Hukum ›› Jadi DPO, Direktur Duta Sarana Masuk MC Kejagung Diganjar 10 Tahun Penjara

Jadi DPO, Direktur Duta Sarana Masuk MC Kejagung


Ambon - Direktur PT Duta Sarana, Suk­mawati Makatita bakal  dimasukan ke media centre Kejagung agar keberadaannya bisa dilacak.

Terdakwa kasus dugaan ko­rupsi rehabilitasi gedung SD/sederajat dan SMP/sederajat se-Kabupaten Kepulauan Aru ta­hun 2012  ini diganjar 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Ambon. Ia sebelumnya ditetapkan dalam DPO oleh Kejari Kepulauan Aru sejak April 2017.

“Kami akan segera memasukan Direktur PT Duta Sarana, Suk­mawati Makatita ke media centre Kejagung agar keberadaannya segera diketahui,” kata Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Ekaputra Polimpung, kepada Siwalima, Sabtu (3/3).

Permohonan ke MC Kejagung akan disampaikan melalui Kejati Maluku. Ia berharap, Makatita segera ditangkap.

Diganjar

Direktur PT Duta Sa­rana, Sukmawati Maka­tita, diganjar 10 tahun penjara, dalam sidang, Kamis (14/12) tahun 2017, di Pe­ngadilan Tipikor Ambon.

Ia juga dihukum mem­bayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 828.709.600 subsider satu tahun penjara.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Soesilo, di­dampingi Jenny Tulak dan Jefry Jefta Sinaga lebih tinggi dari tuntutan JPU Kejari Kepulauan Aru, yang sebelumnya menuntut terdakwa 6,6 tahun penjara.

“Terdakwa secara sah dan me­yakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 828.709.600,” tandas Soesilo.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Vonis majelis hakim dibacakan tanpa kehadiran terdakwa. Hanya hadir JPU Cecep Mulyana dan I Dewa Nyoman Wira Adiputra.

Sebelumnya dalam dakwaannya JPU mengatakan, pada tahun 2012 Di­nas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan proyek pembangunan perpustakaan SD, rehabilitasi ge­dung sekolah SD dan SMP yang dibiayai dari DAK bidang pendidi­kan tahun 2012. Untuk rehabilitasi gedung dan pengadaan mobiler bagi 64 SD dan SMP dialokasikan ang­garan sebesar Rp 16.992.632.800.

Sesuai Juknis, rehabilitasi dan pengadaan mobiler SD dan SMP dilaksanakan secara swakelola. Sedangkan untuk perencanaan dan pengawasan, Direktur PT Duta Sarana, Sukmawati Makatita menjadi perencana sekaligus merangkap konsultan pengawas.

Selanjutnya, untuk proses pen­cairan anggaran tahap berikut, harus ada laporan progress pekerjaan dan laporan keuangan dari setiap seko­lah penerima.  Lantaran banyak sekolah tidak memahami pembuatan laporan, terdakwa lalu mengerjakan sendiri.

Ia membuat proposal, papan proyek, pengadaan mobiler, hingga laporan penggunaan keuangan dan kemajuan pekerjaan.

Setelah para kepala sekolah dan bendahara mencairkan anggaran, terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan untuk biaya  pem­buatan proposal, papan proyek, mobiler, laporan penggunaan keua­ngan dan kemajuan pekerjaan. Jumlah uang yang ia terima sebesar Rp 175.800.000.

Terdakwa beralasan, uang-uang tersebut akan digunakan untuk membayar pajak, namun ia tidak pernah menyetor ke kas negara.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang etika pe­ngadaan barang dan jasa. Berda­sarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Maluku, perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp 828.709.600.

Majelis hakim memutuskan untuk menggelar sidang tanpa terdakwa Sukmawati Makatita, karena sudah tiga kali dipanggil, namun tidak hadir.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon