Politik ›› Inkonsistensi KPU Ciptakan Masalah

Inkonsistensi KPU Ciptakan Masalah


KPU harus konsisten da­lam menegakan aturan dalam pelaksanaan pilkada serentak, Desember 2015 mendatang. Inkonsistensi KPU tentu bisa menciptakan masalah baru.

KPU Kabupaten Aru sebe­lum­nya menerima berkas pen­calonan Gainau-Hamu yang formulir B-KWK parpol­nya belum ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Aru versi Munas Ancol.

Padahal seharusnya me­nurut PKPU Nomor 12 tahun 2015, berkas pencalonan tersebut tidak boleh diterima.

Salah satu Komisioner KPU Maluku, La Alwi menga­takan proses penelitian yang berlangsung 8-14 Agus­tus, KPU akan mene­rima lagi perbaikan berkas yang belum lengkap.

Sedangkan Ketua KPU Maluku, Musa Toekan dan Ketua KPU Aru, Victor Sjaair memberikan pernyataan ber­beda bahwa dalam pe­nelitian berkas, KPU tidak boleh menerima lagi perbai­kan berkasnya.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Akade­misi FISIP Unidar, Zulqifar Les­taluhu, Selasa (11/8) membeberkan kesuksesan suatu proses pilkada adalah merupakan sumbangsih dari penyelenggara dan partisipasi dari parpol. KPU sebagai penyelenggara harus konsiten terhadap aturan yang berlaku.

“KPU sebagai penyeleng­gara memiliki aturan yang pasti. Jika aturan mengata­kan bahwa berkas calkada tidak bisa diterima, ya tidak bisa saja. Harus konsisten dan tidak boleh berubah-ubah,” tandasnya

Dikatakan, inkonsistensi KPU dalam menerapkan aturan bisa membahayakan kualitas pilkada di masa mendatang dan KPU harus menegakan profesionalis­me kerjanya dan tidak boleh ada intervensi dari calkada.  “Inkonsistensi dari KPU ini tentu memberi kesan KPU Aru main mata dengan cal­kada,” katanya.

Ia juga menuntut Pan­waslu Kabupaten Aru harus menegakan aturan dan me­ngawas setiap proses pen­tahapan secara profesional.

Sejalan dengan itu, Akade­misi FISIP Unpatti, Wahab Tuanaya menilai KPU harus konsisten menegakan atu­ran karena sudah ada pera­turan perundangan yang diturunkan dan KPU sifatnya mengikuti saja.

“Saya kira disisi lain, se­mua informasi yang disam­pai­kan KPU kepada masya­rakat sudah melalui proses kon­sultasi sebelumnya de­ngan level yang lebih tinggi misalnya KPU Aru sebelum mengambil keputusan pasti sudah berkonsultasi ke KPU Maluku. Begitupun KPU Ma­luku berkonsultasi dengan KPU RI,” jelas Tuanaya ke­pa­da Siwalima melalui tele­pon selulernya, Selasa (11/8).

Dikatakan, KPU harus menjunjung tinggi aturan dan bersikap tegas dalam pene­gakan aturan serta jangan membuka diri dengan kandi­dat yang sudah terjegal aturan.

“Tindakan KPU yang me­nerima berkas pencalonan calkada yang tidak sesuai aturan menurutnya telah membentuk opini publik bahwa terjadi kongkalikong antara KPU dan pasangan calkada tertentu,” katanya.

Tuanaya juga berharap Panwaslu sebagai lembaga pengawas dalam proses pilkada dapat mengkritisi dan mengkoreksi sikap dari KPU Aru.

“Selanjutnya tugas pan­was yang akan menilai ada tidaknya pelanggaran ter­hadap aturan atau tidak ka­rena semua ini menjadi do­mainnya Panwaslu,” tandas­nya. Sebelumnya diberita­kan, setelah dikritik terkait penerimaan berkas perbai­kan calkada, KPU Kabupa­ten Aru kini berubah arah.

Sebelumnya KPU Aru tetap menerima berkas pencalo­nan Gainau-Hamu yang for­mulir B-KWK parpol belum ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Aru versi Munas Ancol, na­mun dalam proses peneli­tian yang berlangsung 8-14 Agustus, KPU tidak akan menerima lagi perbaikan berkas yang belum lengkap.

“Masa perbaikan sudah selesai pada masa peng­embalian berkas pada 4-7 Agustus lalu dan kami akan meneliti sesuai dengan cata­tan verifikasi yang diberikan KPU kepada pasangan cal­kada saat pengembalian berkas,” ujar Ketua KPU Aru, Victor Sjaair kepada Siwa­lima melalui telepon selu­lernya, Senin (10/8).

Dikatakan, KPU tetap ber­laku sesuai aturan PKPU No­mor 12 tahun 2015 sehi­ngga dalam masa penelitan, tidak boleh lagi ada pe­nam­bahan dokumen karena ba­lon calkada telah diberikan waktu untuk melengkapi sebelumnya.

Namun ia enggan berko­mentar mengenai berkas-berkas calkada siapa saja yang belum lengkap karena menurutnya masih dalam tahap penelitian.

“Apabila berkas calkada tidak lengkap maka akan di­nya­takan tidak memenuhi sya­rat. Nanti tunggu saja ha­silnya pada saat penetapan calon pada tanggal 24 Agus­tus mendatang. Seka­rang semua yang mendaftar masih berstatus balon calkada,” jelasnya

Sjaair menambahkan hingga sekarang KPU Aru belum juga mendapatkan klarifikasi secara faktual dari DPP Golkar Ancol mengenai siapa pasangan calkada yang mereka usung di Ka­bupaten Kepulauan Aru.

Senada dengan Sjaair, Ketua KPU Maluku, Musa Toekan kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (10/8) menjelaskan se­jak 8-14 Agustus akan dilakukan penelitian terha­dap berkas balon calkada untuk setiap berkas yang diberi catatan oleh KPU masing-masing kabupaten.

“KPU tidak akan lagi me­nerima perbaikan berkas balon calkada yang dima­suk­kan karena proses per­baikan dokumen telah sele­sai kecuali ada beberapa do­kumen yang masih dipro­ses di pusat yaitu LHKPN be­berapa calkada,” jelasnya.

Pernyataan Victor Sjaair dan Musa Toekan ini ter­nyata berlawanan dengan pernya­taan La Alwi, Jumat (7/8) lalu.

Saat itu La Alwi menje­las­kan berkas Gainau-Hamu tersebut seharusnya ditolak pada saat pendaftaran ka­rena berdasarkan aturan PKPU Nomor 12 tahun 2015 pasal 36 ayat 8, kedua kubu parpol yang bersengketa harus mengajukan pasa­ngan calon yang sama. Jika tidak, maka pendaftaran pasangan tersebut ditolak.

“Khusus untuk Pak Gainau memang benar ketika KPU Aru mengkonfirmasi ke DPP Golkar Ancol di Jakarta, be­lum ada penjelasan resmi secara tertulis. Kemudian DPD Golkar Aru versi Ancol pun menolak menanda­tangani formulir B-KWK se­hingga berdasarkan aturan memang harus ditolak saat mendaftar lalu. Namun KPU saat itu tetap menerima karena alasan kondisi saja,” jelasnya.

Dikatakan, penelitian ber­kas pencalonan yang telah diserahkan akan dilakukan 8-15 Agustus sehingga nantinya berkas Gainau-Hamu akan diteliti apakah pasangan tersebut lolos verifikasi atau­kah tidak.(S-42)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon