98.194.487, tetapi yang dicairkan Rp 81.565.065, sehingga terjadi selisih Rp 16.629.422.

Dengan demikian, anggaran Jam­kesda yang tidak digunakan atau ti­dak dicairkan sebesar Rp 24.553.822.

Sehingga secara keseluruhan selisih anggaran Jamkesmas dan Jamkesda mencapai Rp 585.352.327.Anggaran sebesar ini dianggap oleh jaksa sebagai kerugian negara, karena penggunaannya tak jelas.

Anggaran Jamkesda bersumber dari APBD tahun 2011-2012. Sedangkan Jamkesmas bersumber dari APBN tahun 2009-2012, dengan total angga­rannya sebesar Rp 1,5 milyar lebih.(S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon