Visi ›› Isu RMS

Isu RMS


Belakangan Republik Maluku Selatan (RMS) kembali menjadi perhatian publik, terutama kalangan petinggi di Jakarta. RMS menyita perhatian para petinggi di Jakarta, setelah muncul tuntutan penangkapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Negeri Belanda, 5-9 Oktober 2010 lalu.

Tuntutan ini disampaikan Presiden RMS John Wattilete yang juga seorang advokat melalui kort geding (prosedur di percepat) di pengadilan Den Haag.

RMS melalui pengadilan Den Haag mengajukan dua tuntutan. Pertama, meminta agar Perdana Menteri Belanda Balkenende menjawab surat RMS serta melaksanakan permohonan RMS. Yaitu agar Balkenende meminta kepada SBY agar mau melakukan dialog dengan RMS, meminta agar Indonesia menghormati HAM dan menanyakan di mana makam presiden pertama RMS Soumokil yang di eksekusi Soeharto tahun 1966.

Tuntutan kedua yaitu agar pengadilan Den Haag memerintahkan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Presiden SBY karena bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Maluku.

Presiden SBY pun membatalkan kunjungannya ke negara kincir angin itu. Salah satu alasannya, demi harga diri bangsa Indonesia. Beragam tanggapan pun bermunculan. Dari kalangan politikus hingga para pengamat. Intinya, ada yang menyesalkan pembatalan kunjungan tersebut dan ada pula yang mendukung.

RMS juga dijadikan catatan penting oleh Kapolri Jenderal Polisi Bambang Bambang Hendarso Danuri yang disampaikan kepada Brigjen Pol Syarief Gunawan selaku Kapolda Maluku yang baru, saat membacakan amanatnya pada upacara serah terima jabatan (sertijab) tiga Kapolda di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Jumat (8/10) lalu.

Terlepas dari polemik menyangkut hal di atas, pertanyaan penting yang mesti di kritisi adalah apakah benar, ada pergerakan RMS di Maluku dan tetap mendorong pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ataukah RMS itu hanya sebuah isu yang sengaja di pelihara untuk kepentingan tertentu?

Saat ini, RMS tidak lagi penting bagi masyarakat di Maluku. RMS merupakan masa lalu yang kelam. NKRI adalah harga mati, yang tak bisa di tawar-tawar. Kalau toh ada fakta yang menunjukkan bahwa RMS itu masih hidup, maka sebetulnya hal itu hanya dibesar-besarkan. Fakta yang diputar balikan. Karena fakta yang sebenarnya, tidak demikian.

Mereka yang masuk dalam kelompok ini hanya segelintir orang, yang tak memiliki kekuatan apa-apa, lalu kemudian berupaya meracuni pikiran masyarakat awam dengan berbagai khayalan dan pada akhirnya masyarakat awam itulah yang menjadi korban lantaran ketida kpahaman mereka.

Menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat untuk menuntaskan RMS, supaya tidak menjadi momok bagi bangsa ini, terutama bagi masyarakat Maluku. Jika memang, mereka hanya kelompok kecil, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kenapa tidak diselesaikan. Artinya, tangkap dan adili mereka yang menjadi otak intelektual di kelompok ini.

Kalau tidak diselesaikan, maka RMS akan selalu menjadi isu, yang mungkin saja dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Ironisnya, yang menjadi korban adalah masyarakat awam. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon