Politik ›› HEBAT tak Masuk Daftar Bawaslu: Hanya Tiga yang Bisa Disengketakan ke MK

HEBAT tak Masuk Daftar


Ambon - Tak hanya KPU, namun Bawaslu juga memastikan tidak banyak hasil pilkada serentak yang bisa disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. 

Bahkan dari 60 permo­honan sengketa pilkada yang masuk hingga Ka­mis (12/7), menurut Ba­waslu, hanya tiga daerah yang bisa disengketa­kan.

Permohonan yang di­aju­kan pasangan guber­nur dan wakil gubernur Maluku, Herman Koe­doeboen-Abdullah Vanath tidak masuk da­lam daftar pilkada yang bisa disengketakan ke MK. Pasalnya, gugatan yang diajukan pasangan de­ngan jargon HEBAT ini, cacat dari aspek formil.

Anggota Bawaslu, Frirz Edward Siregar, mengatakan, penilaian Bawaslu itu bukan tanpa alasan. Sebab, hal itu berdasarkan data dan penelusuran oleh Bawaslu terhadap hasil Pilkada Serentak 2018.

“Ada hanya tiga, yaitu Kota Tegal, Sampang, dan Timor Tengah Sela­tan. Itu hasil pengawasan Ba­waslu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (12/7).

Menurut Bawaslu, hanya tiga daerah tersebut yang hasil pilkada­nya berpotensi disengketakan. Hal itu menyusul adanya ketentuan ter­kait dengan selisih suara di pilkada.

Berdasarkan pasal 158 UU Pilkada, peserta pilkada bisa menggugat hasil pilkada ke MK bila selisih perolehan suara paling banyak 2 persen saja.

“Meski sekarang banyak yang mengajukan permohonan penyele­saian sengketa hasil pilkada, sean­dainya MK menetapkan ambang batas seperti pada Pilkada 2016 dan 2017, menurut kami, cuma ada di tiga daerah itu yang potensial,” kata Frirz.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, hingga Selasa (10/7) sore sudah ada 31 permo­honan yang masuk ke MK.  Dari 31 permohonan itu, hanya 8 yang memenuhi syarat.

Berdasarkan pasal 157  UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, permohonan gugatan bisa diajukan jika selisih suara 0,5 persen sampai 2 persen dari jumlah suara sah pilkada.

Sementara berdasarkan hasil reka­pitulasi perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Ma­luku pada Senin (9/7) oleh KPU Ma­luku, selisih suara antara pasangan HEBAT dan pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno 12,8 persen.

“Setelah dihitung, yang masih dalam ambang batas 0,5% sampai 2% ada delapan sengketa yang diajukan,” ujarnya, Selasa (10/7) malam kepada wartawan, di Jakarta.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, pasangan calon yang tidak puas dengan hasil pilkada bisa mengajukan sengketa ke MK. Pengajuan ini dilakukan tiga hari setelah hasil penghitungan pilkada.

Akan tetapi, pengajuannya hanya bisa dilakukan jika ada selisih 0,5% sampai 2% dari jumlah suara sah pilkada. Berdasarkan pasal 157 UU 10 tahun 2016, MK akan memu­tus­kan perkara perselisihan sengketa paling lambat 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Daerah-daerah yang berpotensi diterima berdasarkan pasal tersebut adalah Provinsi Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Ka­bupaten Bolaang Mongondow Uta­ra, Kabupaten Deiyai, dan Kabu­paten Timor Tengah Selatan.

Ironis

Akademisi FISIP UKIM, Gerry Radjoelan, menilai pasangan HEBAT paham tentang aturan soal penga­juan gugatan ke MK. Karena itu, ironis kalau paham aturan, tetapi gugatan tetap diajukan ke MK.

 “Selisih suara antara pasangan HEBAT dengan BAILEO sudah men­capai 12,8 persen. Itu artinya sudah melampaui persyaratan yang tercantum dalam aturan perundang-undangan sehingga mestinya pasa­ngan HEBAT itu tak mengabaikan aturan,” tandas Radjoelan, kepada Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Jumat (13/7).

Menurutnya, pasangan HEBAT tentu melek aturan, namun sangat ironis jika pasangan ini mengajukan gugatan ke MK.

“Paling tidak semua pasangan calon ini kan melek aturan. Kalau ada yang menggugat aturan berarti kita tidak melek aturan atau justru kita mau melawan aturan, sehingga tentunya menimbulkan penilaian yang buruk terkait kredibilitas dari pasangan HEBAT itu sendiri,” ujarnya.

Ia meminta agar HEBAT legowo menerima kekalahannya sebagai wujud dari penghargaan terhadap rakyat yang telah menentukan pilihan bagi pasangan BAILEO untuk memimpin Maluku.

Tak Gentar

Langkah HEBAT ke MK sama sekali tidak membuat KPU Maluku gentar. KPU sangat siap untuk me­ng­hadapi gugatan itu.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun mengaku, KPU RI melalui Biro Hukum telah menyam­paikan kepada KPU Maluku, tentang akta pendaftaran perkara perseli­sihan hasil pemilihan kepala daerah, yang terdaftar tanggal 10 Juli 2018, pukul 16.36 WIB dengan pemohon pasangan HEBAT melalui kuasa hukumnya, Henry Lusikooy, dkk.

“Prinsipnya, KPU sebagai termo­hon akan selalu siap dan menyiap­kan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan sengketa hasil pilkada itu. Jadi MK itu adalah salah satu lem­baga yang diberikan kewenangan konstitusi memeriksa perkara perse­lisihan hasil pilkada. Dan kami KPU Maluku siap untuk menghadapi per­selisihan pilkada itu karena sejak awal, kami sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan po­tensi  sengketa yang bakal terjadi,” tandas Kubangun, kepada warta­wan, di Kantor KPU Maluku, Rabu (11/7).

Pokok Gugatan

Sementara itu, berdasarkan pokok permohonan gugatan HEBAT yang disampaikan ke MK, yang ditanda­tangani oleh Yani Tuhurima dan Anthoni Hatane, disebutkan sangat  berkeberatan atas keputusan KPU Maluku selaku termohon tertanggal 9 Juli 2018 Nomor:  717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang pene­tapan rekapitulasi penghitungan per­olehan suara pemilihan guber­nur dan wakil gubernur Maluku tahun 2018.

HEBAT mengklaim hasil pemu­ngutan suara dan hasil penghitu­ngan suara yang dilakukan oleh KPPS, sebagaimana yang tertuang dalam  formulir CI-KWK-KPU, kemudian dilakukan  rekapitulasi  hasil penghitu­ngan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formulir DA -KWK.KPU dan Formulir Model DAI-KWK. KPU serta rekapitulasi penghitungan suara di KPU Maluku sebagaimana tertuang dalam For­mulir Model DB - KWK. KPU dan Formulir Model Mo­del DBl-KWK. KPU pada enam kabupaten  di Provinsi Maluku mengandung pela­nggaran hukum yang sistimatis, pe­nggelembungan suara, politik uang dan berbagai kecurangan lainnya  un­tuk  menghilangkan hak suara dari pemilih.

Berdasarkan uraian-urai­an, pemo­hon meminta kepada majelis hakim MK agar menjatuhkan putu­san de­ngan amarnya sebagai beri­kut; per­ta­ma, mengabulkan per­mo­honan keberatan yang diajukan oleh pemo­hon untuk seluruhnya. Dua, me­nya­takan tidak sah dan tidak mem­punyai kekuatan hukum mengikat keputusan termohon dan memerin­tahkan termo­hon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada enam kabupaten, yaitu Kabupaten Kepu­lauan Aru, Seram Bagian Barat, Ma­luku Tengah, Buru Selatan, Buru dan Kabupaten Maluku Barat Daya, serta me­merintahkan Bawaslu Maluku mengawasi pemungutan suara ulang tersebut.

Kokoh

Dalam pleno hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Maluku pada Senin, (9/7), pasangan BAILEO unggul di 6 kabupaten/kota, diikuti SANTUN di 2 kabupaten/kota. Sedangkan pasa­ngan HEBAT, berada di posisi juru kunci, dengan menang di 3 kabu­paten/kota.

Adapun hasil perhitungan suara tersebut adalah sebagai berikut, Kota Ambon pasangan SANTUN 41.249 (29,40%), BAILEO 46.139 (32, 89%) dan HEBAT 52.892 (37,70%), Ka­bu­paten Maluku Tengah, pasangan SAN­TUN 57. 504 (32, 00%), BAILEO 75.838 (42,20%), dan HEBAT 46.349 (25,79%).

Kemudian di Kabupaten Buru, pasa­ngan SANTUN 15.340 (25, 75%), BAILEO 39.168 (65,69%) dan HEBAT 5.112 (8,57%), Kabupaten SBB SANTUN 29.384 (28,76%), BAILEO 48.719 (47, 69%) dan HEBAT 24.060 (23, 55%), Kabupaten MTB SANTUN 21.520 (45,12%), BAILEO 17.587 (36,87%) dan HEBAT 8.583 (17,99%).

Selanjutnya di Kabupaten Buru Selatan SANTUN memperoleh 8.675 (20,41%), BAILEO 27.513 (64,74%) dan HEBAT 6.306 (14.90%), Kota Tual SANTUN 11.546 (35, 85%), BAILEO 7.786 (24,17%) dan HEBAT 12.869 (39.96%).

Di Kabupaten Maluku Tenggara pasangan SANTUN 21.686 (38. 80%), BAILEO 6.035 (10.80%) dan HEBAT 28.158 (50.39%), Kabupaten Aru SANTUN 7.421 (18,80%), BAI­LEO 20.829 (53,79%) dan HEBAT 11.203 (28,39%), Kabupaten Seram Bagian Timur  pasangan SANTUN unggul 32.546 (49,96%), BAILEO 5.847 (8,98%) dan HEBAT 26.743 (41,05%), kemudian di Kabupaten Maluku Barat Daya SANTUN 4.165 (10,14%), BAILEO 33.521 (81,66%) dan HEBAT 3.361 (8,18%).

Total perolehan suara SANTUN 251.036 (31,16%), BAILEO  328.982 (40, 83%) dan HEBAT 225.636 (28,00%).

Jumlah suara sah 805.654 dan suara tidak sah 8.384, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah 814.038. Hasil tersebut selaras dengan quick count KCI/LSI yang dilakukan, Rabu (27/6) lalu.

Hasil pleno rekapitulasi penghitu­ngan suara itu, dituangkan dalam SK KPU Maluku Nomor:  717/HK.03.1/Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Pe­netapan Rekapitulasi Hasil Peng­hitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 serta Berita Acara Nomor: 716/BA/PROV/VII/2018 Tentang Reka­pitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Ketentuan

Untuk diketahui, dalam pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjelaskan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Selanjutnya, pasal 157 menya­ta­kan, perkara hasil pilkada di provinsi, kabupaten atau kota, diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun karena hingga saat ini belum dibentuk, maka dikembalikan ke MK.

Gugatan ke MK itu paling lambat diajukan 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU provinsi atau kabu­paten, kota, dilengkapi dokumen bukti dan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Jika permohonan diterima, MK akan memutuskan perkara itu paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Untuk Pilgub

a. Provinsi dengan jumlah pen­duduk sampai dengan 2.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat per­bedaan paling banyak sebesar 2 per­sen dari total suara sah hasil peng­hitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

b. Provinsi dengan jumlah pendu­duk lebih dari 2.000.000 sampai de­ngan 6.000.000, pengajuan perseli­sihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

c. Provinsi dengan jumlah pendu­duk lebih dari 6.000. 000 sampai de­ngan 12.000. 000 jiwa, pengajuan per­se­lisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

d. Provinsi dengan jumlah pendu­duk lebih dari 12.000.000 jiwa, peng­ajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil peng­hi­tungan suara tahap akhir yang dite­tapkan oleh KPU Provinsi. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon