Kesra ›› Indikator Ukur Angka Kemiskinan Di Maluku tak Rasional

Indikator Ukur Angka Kemiskinan Di Maluku tak Rasional


Ambon - Kondisi kemiskinan yang dilaporkan terus menurun da­lam beberapa tahun belaka­ngan ini di Maluku tidak bisa di­jadikan sebagai ukuran yang sesungguhnya untuk me­ng­ukur kemiskinan di Maluku. Hal ini disebabkan karena indikator yang dipakai tidak rasional bahkan tidak manusiawi.

Pasalnya, garis kemiskinan yang dipatok terlalu rendah yakni hanya Rp 7.770 per hari, jika berpenghasilan dibawah itu baru disebut miskin.

“Patokan ini sangat jauh jika dibandingkan dengan standar Bank Dunia yang 2 dolar/ hari atau sekitar Rp 18.000/hari. Uang sebanyak Rp 7.770 bahkan untuk mem­beli satu porsi nasi ikan saja tidak cukup, sehingga sangat tidak rasional menggu­nakan­nya sebagai garis batas ke­mis­kinan,” ungkap ekonom yang juga Direktur Eksekutif Moluccas Economic Reform Institute (MOERI), Tammat R. Talaohu, kepada wartawan di Ambon kemarin.

Menurutnya, standar ke­mis­kinan di Indonesia, jika dibandingkan besaran sub­sidi negara-negara Uni Eropa kepada ternaknya juga masih kalah. Dimana setiap ekor sapi di Uni Eropa disubsidi hingga 2 dolar/hari, lebih besar dari garis kemiskinan yang dipa­kai pemerintah Indonesia.

“Sama sekali tidak dapat di­pakai untuk meng­gambarkan kondisi yang se­sungguhnya di Maluku dan Indonesia secara keselu­ru­han. Standar yang demikian rendah seka­ligus menghi­langkan kesem­pa­tan banyak orang untuk mendapatkan bantuan pem­ber­dayaan dari pemerintah sebagai haknya dalam status­nya sebagai orang miskin. Itulah sebabnya, kami menye­but standar yang dipakai Pemda Maluku tidak manu­siawi dan cenderung hanya untuk membentuk citra peme­rintah,” tuding Talaohu.

Dikatakan, Pemprov Malu­ku harusnya memakai standar kemiskinan sebagaimana yang dipakai Bank Dunia. Meski angka kemiskinan akan mem­be­ngkak hingga 50 per­sen, te­tapi ini akan membuat peme­rintah mengalokasikan dana pembangunan yang le­bih ba­nyak lagi bagi program peng­en­tasan kemiskinan di Maluku.

“Pemda Maluku tidak perlu malu karena banyaknya orang miskin di daerahnya. Mereka harus sportif dan memen­tingkan kepentingan rakyat­nya ketimbang mengejar pe­muasan statistik yang belum tentu menggambarkan kon­disi riil akar rumput. Karena itu, kami menghimbau Pemp­rov Maluku untuk tidak ter­lalu membesar-besarkan ca­paian penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun ini. Selain karena laporan itu tidak menggambarkan fakta yang sesungguhnya, tetapi ter­dapat kecenderungan untuk mempolitisir sehingga me­nem­patkan masyarakat lemah sebagai yang objek yang terus tereksploitasi,” tandas Talao­hu.

Dalam catatan MOERI, tambah Talaohu, Badan Pusat Statistik (BPS) sering memoles desain yang memuaskan peng­uasa. Untuk itu dirinya me­minta pemprov sebaiknya segera memperkuat gerakan mewujudkan ketahanan pa­ngan lokal. Hal ini diperlukan karena ketergantungan masya­ra­kat Maluku terhadap beras terlalu tinggi, yakni hingga 112.000 ton/tahun atau setara dengan Rp 340 miliar/tahun yang harus dikeluarkan Maluku untuk memenuhi konsumsi beras. (S-26)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon