Hukum ›› Hattu Akui Kucur 3 M ke Fekon

Hattu Akui Kucur 3 M ke Fekon


Ambon - Mantan PR II Unpatti, Hengky Hattu mengakui pengucuran dana senilai Rp 3 miliar ke Fakultas Ekonomi (Fekon). Namun pengelolaan dana tersebut sepenuhnya tanggung jawab pimpinan fakultas.

Hal ini diungkapkan Kasi Intel, Fauzan Danish, mewakili Kajari Ambon, R Zega, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Selasa (3/12).

Pengakuan yang sama juga disampaikan Karo Umum dan Keuangan, Ferdinand Waas, yang  menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat Penguji Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) serta Bendahara Pengeluaran Unpatti, Lussy Lopies.

Menurut mereka, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana Rp 3 miliar itu menjadi tanggung jawab PPK Latif Kharie yang saat itu menjabat PD II Fekon.

“Mereka semua mengaku kalau tidak tahu dengan pelaksanaan kegiatan karena diatur  oleh PPK,” ujar Fauzan.

Bukti keterlibatan PPK, Latif Kharie dalam kasus dugaan korupsi dana penerimaan bukan pajak (PNBP) di Fekon senilai Rp 3 miliar ini semakin kuat. Hal ini juga diperkuat dengan pemeriksaan mantan Dekan Fekon, Stella Maris Metekohy. 

Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Senin (2/12) di Kejari Ambon, baik keterangan Metekohy maupun PD I Erly Leiwakabessy, PD III M Bugis dan Ketua Jurusan Akuntansi FM Anakotta memberatkan Kharie.

Kepada penyidik mereka mengaku Kharie yang kala itu menjabat PD II mengatur seluruh belanja operasional. 

“Kita sudah periksa 4 saksi dan ternyata mereka tidak tahu menahu soal proses pencairan anggaran dan seluruh belanja operasional diatur oleh PD II kala itu,” ungkap Fauzan mewakili Kajari kepada Siwalima, di Kantor Kejari Ambon, Senin (2/12).

Fauzan  menambahkan, selain empat saksi tersebut, mantan PD II, Latif Kharie juga diperiksa untuk kedua kalinya.

“Kita juga sudah periksa Latif Kharie untuk kedua kalinya setelah tertunda beberapa kali pekan lalu,” ujar mantan Kasi III Kejati Jambi ini.

Mantan Dekan Fekon, Stella Maris Metekohy, yang dicegat Siwalima, usai pemeriksaan enggan berkomentar. Ia menya­rankan untuk ditanyakan ke jaksa.

“Nanti ditanyakan saja ke jaksa karena sudah ditangani oleh mereka,” ujarnya sambil bergegas meninggalkan Kantor Kejari Ambon.

Untuk diketahui, hasil peme­riksaan terhadap tiga rekanan, Tim Penyidik Kejari Ambon menemukan nilai mark up dalam pengelolaan dana PNBP di Fekon mencapai Rp 179 juta.

Bukti korupsi ini ditemukan saat penyidik memeriksa Toko Sar dan CV. Dili Jaya, Kamis (28/11) dam Rumah Makan Damai pada Jumat (29/11).  

Saat pemeriksaan pemilik Toko Sar dan CV. Dili Jaya terungkap mark up belanja ATK dan barang habis pakai lainnya senilai Rp 129 juta. Sementara Rumah Makan Damai Rp 50 juta.

Nilai mark up dipastikan bertambah, karena masih banyak rekanan yang belum diperiksa penyidik. 

Toko Sar, CV. Dili Jaya dan Rumah Makan Damai adalah tiga dari puluhan rekanan yang digunakan pimpinan Fekon dalam pengelolaan dana PNBP senilai Rp 3 miliar.

“Kita telah memeriksa pemilik Rumah Makan Damai, dimana nota belanja yang tercatat Rp 70 juta, namun barang yang dibeli hanya  senilai Rp 20 juta. Sehingga mark up harga yang dilakukan senilai Rp 50 juta,” ungkap Kasi Intel, Fauzan Danish yang mewakili Kajari Ambon, R Zega, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Jumat (29/11).

Fauzan mengatakan, penyidik akan terus membongkar berapa besar uang negara yang telah digarap. Karena masih banyak rekanan yang belum diperiksa.

“Kami akan terus menelusuri dan mencari tahu lagi berapa besar uang negara yang telah dihabiskan untuk kegiatan ini dan berapa besar uang negara yang diduga dikorupsi dengan terus melakukan pemeriksaan terhadap para rekanan maupun pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Fauzan mengungkapkan, saat pemeriksaan terhadap PPK Latif Kharie pada Selasa (26/11) lalu, ia sudah mengakui semua perbuatannya menggunakan nota belanja kosong alias fiktif.

“Dia mengakui seluruh perbuatannya itu dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan uang dari pihak rektorat, walaupun itu alasannya namun tim tenyidik tidak mempedulikannya, karena sudah ada indikasi kuat adanya kerugian keuangan negara,” tandas Fauzan.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon