Hukum ›› Istri Petinggi SBB Diminta tak Hambat Polisi

Istri Petinggi SBB Diminta tak Hambat Polisi


Ambon - Tiga istri petinggi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diminta untuk tidak menghambat tim penyidik tipikor Satreskrim dalam penyelidikan kasus du­gaan korupsi uang makan minum pendopo tahun 2017 senilai Rp 1.020.000. 000.00.

Istri bupati Ny. Syarifa Payapo, istri wakil bupati Ny. Christina Akerina/Nanlohy dan istri sekda Ny. Rosmana Tuharea, dipanggil penyidik tipikor Satreskrim Pol­res SBB untuk diperiksa Kamis (9/8), namun mangkir.

 “Mereka harus menghargai proses hukum yang sementara dilakukan oleh Polres SBB,” kata praktisi hukum Edison Sarimanela, kepada Siwalima, Jumat (10/8).

Sebagai warga negara yang baik, kata Edison, mereka harus hadir dan memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan. Jika terus  mengabaikan panggilan penyidik maka bisa muncul kecurigaan publik bahwa ada yang  tidak beres.

“Jadi tidak perlu lagi dipanggil, tetapi harus dengan kesadaran men­datangi penyidik dan diperiksa,” tandas Edison.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Lem­baga Kajian Independen Malu­ku, Y Rumuar juga meminta agar para istri petinggi pemerintah Kabupaten SBB kooperatif.

“Ini kan masih ditahap penyeli­dikan, sehingga harus kooperatif untuk diperiksa,” katanya.

Jika terus menunjukkan sikap tidak kooperatif, kata Rumuar, penyidik Satreskrim SBB harus tegas.

Mangkir Lagi

Tiga istri petinggi Pemerintah Kabupaten SBB kembali mangkir dari panggilan penyidik Tipikor Satreskrim setempat, Kamis (9/8).

Ini untuk kedua kalinya mereka mangkir guna diperiksa terkait kasus dugaan korupsi uang makan minum pendopo tahun 2017 senilai Rp 1.020.000. 000.00.

Mereka adalah istri bupati Ny. Syarifa Payapo, istri wakil bupati Ny. Christina Akerina/Nanlohy dan istri sekda Ny. Rosmana Tuharea.

“Sudah kita panggil untuk agenda hari ini,  tetapi mereka tidak hadir. Setelah dikonfirmasi mereka ini sedang mengikuti kegiatan diluar SBB,” jelasKasat Reskrim Polres SBB, Iptu Richard W Hahury saat dikonfirmasi Siwalima, Kamis (9/8).

Panggilan terhadap ketiga istri petinggi Pemerintah SBB itu akan diagendakan lagi. Sementara penyi­dik akan memanggil pihak lain untuk diperiksa.

“Ada pihak lain lagi. Untuk para istri ini akan kita jadwalkan lagi. Kita akan koordinasi dan jika sudah ada keberadaan mereka di SBB baru kita langsung periksa,” kata Hahury.

Ditanya soal Sekda SBB Mansur Tuharea yang juga mangkir sebe­lumnya, Hahury mengatakan, akan dijadwalkan lagi karena Tuharea juga sedang mengikuti kegiatan di luar daerah. “Sekda juga lagi ikut kegiatan sehingga nanti dijadwalkan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, istri wakil bupati, Ny. Christina Akerina/Nanlohy diperik­sa pada, Selasa (5/6) lalu. Ia men­da­tangi Polres SBB dengan mobil Avanza silver DE 207 GM. Ia dipe­riksa pukul 13.15 hingga 14.30 WIT oleh Kanit Tipikor Aiptu Roby Alfons, didamping Wakapolres Kompol Bachry Hehanussa.

Dalam pemeriksaan itu, Tin, sapaan Nanlohy mengaku menerima dana makan minum sebesar Rp. 30 juta rupiah setiap bulan.

“Pemeriksaan terhadap istri wakil bupati ini sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi uang makan minum pendopo tahun 2017 yang merugikan negara ratusan juta rupiah,” kata Hahury kepada Siwali­ma di Mapolres SBB, Selasa (5/6).

Menurut Tin, ia menerima dana setiap bulan Rp. 30.000. 000 selama 7 bulan, dengan total Rp. 210.000. 000. Dana tersebut digunakan untuk belanja makan dan minum pendopo di sejumlah tempat. Diantaranya, Toko Daniel Piru, dan pasar Piru. Belanja makan minum dilakukan oleh kepala dapur, Agusta Lisapali.

“Atas pengakuan istri wakil bupati tersebut kami sudah bisa mengan­tongi beberapa bukti-bukti kuat untuk dikem­bangkan. Untuk itu kami akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus tindak pidana korupsi uang ma­kan minum tersebut,” tandas Hahury.

Tin yang keluar dari ruang peme­rik­­saan sempat dicegat wartawan, na­mun ia menolak untuk berkomen­tar.

Bantah

Sebelumnya, Sekda  Mansur Tuha­rea telah diperiksa pada Rabu (23/5) lalu. Tuharea yang saat itu me­ngenakan kemeja lengan pendek putih dan celana panjang abu-abu diperiksa oleh Kanit Tipikor Polres SBB Aiptu Roby Alfons. Turut hadir Kasat Reskrim dan Wakapolres Kompol Bachry Hehanusa. Tuharea dicecar sebanyak 14 pertanyaan.

Saat diperiksa, Tuharea mengata­kan, penggunaan uang makan minum di pendopo bupati sudah sesuai de­ngan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, yang telah dirubah dengan Per­mendagri Nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon