Hukum ›› Jadi Tersangka Korupsi, Sekkot Yakin Nikijuluw tak Bersalah Sanksi Tunggu Putusan Pengadilan

Jadi Tersangka Korupsi, Sekkot Yakin Nikijuluw tak Bersalah


Ambon - Kendati berstatus tersangka, po­sisi Haidee AR. Vigeleyn Nikijuluw sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Alam Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon tetap aman. Sek­retaris Kota (Sekkot), AG Latuheru rupanya yakin kalau Pejabat Pem­buat Komitmen (PPK) ini tak bersalah dalam kasus korupsi peng­adaan mobil penyuluhan, sehi­ngga dia tak dicopot.

Keyakinan Latuheru ini terlihat dari pernyataannya yang mem­bedakan-bedakan antara Haidee Nikijuluw dan Harman Sahupala. Terkesan ada keistimewaan yang diberikan kepada Nikijuluw.

Latuheru menegaskan, sanksi akan diberikan kepada Nikijuluw jika sudah ada putusan pengadilan. 

“Kita sementara melakukan koordinasi dengan pihak peng­adilan soal status Haidee Niki­juluw dan kalau sudah dapat dan dipelajari barulah diambil tinda­kan seperti apa,” ujar Latuheru, kepada wartawan di media center Pemkot Ambon, Kamis (12/2).

Sikap berbeda ditunjukan kepada Harman Sahupala yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Ambon tak lama setelah ia ditetapkan se­ba­gai tersangka korupsi dana parkir.

Menurut Latuheru, Sahu­pala dicopot karena berda­sarkan hasil audit inspek­torat ia terbukti melakukan pela­nggaran. Itu artinya, pemkot menggunakan parameter pu­tusan pengadilan untuk mem­beri sanksi kepada Nikijuluw, sementara bagi Sahupala di­gunakan hasil audit inspek­torat.

Namun hal berbeda disam­pai­kan Latuheru pada, Jumat (6/2) lalu. Menurutnya, pem­kot belum dapat memberikan sanksi kepada Nikijuluw karena belum mendapat surat pemberitahuan dari Kejati Maluku.

“Jadi belum dapat men­copot tersangka Haidee Niki­juluw dari jabatannya karena pemberitahuan penetapan tersangka belum sampai ke tangan pemerintah,” ujar Latuheru.

Dikatakan, jika sudah me­ngantongi pemberitahuan dari Kejati Maluku pemkot akan mengkaji sanksi yang akan diberikan.

“Kita masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut, setelah itu pemkot bisa me­ngambil langkah tegas bisa berupa pencopotan dari jabatan atau sanksi lainnya,” tandas Latuheru.

Haidee Nikijuluw dijadikan tahanan kota, usai penye­rahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap II. Kamis (5/2).

Aspidsus Kejati Maluku, Benny Santoso mengatakan, jaksa memberikan status taha­nan kota kepada Nikijuluw, karena selama proses pe­nyelidikan dan penyidikan ia bersikap kooperatif.

Selain itu, berdasarkan ha­sil penghitungan penyidik ke­rugian negara yan ditemu­kan hanya Rp 79 juta, ditam­bah dengan denda keterlam­batan pekerjaan sebesar Rp 21 juta.

“Dia itu kooperatif saat jaksa melakukan penyelidikan dan penyidikan bahkan keru­gian negaranya juga kecil namun kita tetap menahan dia dengan status tahanan kota dan barang buktinya tetap kita sita,” ujar Santoso, kepada wartawan, di Kantor Kejati Maluku.

Nikijuluw disangkakan melanggar pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal  20 tahun 2001 tentang Pem­berantas Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi, setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koopo­rasi yang dapat merugikan keuangan negara atau per­ekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Sementara pasal 3 me­nye­butkan, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada­nya karena jabatan atau kedu­dukan yang dapat merugikan keuangan negara atau per­ekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling sedikit satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Untuk diketahui, penga­daan mobil operasional pe­nyuluh di  DKP beserta asesorisnya dibiayai oleh DAK tahun 2013 senilai Rp 430,55 juta. Namun mobil baru direalisasi pada Maret tahun 2014. Itupun tanpa aseso­risnya. Sementara anggaran sudah dicairkan 100 persen. Anggaran asesorisnya di­duga yang dikorupsi.

Nikijuluw ditetapkan se­bagai tersangka setelah penyidik melakukan ekspos di ruang Kajati Maluku, I Gede Sudiatmaja dan diikuti sejumlah petinggi di jajaran Kejati Maluku, Selasa (8/7) tahun 2014.  (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon